Ketidakpastian Hukum Hambat Iklim Investasi - Aturan Pemda

Ketidakpastian Hukum Hambat Iklim Investasi

NERACA

Jakarta - Iklim investasi bisa terhambat apabila ketidakpastian hukum masih terjadi. Salah satu yang dikeluhkan pengusaha adalah praktik korupsi di daerah yang masih juga ditemukan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menjelaskan, kebijakan otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan pembangunan pada kenyataannya justru menimbulkan masalah baru.

Hal ini karena adanya aturan-aturan dari pemerintah daerah (pemda) yang menghambat masuknya arus modal, seperti perizinan pengadaan lahan dan sebagainya. "Kekhawatiran untuk berinvestasi karena ketidakpastian hukum. Apakah tidak bisa memperbaiki hukum yang ada (di daerah)?" ujarnya, Rabu (16/1).

Lebih lanjut, Sofjan menjelaskan, dengan adanya aturan hukum yang tumpang tindih di daerah maka banyak pengusaha yang tidak berani berinvestasi di bidang pertanian atau sumber daya alam. Selain itu, praktik korupsi di daerah yang masih banyak terjadi juga dinilai menjadi faktor penghambat investasi.

Dengan adanya ketidakpastian hukum di daerah, maka jumlah pengusaha yang benar-benar berniat berinvestasi menjadi semakin menyusut karena lebih banyak pengusaha menjadi rent seeker. Selain itu, putusan pengadilan yang sudah lama ditetapkan juga dinilai tidak menjamin ketatapan hukum. "Sekarang, masalah tanah yang sudah 30 tahun diputuskan dalam peraturan, dipermasalahkan lagi," tukasnya.

Sofjan juga mengatakan, daerah yang berhasil sangat bergantung pada pimpinannya. Namun, jumlah daerah yang berhasil dinilai sangat sedikit. Justru daerah miskin yang banyak menghambat investasi. Dia mengaku, dari 500 kepaladaerah setingkat walikota atau bupati, hanya 20% yang mendukung investasi. Selebihnya dinilai tidak.

Kontribusi Kecil

Dihubungi secara terpisah, pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada Revrisond Baswir berpendapat, para pengusaha sudah banyak dimanjakan dan diberi kemudahan fasilitas oleh aturan-aturan yang ada. Namun kontribusi pengusaha terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat dinilai masih kurang, dengan banyaknya masyarakat miskin di sekitar proyek investasi atau pusat kegiatan usaha.

Oleh karena itu, Revrisond ingin supaya semua pihak berpegang pada UUD 1945 dalam menyikapi permasalahan terkait investasi dan juga peningkatan kesejahteraan rakyat. "Jangan dibandingkan dengan negara maju. Di sana, pengangguran saja mendapat gaji. Jadi sebenarnya kita harus kembali ke khitah," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

Presiden: Pangkas Regulasi yang Hambat Inovasi! - IMF-BANK DUNIA PUJI EKONOMI INDONESIA

Bali-Presiden Jokowi kembali mengingatkan pentingnya perkembangan teknologi demi masa depan yang lebih baik. Untuk itu, Presiden akan memberikan regulasi yang lebih…

BUMN Hingga Pemda Diminta Tampung Ikan Hasil Tangkapan Nelayan - Stok Melimpah, Harga Jatuh

NERACA Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan prihatin dengan harga ikan nelayan Kabupaten Jembrana, Bali, yang merosot…

Bareskrim: Gunawan Jusuf Permainkan Hukum Praperadilan

Bareskrim: Gunawan Jusuf Permainkan Hukum Praperadilan NERACA Jakarta - Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Daniel…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII Yakin Target Penjaminan Tercapai

      NERACA   Jakarta – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) merasa yakin target penjaminan infrastruktur senilai Rp210 triliun…

Garap Proyek Serpong Garden, HAP Gandeng Creed Group

      NERACA   Jakarta - PT Hutama Anugrah Propertindo (HAP) menjalin kerjasama dengan perusahaan asal Jepang, Creed Group.…

Sri Mulyani Dinobatkan Jadi Menteri Keuangan Terbaik

      NERACA   Bali - Sri Mulyani Indrawati memperoleh penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik di kawasan Asia Timur…