Ketidakpastian Hukum Hambat Iklim Investasi - Aturan Pemda

Ketidakpastian Hukum Hambat Iklim Investasi

NERACA

Jakarta - Iklim investasi bisa terhambat apabila ketidakpastian hukum masih terjadi. Salah satu yang dikeluhkan pengusaha adalah praktik korupsi di daerah yang masih juga ditemukan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menjelaskan, kebijakan otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan pembangunan pada kenyataannya justru menimbulkan masalah baru.

Hal ini karena adanya aturan-aturan dari pemerintah daerah (pemda) yang menghambat masuknya arus modal, seperti perizinan pengadaan lahan dan sebagainya. "Kekhawatiran untuk berinvestasi karena ketidakpastian hukum. Apakah tidak bisa memperbaiki hukum yang ada (di daerah)?" ujarnya, Rabu (16/1).

Lebih lanjut, Sofjan menjelaskan, dengan adanya aturan hukum yang tumpang tindih di daerah maka banyak pengusaha yang tidak berani berinvestasi di bidang pertanian atau sumber daya alam. Selain itu, praktik korupsi di daerah yang masih banyak terjadi juga dinilai menjadi faktor penghambat investasi.

Dengan adanya ketidakpastian hukum di daerah, maka jumlah pengusaha yang benar-benar berniat berinvestasi menjadi semakin menyusut karena lebih banyak pengusaha menjadi rent seeker. Selain itu, putusan pengadilan yang sudah lama ditetapkan juga dinilai tidak menjamin ketatapan hukum. "Sekarang, masalah tanah yang sudah 30 tahun diputuskan dalam peraturan, dipermasalahkan lagi," tukasnya.

Sofjan juga mengatakan, daerah yang berhasil sangat bergantung pada pimpinannya. Namun, jumlah daerah yang berhasil dinilai sangat sedikit. Justru daerah miskin yang banyak menghambat investasi. Dia mengaku, dari 500 kepaladaerah setingkat walikota atau bupati, hanya 20% yang mendukung investasi. Selebihnya dinilai tidak.

Kontribusi Kecil

Dihubungi secara terpisah, pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada Revrisond Baswir berpendapat, para pengusaha sudah banyak dimanjakan dan diberi kemudahan fasilitas oleh aturan-aturan yang ada. Namun kontribusi pengusaha terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat dinilai masih kurang, dengan banyaknya masyarakat miskin di sekitar proyek investasi atau pusat kegiatan usaha.

Oleh karena itu, Revrisond ingin supaya semua pihak berpegang pada UUD 1945 dalam menyikapi permasalahan terkait investasi dan juga peningkatan kesejahteraan rakyat. "Jangan dibandingkan dengan negara maju. Di sana, pengangguran saja mendapat gaji. Jadi sebenarnya kita harus kembali ke khitah," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

Pasarnya Cukup Menjanjikan - Minat Pemda Terbitkan Obligasi Daerah Besar

NERACA Jakarta – Meskipun butuh proses panjang, minat pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi daerah atau municipal bond cukup besar. Apalagi,…

Berbagai Kebijakan Disiapkan Tarik Investasi Manufaktur

NERACA Jakarta – Pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan investasi di industri manufaktur, karena sektor tersebut berperan penting dalam menopang pertumbuhan…

Stasiun Cisauk jadi Daya Tarik Investasi Properti

  NERACA Jakarta - Keberadaan Stasiun Cisauk, Kabupaten Tangerang ini, setiap harinya melayani sekitar 6.200 penumpang dengan 132 perjalanan KRL…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Konsumen Bisa Jual Listrik Panel Surya ke PLN

    NERACA   Jakarta – Kelebihan daya dari pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap atau panel surya dapat…

Perkuat Industri E-Commerce, Lazada dan Bhinneka Berkolaborasi

      NERACA   Jakarta – Dua pemain e-commerce di Indonesia, Lazada dan Bhinneka menyatakan berkolaborasi dengan cara meluncurkan…

Mayora Group Telah Ekspor Produk Sebanyak 250 Ribu Kontainer

      NERACA   Jakarta – Mayora Group melakukan pelepasan kontainer ekspor ke-250.000 yang digelar Senin (18/2), hal ini…