Indef : Pemerintah Tersandera APBN

NERACA

Jakarta - The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai APBN 2013 akan sulit menjawab permasalahan-permasalahan krusial di Tanah Air. Permasalahan-permasalahan itu antara lain pengangguran, kemiskinan, deindustrialisasi serta ancaman krisis pangan dan krisis energi.

Ekonom senior Indef Didik J Rachbini mengatakan, APBN merupakan pilar ekonomi bangsa Indonesia. Akan tetapi, pilar ini dirusak struktur serta postur anggarannya bersama-sama oleh pemerintah dan DPR. Padahal, anggaran di dalam APBN sebagian besar bersumber dari masyarakat. "Pemerintah tersandera oleh APBN," tegasnya, Kamis (17/1).

Dengan struktur yang sekarang, lanjut dia, muncul warisan yang buruk bagi pemerintah dan parlemen yang akan datang. Secara khusus, Didik menyoroti tingginya angka subsidi yang mencapai Rp314 triliun. "Kebijakan subsidi ini paling lucu dan naif di muka bumi ini," sindir Didik.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, APBN 2013 tidak ada bedanya dengan APBN 2012. Masih terdapat sejumlah masalah walaupun volume mencapai Rp1.657,9 triliun. Pasalnya, postur APBN 2013 tetap didominasi oleh kepentingan birokrasi dan tersandera oleh beban subsidi serta utang.

Sebagai gambaran, dalam lima tahun terakhir rata-rata pendapatan negara meningkat sebesar 10,92%, sementara rata-rata belanja negara meningkat 14,55%. Ironisnya, Enny mengungkapkan kebijakan defisit anggaran saat ini tidak diperuntukkan untuk meningkatkan peran stimulus fiskal. "Padahal, stimulus fiskal dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menekankan orientasi penyerapan anggaran harus melihat kualitas. "Kita tidak lagi berorientasi pada penyerapan yang harus terserap padahal kualitasnya kurang baik," katanya.

Dia juga meminta aparat dan seluruh staf di Kementerian Keuangan untuk menjaga profesionalitas dengan berbagai pihak soal penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. "Sehingga, penyaluran anggaran bisa tertib, berkualitas dan tepat sasaran," ujarnya.

Agus mengatakan, perluasan strategi stabilitas sistem keuangan juga perlu ditingkatkan dengan mendorong investasi domestik dan asing agar lebih bergairah. "Perizinan investor kita berikan prioritas. Perusahaan yang berminat, kita jemput untuk mendengar penjelasan mereka dan diharapkan kita bisa memberikan dokumen pendukung untuk mempercepat (investasi)," ungkapnya.

BERITA TERKAIT

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) memberikan draft tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi kepada Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kedua…

PRESIDEN INGATKAN RAPBN 2020 MAMPU BERADAPTASI GLOBAL - Pemerintah Kaji Penurunan Pajak Badan

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan segera mengkaji rencana penurunan pajak terutama pajak penghasilan (PPh) badan atau perusahaan…

Adira Insurance Sambut Rencana Pemerintah Memberlakukan LCC

    NERACA   Jakarta – Keputusan pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan berbiaya murah atau Low Cos Carrier…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kekurangan Penerimaan Pajak Diperkirakan Meningkat

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan memperkirakan penerimaan pajak selama 2019 akan meleset sekitar Rp140 triliun dari target…

Kantar Rilis 10 Iklan Ramadan 2019 Terbaik

      NERACA   Jakarta - Perusahaan data, dan konsultasi berskala global, Kantar Indonesia menggelar penghargaan ‘Most Loved’ Indonesian…

PPK Kemayoran Ingin Jadikan Gedung Eks Bandara Kemayoran Jadi Cagar Budaya

    NERACA   Jakarta - Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran mengusulkan agar gedung eks Bandara Kemayoran dijadikan sebagai cagar…