Penerimaan Pajak Pasar Modal Catatkan Rp 17,4 Triliun - Mengalami Penurunan

NERACA

Jakarta - Meski mencatatkan indeks yang bagus pada perdagangan tahun 2012, tetapi rupanya penerimaan pajak dari perusahaaan masuk bursa (PMB) justru mengalami penurunan, “Penerimaan pajak dari pasar modal tahun 2012 turun bila dibandingkan tahun 2011. Penurunan dikarenakan rata-rata transaksi harian menurun sepanjang tahun lalu,"kata Dirjen Pajak Fuad Rahmany di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan pendapatan KPP Perusahaan Masuk Bursa (PMB) pada tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011. Pada tahun 2012, penerimaan pajak sebesar Rp 17,4 triliun atau 77,91% dari target 2012 sebesar Rp 22,35 triliun.

Sementara penerimaan pada tahun 2011 mencapai 95,39% dari target Rp 20,44 triliun atau sebesar Rp 19,5 triliun. Hal ini bertolak belakang dengan tuntutan para pelaku pasar saham di bursa yang menolak keras soal pengenaan pajak lantaran membebankan hingga membuat minat investasi di saham turun.

Sebelumnya, analis Trust Securities, Reza Priyambada pernah menyampaikan, pemberlakuan pajak yang akan diberlakukan secara tegas oleh pemerintah terhadap pengendali saham dinilai berpengaruh terhadap kinerja pencatatan saham dalam penawaran saham umum perdana melalui initial public offering (IPO), juga akan berpengaruh terhadap kinerja perdagangan, jika pengenaan pajak tersebut juga diberlakukan kepada investor yang melakukan transaksi di pasar saham.

“Kalau untuk pemegang saham yang namanya tercatat di perusahaan mungkin boleh, tapi untuk investor yang trading sebaiknya jangan, karena secara tidak langsung akan menurunkan perdagangan di bursa,”katanya.

Terjadinya penurunan perdagangan tersebut, menurut Reza disebabkan menurunnya minat investor untuk melakukan transaksi perdagangan (trading) karena akan menganggap perdagangan tersebut tidak lagi menarik. “Misalnya beli 1lot ITMG@40.000, kemudian jual @41.500, tentu dalam transaksi tersebut yang diinginkan mendapatkan untung full 500 per lembar, bukan sebaliknya?” ujarnya.

Karena itu, Reza menilai pengenaan pajak tersebut dapat berpengaruh terhadap perkembangan pasar modal Indonesia ke depan. Tidak jauh berbeda dengan Reza, Head of Research Universal Broker Indonesia Satrio Utomo mengatakan, penerapan aturan baru soal pajak saham tersebut diyakini akan menjadi khawatiran pelaku pasar untuk IPO karena memberatkan, “Orang-orang akan berpikir dua kali dan malas kalau ingin IPO,” ujarnya.

Menurut Satrio, peraturan pemerintah akan sangat memberatkan pelaku pasar, khususnya mereka pengendali saham yang terkena aturan tersebut. Kendatipun demikian, peraturan pajak saham tersebut tidak akan memberi pengaruh signifikan terhadap melorotnya kinerja indeks dalam negeri. (bani)

BERITA TERKAIT

Kalteng Urutan 23 Jumlah Investor Terbanyak - Catatkan 3.353 Investor

NERACA Palangka Raya - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat hingga akhir September 2018 jumlah investor di Provinsi Kalimantan…

OJK Keluarkan Aturan Equity Crowdfunding - Kembangkan Starup di Pasar Modal

NERACA Bogor – Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan perusahaan starup atau perusahaan dengan aset skala kecil (usaha kecil dan menengah)…

Jamkrida Sumsel Bakal Disuntik Modal Rp100 Miliar

Jamkrida Sumsel Bakal Disuntik Modal Rp100 Miliar NERACA Palembang - PT Jamkrida Sumatera Selatan (Sumsel) bakal mendapatkan suntikan modal dari…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

BSDE Bukukan Penjualan Rp 5,4 Triliun

NERACA Jakarta - PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) membukukan marketing sales sebesar Rp5,4 triliun di kuartal tiga 2018 atau 75%…

Volume Penjualan Rokok HMSP Tumbuh 1,2%

NERACA Jakarta —Di kuartal tiga 2018, emiten rokok PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) membukukan kenaikan volume penjualan rokok sebesar…

Clipan Finance Raup Laba Rp 226,16 Miliar

Pada kuartal tiga 2018, PT Clipan Finance Indonesia (CFIN) mencatatkan laba bersih senilai Rp 226,16 miliar. Jumlah tersebut meningkat 37,66%…