Banggar DPR Diminta Tranasparan

 Dana APBN Tak Boleh Untuk LSM

 Jakarta—LSM Forum Indonesia untuk Transpransi Anggaran (Fitra) menegaskan pihaknya tak boleh menerima sumbangan pemerintah, termasuk dana yang berasal dari APBN.  “ Bagi Fitra itu Haram. Intinya kita tidak boleh terima program-program dalam bentuk apapun dan tidak boleh terima uang dari APBN dan APBD," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra, Ucok Sky Khadafi di Jakarta, Selasa (17/5)

 Lebih jauh kata Ucok, FITRA akan tetap mengawasi penggunaan anggaran APBN oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya yaitu memberi kritikan sekaligus masukan terhadap kebijakan penggunaan anggaran yang dinilainya tidak tepat dan bertentangan dengan kepentingan publik. "Kritik dan saran harus masuk ke dalam kebijakan jadi bukan untuk cari proyek,” tambahnya.

 Untuk menjaga tujuan itulah, FITRA dilarang keras baik anggotanya secara individual menerima proyek seperti penelitian yang dananya diambil dari APBN. " Kalau ada anggota cari proyek, kita pecat dari keanggotaan," ucapnya.

 Menyinggung soal pengusutan perkara korupsi dana APBN, Uchok menyaranka  sebaiknya KPK mulai dari Badan Anggaran DPR. Alasanya agar perkara korupsi yang selama ini sistematis bisa terbongkar dari mulai hilir sampai hulu.“Seharusnya kalau memang mau melihat sistematika korupsi di Indonesia ini dimulai dari badan anggaran dahulu. Karena itu pengusutan di Banggar DPR harusnya menjadi prioritas agar bisa ditelusuri jalurnya selama ini,” ujarnya

 Lebih lanjut Ucok mengungkapkan berbagai penyalahgunaan anggaran negara baik dari tingkat pusat sampai kabupaten semuanya dimulai dari badan anggaran yang ada di lembaga legislative. “Kasus tertangkap Wafid Muharam, momentum yang tepat untuk membersihkan DPR sekaligus kader partai yang korup,” tambahnya..

 Menurut Uchok, Badan Anggaran adalah salah satu alat kelengkapan yang selama ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya mulai dari proses sampai pengambilan keputusan tidak pernah transparan. “Anggota Banggar selama ini tertutup, mulai dari proses pembahasan sampai dengan pengambilan keputusan anggaran. Masyarakat tidak bisa mendapatkan akses untuk mengikuti prosesnya maupun mendapatkan hasil keputusan mengenai anggaran tersebut,” tambahnya.

 Anggota Banggar,  tambah Ucok lagi,  selalu beralasan keputusan APBN adalah rahasia negara. Padahal APBN sama sekali bukanlah rahasia negara,. Seharusnya rakyat dapat mengakses hasil keputusan anggaran yang diperuntukan bagi masyarakat dan sebagian besar menggunakan dana yang dikumpulkan dari masyarakat juga.

“Mereka beralasan anggaran negara adalah rahasia negara. Padahal anggaran dimanapun itu bukanlah bentuk rahasia Negara karena dana yang diperoleh itu sebagian besar dari dana masyarakat sehingga seharusnya masyaraka harus bisa mendapatkan akses penuh atas pemanfaatan dana mereka,” tegasnya.

 Ucok menambahkan bahwa sudah menjadi rahasia umum, anggota-anggota badan anggaran karena kewenangannya dalam menentukan anggaran, memiliki rekanan-rekanan bahkan perusahaan sendiri untuk melaksanakan keputusan yang mereka loloskan.Hal ini tentu saja tidak lagi bisa dibiarkan dan perlu ada tindakan.

 ”Sudah menjadi rahasia umum anggota-anggota banggar utamanya pimpinan banggar kebanyakan adalah pemilik perusahaan yang melaksanakan proyek-proyek yang diputuskan di banggar atau minimal menjadi calonya. Ini harus ditindak,” jelasnya. **cahyo