Menperin Minta Kadin Sampaikan Keluhan ke Pemerintah

NERACA

Jakarta - Menteri Perindustrian M.S Hidayat meminta agar Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk presentasi di depan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Hal itu menurut Hidayat sangat dibutuhkan agar dunia usaha diberikan kesempatan untuk menyampaikan langsung kepada para jajaran kabinet tentang keluhan-keluhan dan tantangan yang akan dihadapi pada tahun-tahun mendatang. "Saya minta agar nanti Kadin bisa presentasi di depan rapat kabinet bersama dengan presiden," ungkap Hidayat ketika ditemui dalam acara Kadin Agribisnis Outlook 2013 di Jakarta, Kamis (17/1).

Ia mengaku pada saat awal krisis ekonomi tahun 2008 yang melanda beberapa negara eropa, Indonesia diprediksi juga akan terkena. Akan tetapi, pada saat itu Kadin melakukan Presentasi dihadapan kabinet tentang upaya-upaya pencegahan dalam menghadapi krisis. "Seperti dulu, Kadin presentasi di hadapan Kabinet. Sehingga outputnya jelas makanya Indonesia terselamatkan dari krisis yang melanda sehingga sampai saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga," katanya.

Seperti diketahui, 5 tahun belakangan Indonesia selalu dihadapi dengan neraca perdagangan yang selalu defisit. Kadin menganggap bahwa neraca perdagangan yang defisit disebabkan perdagangan terlalu bebas. Tetapi disisi lain, pemerintah tidak memperdulikan produk-produk lokal sehingga daya saing produk lokal menjadi lemah maka tergantung pada produk-produk impor yang jauh lebih murah.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Kadin bidang Industri, Perdagangan dan Logistik Natsir Mansyur menginginkan agar dalam merumuskan perjanjian perdagangan bebas, pemerintah perlu melibatkan dunia usaha. Pasalnya kalau tidak, maka neraca perdagangan selalu defisit. Per November kemarin, neraca perdagangan defisit US$1,5 miliar. “Ini sudah besar sekali sehingga bisa dikatakan ini sudah dalam keadaan gawat darurat,” ucapnya.

Untuk itu, dia menghimbau agar pemerintah dalam membuat perjanjian dengan asing, terlebih perjanjian perdagangan bebas perlu melibatkan pengusaha. “Free Trade Agreement antara Indonesia dengan negara-negara lain seperti China, Jepang dan negara-negara lainnya, kita selalu rugi. Jadi, Mendag harus lebih berhati-hati mengambil keputusan, jangan sampai segampang membuat FTA,” ujarnya. Natsir juga menyampaikan, kalau memang keadaanya selalu rugi, maka pemerintah jangan ragu-ragu untuk merevisi perjanjian tersebut atau membatalkan.

Yang terbaru, Indonesia sebagai negara anggota ASEAN sepakat mengadakan perdagangan bebas di bidang jasa dan investasi dengan India. Tak tanggung-tanggung, ada sembilan sektor usaha jasa dan investasi yang disepakati pada 20 Desember 2012 itu.

India sepakat untuk membuka kerja sama dalam sektor bisnis komputer, penelitian, kesehatan, pariwisata, transportasi, telekomunikasi, keuangan (lembaga bank dan non-bank), serta konstruksi. Sedangkan Indonesia menawarkan kerja sama dalam bidang penelitian dan pengembangan, pendidikan, kelautan dan transportasi, telekomunikasi, konstruksi, keuangan (non-bank), transportasi udara, energi, dan pariwisata.

Menurut Natsir, untuk urusan jasa dan investasi, misalnya, pemerintah harus mengantisipasi agar tenaga kerja India tak membanjiri Indonesia setelah perjanjian itu diteken. Jangan sampai, katanya, pengusaha India lebih memilih menggunakan tenaga kerja dari negerinya dan menyisihkan tenaga kerja lokal saat membuka usaha di sini. “Harus dibatasi,” ujarnya.

Impor Migas

Sementara itu, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menilai bahwa defisit pada neraca migas menjadi kontributor terbesar bagi neraca perdagangan ini. Kinerja perdagangan luar negeri sektor migas mengalami defisit yang sangat besar. Pasalnya hingga November 2012 kinerja migas defisit US$ 4,8 miliar. Sedangkan kinerja non migas surplus sekitar US$ 3,5 miliar. “Kalau kumulatif kan baru sampai November US$ 1,33 miliar itu lebih karena defisit migas,” ujarnya.

Defisit neraca perdagangan, kata dia, juga dipengaruhi oleh tingginya impor bahan baku dan modal yang tinggi. Tingginya impor bahan baku dan modal disangkutpautkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, di mana tingkat investasi makin meningkat. “Sedangkan barang konsumsi menurun 0,4 % dalam 11 bulan di 2012,” tuturnya.

Impor bahan baku dan modal yang tinggi, tambahnya, menunjukkan industrialisasi yang bergerak di Tanah Air. Diharapkan ke depan Indonesia mampu memproduksi sendiri barang-barang yang selama ini masih impor.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Siapkan Dua PP Pencegahan Korupsi

Pemerintah Siapkan Dua PP Pencegahan Korupsi NERACA Jakarta - Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan, pemerintah telah menyiapkan…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…

Pemerintah Alokasikan Rp492 Triliun untuk Pendidikan

      NERACA   Jakarta - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjukkan…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Kampus Diminta Gelar Lokakarya Penumbuhan Wirausaha

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian semakin gencar mendorong tumbuhnya wirausaha industri baru karena ikut berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian…

Insinyur Perlu Berkontribusi Ciptakan Inovasi

NERACA Jakarta – Insinyur dinilai berperan penting dalam menyukseskan penerapan revolusi industri 4.0 di Indonesia melalui penguasaan teknologi terkini. Hal…

Sektor Riil - Komplek Petrokimia Senilai US$3,5 Miliar Dibangun di Cilegon

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mendorong tumbuhnya industri petrokimia di Indonesia untuk semakin memperkuat struktur manufaktur nasional dari sektor…