Ketidakpastian Hukum Hambat Iklim Investasi - Aturan Pemda

Ketidakpastian Hukum Hambat Iklim Investasi

NERACA

Jakarta - Iklim investasi bisa terhambat apabila ketidakpastian hukum masih terjadi. Salah satu yang dikeluhkan pengusaha adalah praktik korupsi di daerah yang masih juga ditemukan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menjelaskan, kebijakan otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan pembangunan pada kenyataannya justru menimbulkan masalah baru.

Hal ini karena adanya aturan-aturan dari pemerintah daerah (pemda) yang menghambat masuknya arus modal, seperti perizinan pengadaan lahan dan sebagainya. "Kekhawatiran untuk berinvestasi karena ketidakpastian hukum. Apakah tidak bisa memperbaiki hukum yang ada (di daerah)?" ujarnya, Rabu (16/1).

Lebih lanjut, Sofjan menjelaskan, dengan adanya aturan hukum yang tumpang tindih di daerah maka banyak pengusaha yang tidak berani berinvestasi di bidang pertanian atau sumber daya alam. Selain itu, praktik korupsi di daerah yang masih banyak terjadi juga dinilai menjadi faktor penghambat investasi.

Dengan adanya ketidakpastian hukum di daerah, maka jumlah pengusaha yang benar-benar berniat berinvestasi menjadi semakin menyusut karena lebih banyak pengusaha menjadi rent seeker. Selain itu, putusan pengadilan yang sudah lama ditetapkan juga dinilai tidak menjamin ketatapan hukum. "Sekarang, masalah tanah yang sudah 30 tahun diputuskan dalam peraturan, dipermasalahkan lagi," tukasnya.

Sofjan juga mengatakan, daerah yang berhasil sangat bergantung pada pimpinannya. Namun, jumlah daerah yang berhasil dinilai sangat sedikit. Justru daerah miskin yang banyak menghambat investasi. Dia mengaku, dari 500 kepaladaerah setingkat walikota atau bupati, hanya 20% yang mendukung investasi. Selebihnya dinilai tidak.

Kontribusi Kecil

Dihubungi secara terpisah, pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada Revrisond Baswir berpendapat, para pengusaha sudah banyak dimanjakan dan diberi kemudahan fasilitas oleh aturan-aturan yang ada. Namun kontribusi pengusaha terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat dinilai masih kurang, dengan banyaknya masyarakat miskin di sekitar proyek investasi atau pusat kegiatan usaha.

Oleh karena itu, Revrisond ingin supaya semua pihak berpegang pada UUD 1945 dalam menyikapi permasalahan terkait investasi dan juga peningkatan kesejahteraan rakyat. "Jangan dibandingkan dengan negara maju. Di sana, pengangguran saja mendapat gaji. Jadi sebenarnya kita harus kembali ke khitah," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

Ketidakpastian Bayangi Ekonomi 2019

Oleh: Sarwani Harap-harap cemas menanti pergantian tahun 2018 ke 2019. Berharap semuanya menjadi lebih baik pada tahun baru nanti. Ekonomi…

Atasi Tumpang Tindih Lahan, Kementerian dan Pemda Perlu Kerjasama

    NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) dapat bekerja…

Ekspansi di Timur Indonesia - SOTS Siapkan Investasi Rp 250 Miliar

NERACA Jakarta – Pacu pertumbuhan bisnis properti lebih agresif lagi di tahun depan, PT Satria Mega Kencana (SOTS) memiliki rencana…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII : Skema KPBU Mulai Banyak Diminati Investor - Resmikan SPAM Semarang Barat

        NERACA   Semarang - Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)…

Wapres Ingatkan Berhati-hati Investasikan Dana Haji

    NERACA   Jakarta - Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar berhati-hati…

Gandeng BUMDes, Pertamina Bangun 77 Ribu SPBU Mini

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina (Persero) akan membangun 77.000 SPBU mini di seluruh pelosok daerah di Indonesia…