NERACA

Jakarta – Tiga komoditas ekspor Indonesia kini dihambat masuk ke Amerika Serikat (AS). Otoritas perdagangan di Negeri Paman Sam menuding Pemerintah Indonesia telah melakukan perdagangan curang dengan mengguyur subsidi kepada petambak udang, produsen ternak, dan petani hortikultura sehingga harga produk ekspor tersebut lebih rendah ketimbang produk serupa di AS.

Menanggapi kasus ini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Erik Satrya Wardhana mengungkapkan, tuduhan tersebut merupakan akal-akalan pemerintah AS untuk menghambat produk ekspor Indonesia masuk ke negeri tersebut. “Dengan adanya krisis ekonomi di Amerika Serikat, mereka mencoba mengatur perekonomian dunia dengan melakukan tudingan-tudingan seperti itu. Oleh karena itu, pemerintah kita harus tegas untuk melawan tuduhan itu demi kedaulatan ekonomi kita,” kata Erik kepada Neraca, Selasa (15/1).

Menurut Erik, dalam aturan organisasi perdagangan dunia (WTO) telah dijelaskan bahwa pemberian subsidi kepada negara berkembang merupakan hal yang sah-sah saja. Toh, subsidi pemerintah RI ke sektor perikanan sangatlah kecil, hanya mencapai 14% saja. Sebaliknya, subsidi pemerintah AS ke sektor perikanan di negara itu sangatlah besar, yakni pada kisaran 21%.

Karena itu, menurut Erik, pemerintah Indonesia harus memperjuangkan subsidi yang besar kepada produk Indonesia agar dapat bersaing di pasaran dunia. “Apakah mereka tidak malu menuding negara kita sedangkan subsidi mereka sendiri lebih besar dibandingkan dengan pemerintah Indonesia? Seharusnya pemerintah kita bisa menuntut balik mereka yang mempunyai subsidi lebih besar dibandingkan kita,” ungkapnya.

Lebih lanjut lagi dia menuturkan pemerintah Indonesia harus bersikap tegas terhadap perdagangan curang yang dilakukan AS terkait komoditas ekspor yang banyak diperlakukan tidak adil oleh AS. Bila perlu, pemerintah Indonesia bisa melakukan boikot kepada komiditas asal AS. Alasannya, banyaknya komoditas ekspor yang dijegal oleh Amerika Serikat bakal mengakibatkan ekspor Indonesia tidak berkembang.

Di tempat terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo juga membantah tuduhan AS terkait kucuran subsidi ke eksportir udang. Menurut dia, eksportir udang beku Indonesia menjual produk tersebut sesuai harga pasaran. “Saya katakan sekali lagi, tidak ada subsidi. Kita selama ini menjual dengan harga normal. Kita tak pernah menjual lebih rendah dari harga pasaran,” kata Cicip kepada pers di kantor KKP, kemarin.

Bantahan Cicip tersebut sangat beralasan. Pasalnya, harga jual udang ke AS untuk jenis Faname berkisar pada angka US$ 5 ribu per ton, sesuai dengan harga pasaran di negeri Barack Obama. Jadi, lanjut Cicip, Indonesia tidak pernah melakukan dumping harga untuk udang seperti yang dituduhkan AS. Malah, dia mengaku aneh dengan tuduhan yang tak beralasan itu. “Program bantuan pemerintah kepada nelayan dan petambak untuk pemberdayaan, bukan subsidi,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Natsir Mansyur mengatakan, upaya AS menghambat ekspor Indonesia itu merupakan tindakan balasan atas ekspor holtikultura negeri itu tidak banyak yang bisa masuk Indonesia karena terjegal dengan pembatasan pelabuhan ekspor oleh pemerintah. "Jadi pengusaha di sana lapor ke pemerintahnya, dan inilah yang terjadi," kata Natsir kepada koran ini.

Natsir juga menambahkan, AS mempunyai 34 Undang-Undang (UU) yang melindungi pasar domestiknya. Sementara di Indonesia baru hanya ada Peraturan Presiden (Perpres) yang melindungi kepentingan pengusaha domestiknya. "Itu semua regulasi dalam negerinya sudah aman. Jadi kalau kita melawan mereka, pasti kalah. Kita tidak ada apa-apanya dibanding AS," paparnya.