Penerimaan Pajak Pasar Modal Catatkan Rp 17,4 Triliun - Mengalami Penurunan

NERACA

Jakarta - Meski mencatatkan indeks yang bagus pada perdagangan tahun 2012, tetapi rupanya penerimaan pajak dari perusahaaan masuk bursa (PMB) justru mengalami penurunan, “Penerimaan pajak dari pasar modal tahun 2012 turun bila dibandingkan tahun 2011. Penurunan dikarenakan rata-rata transaksi harian menurun sepanjang tahun lalu,"kata Dirjen Pajak Fuad Rahmany di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan pendapatan KPP Perusahaan Masuk Bursa (PMB) pada tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011. Pada tahun 2012, penerimaan pajak sebesar Rp 17,4 triliun atau 77,91% dari target 2012 sebesar Rp 22,35 triliun.

Sementara penerimaan pada tahun 2011 mencapai 95,39% dari target Rp 20,44 triliun atau sebesar Rp 19,5 triliun. Hal ini bertolak belakang dengan tuntutan para pelaku pasar saham di bursa yang menolak keras soal pengenaan pajak lantaran membebankan hingga membuat minat investasi di saham turun.

Sebelumnya, analis Trust Securities, Reza Priyambada pernah menyampaikan, pemberlakuan pajak yang akan diberlakukan secara tegas oleh pemerintah terhadap pengendali saham dinilai berpengaruh terhadap kinerja pencatatan saham dalam penawaran saham umum perdana melalui initial public offering (IPO), juga akan berpengaruh terhadap kinerja perdagangan, jika pengenaan pajak tersebut juga diberlakukan kepada investor yang melakukan transaksi di pasar saham.

“Kalau untuk pemegang saham yang namanya tercatat di perusahaan mungkin boleh, tapi untuk investor yang trading sebaiknya jangan, karena secara tidak langsung akan menurunkan perdagangan di bursa,”katanya.

Terjadinya penurunan perdagangan tersebut, menurut Reza disebabkan menurunnya minat investor untuk melakukan transaksi perdagangan (trading) karena akan menganggap perdagangan tersebut tidak lagi menarik. “Misalnya beli 1lot ITMG@40.000, kemudian jual @41.500, tentu dalam transaksi tersebut yang diinginkan mendapatkan untung full 500 per lembar, bukan sebaliknya?” ujarnya.

Karena itu, Reza menilai pengenaan pajak tersebut dapat berpengaruh terhadap perkembangan pasar modal Indonesia ke depan. Tidak jauh berbeda dengan Reza, Head of Research Universal Broker Indonesia Satrio Utomo mengatakan, penerapan aturan baru soal pajak saham tersebut diyakini akan menjadi khawatiran pelaku pasar untuk IPO karena memberatkan, “Orang-orang akan berpikir dua kali dan malas kalau ingin IPO,” ujarnya.

Menurut Satrio, peraturan pemerintah akan sangat memberatkan pelaku pasar, khususnya mereka pengendali saham yang terkena aturan tersebut. Kendatipun demikian, peraturan pajak saham tersebut tidak akan memberi pengaruh signifikan terhadap melorotnya kinerja indeks dalam negeri. (bani)

BERITA TERKAIT

PNM Diusulkan Dapat Suntikan Modal Rp2 Triliun dari PMN - RAPBN 2020

PNM Diusulkan Dapat Suntikan Modal Rp2 Triliun dari PMN RAPBN 2020 NERACA Bukittinggi – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)…

Alokasikan Dana Rp 1,2 Triliun - Tower Bersama Buyback 110,94 Juta Saham

NERACA Jakarta – Menjaga pertumbuhan harga saham di pasar, beberapa perusahaan masih mengandalkan aksi korporasi buyback saham. Hal inilah yang…

INDUSTRI OTOMOTIF SAMBUT POSITIF PENURUNAN BUNGA - BI Prediksi Pertumbuhan Stagnan di Triwulan II

Jakarta-Kalangan industri otomotif menyambut positif penurunan suku bunga acuan. Pasalnya, penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia bisa berdampak pada penurunan…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Berkah Libur Sekolah dan Lebaran - Laba Bersih ROTI Melesat Tajam 153,82%

NERACA Jakarta – Emiten produsen Sari Roti, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) membukukan kenaikan laba bersih yang dapat diatribusikan…

Benahi Fundamental Bisnis - KS Rencanakan Tiga Anak Usahanya Go Public

NERACA Jakarta – Minat perusahaan untuk mencatatkan sahamnya di pasar modal atau go public cukup besar, namun sayangnya dari sekian…

Permintaan Obligasi Indosat Capai 1,7 Kali

NERACA Jakarta  -Aksi korporasi PT Indosat Tbk (ISAT) menerbitkan surat utang senilai total Rp 3,38 triliun yang terdiri dari obligasi…