Indef : Pemerintah Tersandera APBN

NERACA

Jakarta - The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai APBN 2013 akan sulit menjawab permasalahan-permasalahan krusial di Tanah Air. Permasalahan-permasalahan itu antara lain pengangguran, kemiskinan, deindustrialisasi serta ancaman krisis pangan dan krisis energi.

Ekonom senior Indef Didik J Rachbini mengatakan, APBN merupakan pilar ekonomi bangsa Indonesia. Akan tetapi, pilar ini dirusak struktur serta postur anggarannya bersama-sama oleh pemerintah dan DPR. Padahal, anggaran di dalam APBN sebagian besar bersumber dari masyarakat. "Pemerintah tersandera oleh APBN," tegasnya, Kamis (17/1).

Dengan struktur yang sekarang, lanjut dia, muncul warisan yang buruk bagi pemerintah dan parlemen yang akan datang. Secara khusus, Didik menyoroti tingginya angka subsidi yang mencapai Rp314 triliun. "Kebijakan subsidi ini paling lucu dan naif di muka bumi ini," sindir Didik.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, APBN 2013 tidak ada bedanya dengan APBN 2012. Masih terdapat sejumlah masalah walaupun volume mencapai Rp1.657,9 triliun. Pasalnya, postur APBN 2013 tetap didominasi oleh kepentingan birokrasi dan tersandera oleh beban subsidi serta utang.

Sebagai gambaran, dalam lima tahun terakhir rata-rata pendapatan negara meningkat sebesar 10,92%, sementara rata-rata belanja negara meningkat 14,55%. Ironisnya, Enny mengungkapkan kebijakan defisit anggaran saat ini tidak diperuntukkan untuk meningkatkan peran stimulus fiskal. "Padahal, stimulus fiskal dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menekankan orientasi penyerapan anggaran harus melihat kualitas. "Kita tidak lagi berorientasi pada penyerapan yang harus terserap padahal kualitasnya kurang baik," katanya.

Dia juga meminta aparat dan seluruh staf di Kementerian Keuangan untuk menjaga profesionalitas dengan berbagai pihak soal penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. "Sehingga, penyaluran anggaran bisa tertib, berkualitas dan tepat sasaran," ujarnya.

Agus mengatakan, perluasan strategi stabilitas sistem keuangan juga perlu ditingkatkan dengan mendorong investasi domestik dan asing agar lebih bergairah. "Perizinan investor kita berikan prioritas. Perusahaan yang berminat, kita jemput untuk mendengar penjelasan mereka dan diharapkan kita bisa memberikan dokumen pendukung untuk mempercepat (investasi)," ungkapnya.

BERITA TERKAIT

Program Pemerintah Pusat Berdampak Lebak Surplus Beras

Program Pemerintah Pusat Berdampak Lebak Surplus Beras NERACA Lebak - Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, tahun 2018 hingga September surplus beras…

Menkeu Usulkan Asumsi Kurs Rp 15.000 di APBN 2019 - BANK INDONESIA PREDIKSI NILAI TUKAR RP 14.800-RP 15.200 PER US$

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati kembali mengusulkan perubahan asumsi makro pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Salah satunya…

Harga Premium Batal Naik, Pemerintah Malah Dikritik

  Oleh: Fajar Zulfadli S, Mahasiswa FISIP UNJ   Pemerintahan Indonesia era Presiden Joko Widodo cukup menarik perhatian berbagai kalangan.…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarik Investor Dengan Insentif Perpajakan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memperkuat insentif perpajakan guna pendalaman pasar keuangan…

Sejak Revisi PMK, Delapan Perusahaan Terima Tax Holiday

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak delapan perusahaan atau wajib pajak sudah menerima…

Bantu Petelur, Pemerintah Cari Bahan Baku Pakan

    NERACA   Blitar - Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH)…