Indef : Pemerintah Tersandera APBN

NERACA

Jakarta - The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai APBN 2013 akan sulit menjawab permasalahan-permasalahan krusial di Tanah Air. Permasalahan-permasalahan itu antara lain pengangguran, kemiskinan, deindustrialisasi serta ancaman krisis pangan dan krisis energi.

Ekonom senior Indef Didik J Rachbini mengatakan, APBN merupakan pilar ekonomi bangsa Indonesia. Akan tetapi, pilar ini dirusak struktur serta postur anggarannya bersama-sama oleh pemerintah dan DPR. Padahal, anggaran di dalam APBN sebagian besar bersumber dari masyarakat. "Pemerintah tersandera oleh APBN," tegasnya, Kamis (17/1).

Dengan struktur yang sekarang, lanjut dia, muncul warisan yang buruk bagi pemerintah dan parlemen yang akan datang. Secara khusus, Didik menyoroti tingginya angka subsidi yang mencapai Rp314 triliun. "Kebijakan subsidi ini paling lucu dan naif di muka bumi ini," sindir Didik.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, APBN 2013 tidak ada bedanya dengan APBN 2012. Masih terdapat sejumlah masalah walaupun volume mencapai Rp1.657,9 triliun. Pasalnya, postur APBN 2013 tetap didominasi oleh kepentingan birokrasi dan tersandera oleh beban subsidi serta utang.

Sebagai gambaran, dalam lima tahun terakhir rata-rata pendapatan negara meningkat sebesar 10,92%, sementara rata-rata belanja negara meningkat 14,55%. Ironisnya, Enny mengungkapkan kebijakan defisit anggaran saat ini tidak diperuntukkan untuk meningkatkan peran stimulus fiskal. "Padahal, stimulus fiskal dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menekankan orientasi penyerapan anggaran harus melihat kualitas. "Kita tidak lagi berorientasi pada penyerapan yang harus terserap padahal kualitasnya kurang baik," katanya.

Dia juga meminta aparat dan seluruh staf di Kementerian Keuangan untuk menjaga profesionalitas dengan berbagai pihak soal penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. "Sehingga, penyaluran anggaran bisa tertib, berkualitas dan tepat sasaran," ujarnya.

Agus mengatakan, perluasan strategi stabilitas sistem keuangan juga perlu ditingkatkan dengan mendorong investasi domestik dan asing agar lebih bergairah. "Perizinan investor kita berikan prioritas. Perusahaan yang berminat, kita jemput untuk mendengar penjelasan mereka dan diharapkan kita bisa memberikan dokumen pendukung untuk mempercepat (investasi)," ungkapnya.

BERITA TERKAIT

Menelisik Arah Utang Pemerintah Era Kepemimpinan Jokowi

Oleh: Nurul Nabila, Mahasiswi Perbankan Universitas Samudra Langsa   Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik…

Pemerintah Serahkan Bantuan ke 47 Usaha Kreatif

  NERACA Jakarta – Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) telah menyerahkan secara simbolis Bantuan Pemerintah untuk 47 pelaku di sektor kreatif.…

Berikan Payung Hukum Khusus - Pemerintah Kritik Unicorn Yang Belum IPO

NERACA Jakarta – Desakan pemerintah lewat Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara agar empat perusahaan starup…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Membaiknya Ekonomi, Penerimaan Pajak Hampir Capai Target

        NERACA   Jakarta - Lembaga riset perpajakan DDTC menilai bahwa penerimaan pajak pada 2018 yang hampir…

Presiden Minta PKH Tak Digunakan untuk Konsumtif

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengarahkan warga penerima…

DataOn Bentuk Perusahaan Baru GreatDay HR

      NERACA   Jakarta - DataOn (PT. Indodev Niaga Internet) meresmikan GreatDay HR sebagai brand baru untuk solusi…