Ketidakpastian Hukum Hambat Iklim Investasi - Aturan Pemda

Ketidakpastian Hukum Hambat Iklim Investasi

NERACA

Jakarta - Iklim investasi bisa terhambat apabila ketidakpastian hukum masih terjadi. Salah satu yang dikeluhkan pengusaha adalah praktik korupsi di daerah yang masih juga ditemukan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menjelaskan, kebijakan otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan pembangunan pada kenyataannya justru menimbulkan masalah baru.

Hal ini karena adanya aturan-aturan dari pemerintah daerah (pemda) yang menghambat masuknya arus modal, seperti perizinan pengadaan lahan dan sebagainya. "Kekhawatiran untuk berinvestasi karena ketidakpastian hukum. Apakah tidak bisa memperbaiki hukum yang ada (di daerah)?" ujarnya, Rabu (16/1).

Lebih lanjut, Sofjan menjelaskan, dengan adanya aturan hukum yang tumpang tindih di daerah maka banyak pengusaha yang tidak berani berinvestasi di bidang pertanian atau sumber daya alam. Selain itu, praktik korupsi di daerah yang masih banyak terjadi juga dinilai menjadi faktor penghambat investasi.

Dengan adanya ketidakpastian hukum di daerah, maka jumlah pengusaha yang benar-benar berniat berinvestasi menjadi semakin menyusut karena lebih banyak pengusaha menjadi rent seeker. Selain itu, putusan pengadilan yang sudah lama ditetapkan juga dinilai tidak menjamin ketatapan hukum. "Sekarang, masalah tanah yang sudah 30 tahun diputuskan dalam peraturan, dipermasalahkan lagi," tukasnya.

Sofjan juga mengatakan, daerah yang berhasil sangat bergantung pada pimpinannya. Namun, jumlah daerah yang berhasil dinilai sangat sedikit. Justru daerah miskin yang banyak menghambat investasi. Dia mengaku, dari 500 kepaladaerah setingkat walikota atau bupati, hanya 20% yang mendukung investasi. Selebihnya dinilai tidak.

Kontribusi Kecil

Dihubungi secara terpisah, pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada Revrisond Baswir berpendapat, para pengusaha sudah banyak dimanjakan dan diberi kemudahan fasilitas oleh aturan-aturan yang ada. Namun kontribusi pengusaha terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat dinilai masih kurang, dengan banyaknya masyarakat miskin di sekitar proyek investasi atau pusat kegiatan usaha.

Oleh karena itu, Revrisond ingin supaya semua pihak berpegang pada UUD 1945 dalam menyikapi permasalahan terkait investasi dan juga peningkatan kesejahteraan rakyat. "Jangan dibandingkan dengan negara maju. Di sana, pengangguran saja mendapat gaji. Jadi sebenarnya kita harus kembali ke khitah," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

Berikan Pendampingan Analis Investasi - CSA Research Gandeng Kerjasama Modalsaham

NERACA Jakarta – Genjot pertumbuhan investor pasar modal, khususnya generasi milenial dan juga mendukung inovasi sektor keuangan digital, Certified Security…

Siapkan Dana Investasi US$ 100 Juta - Saratoga Bangun Rumah Sakit di Bekasi

NERACA Jakarta –Genjot pertumbuhan portofolio investasi, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) terus mengembangkan investasinya. Salah satunya yang tengah dikembangkan…

Bahaya Laten Investasi

Oleh: Gigin Praginanto, Pengamat Kebijakan Publik   Para pedagang kakilima dan kecil yang hanya berpendidikan SD sekalipun paham betul bahwa…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Cashbac Punya Program Tanggal Tua Rasa Muda

    NERACA   Jakarta - Bagi banyak orang, tanggal tua diwajibkan untuk menghemat pengeluaran. Tapi, kini Cashbac menghapus kekhawatiran…

Sentry Safe Hadirkan Brankas dengan Proteksi terhadap Kebakaran dan Banjir

  NERACA Jakarta – Brankas biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen penting ataupun barang-barang berharga. Oleh karena itu Sentry Safe mengeluarkan…

SKK Migas Inginkan Penyebaran Informasi Kontribusi Hulu Migas Di Daerah

NERACA Balikpapan - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerjasama…