Naikkan Tarif Parkir untuk Kurangi Kemacetan

Naikkan Tarif Parkir untuk Kurangi Kemacetan

NERACA

Jakarta – Wacana menaikkan tarif parkir untuk mengurangi kemacetan kembali mengemuka.

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Perhubungan Elly Sinaga mengatakan bahwa parkir murah adalah salah satu penyebab kemacetan di Jakarta. “Coba lihat Jepang. Silakan saja kalau berani bawa mobil sendiri. Parkirnya bisa sampai Rp 2 juta,” kata Elly belum lama ini.

Menurut Elly, menaikkan tarif parkir adalah salah satu langkah yang efektif untuk menurunkan jumlah penggunaan kendaraan, selain dengan menurunkan subsidi BBM, membatasi pembelian kendaraan, dan pembatasan lain seperti aturan genap-ganjil dan 3 ini 1.

Wacana naiknya tarif parkir ini, kata Elly, sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009. Kebijakan yang pro angkutan umum seperti kenaikan tarif parkir ini, kata dia, tentunya akan menarik orang dari dalam mobil pribadinya dan mendorongnya naik angkutan umum.

Sebetulnya menaikkan tarif parkir adalah perbincangan yang sudah lama dilakukan, tetapi tidak kunjung terjadi. Sejak dua tahun lalu, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) telah mengusulkan kenaikan tarif parkir di Jakarta hingga lima kali lipat. DTKJ berpandangan bahwa kenaikan tarif parkir dengan sistem zona parkir bisa mengurangi jumlah kendaraan pribadi dan membatasi ruang geraknya. DTJK menyadari betul bahwa tarif parkir yang tinggi membuat orang berpikir dua kali untuk menggunakan kendaraan pribadi.

Data DTJK menunjukkan bahwa 80% sumber kemacetan berasal dari kendaraan pribadi. Dengan menekan penggunaannya, berarti bisa mengurangi kemacetan secara signifikan.
Namun, kenaikkan tarif parkir tersebut harus diimbangi dengan penyediaan moda transportasi yang nyaman dan murah, sehingga menggunakan kendaraan pribadi menjadi bukan sebuah pilihan.

Korelasi antara tingginya tarif parkir dengan berkurangnya kuantitas kendaraan pribadi di jalan sudah terbukti di banyak negara, terutama yang sudah memiliki angkutan umum yang nyaman dan murah. Salah satunya adalah Jerman.

“Masyarakat lebih senang menggunakan kendaraan umum. Punya mobil dan bisa mengemudikannya dengan bebas seperti di Indonesia itu adalah sebuah kemewahan,” kata mahasiswi Indonesia di Bonn, Jerman, Mira Maisura kepada Neraca. Tarif parkir di Jerman rata-rata 1 Euro per jam atau sekitar Rp 13 ribu per jam.

Keadaan yang sama terjadi di Australia. “Orang lebih senang naik trem (semacam bus) daripada bawa kendaraan pribadi. Parkir di sini sangat mahal,” kata Ruby Fonna, mahasiswi Indonesia di Melbourne, Australia.

Kedua negara tersebut tidak mengalami kemacetan, salah satunya adalah karena menerapkan tarif parkir yang tinggi. Tapi perlu diingat bahwa kedua negara tersebut sudah menyiapkan pilihan angkutan umum yang aman dan nyaman, sehingga orang akan semakin terdorong untuk memilih menggunakan angkutan umum ketimbang menggunakan kendaraan pribadi.

 

BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…