LIPI: Penanganan Banjir Tak Bisa Sektoral

NERACA

Jakarta - Penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu karena akan sulit kalau hanya secara sektoral. Demikian dikatakan Deputi Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian Iskandar Zulkarnain.

"Selama ini kita terbiasa melihat sesuatu secara sektoral sehingga tidak mau mengurusi yang bukan sektornya. Perlu ada pihak yang mengintegrasi, tetapi pertanyaannya sekarang adalah siapa," kata Iskandar Zulkarnain di Jakarta, Selasa (15/1).

Karena terbiasa bersikap sektoral, kata dia, seringkali antarsektor terlibat konflik. Contohnya konflik kepentingan antarkementerian yang terjadi meskipun berada di bawah satu kementerian koordinator. Dia juga menyebutkan bahwa undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini masih banyak yang bersifat sektoral, bukannya nasional.

"Misalnya undang-undang tentang hutan. Bagaimana kalau di dalam hutan itu terdapat tambang padahal tentang tambang ada undang-undangnya sendiri? Kemudian bila ada tambang minyak di laut, menteri kelautan akan meminta supaya penambangan tidak merusak laut," katanya seperti dikutip Antara dalam suatu pelatihan tingkat Asia Pasifik.

Karena itu, dia menyarankan setiap sektor yang berkepentingan dalam suatu permasalahan tidak hanya mengambil pandangan berdasarkan sektornya saja. Sebab, penanganan masalah tidak akan berhasil bila hanya satu sisi.

Analisis Terintegrasi

Asia Pacific Centre for Ecohydrology (APCE-UNESCO) bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengadakan pelatihan penggunaan perangkat lunak Integrated Flood Analysis Sistem (IFAS) atau Sistem Analisis Banjir Terpadu di salah satu hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Pelatihan itu diikuti diikuti 29 peserta dari lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Besar Wilayah Sungai dan pemerintahan daerah di Jawa dan Lampung.

IFAS merupakan perangkat lunak yang dikembangkan International Centre for Water Hazard Risk (ICHARM-UNESCO) yang berada di Jepang secara gratis. Perangkat lunak tersebut telah dipasang ke dalam perangkat komputer masing-masing peserta.

Peneliti senior ICHARM-UNESCO Seishi Nabesaka mengatakan, IFAS merupakan perangkat lunak yang harus dipasang ke dalam komputer yang memiliki jaringan internet. Sebagai sistem analisis banjir terpadu, IFAS dapat meramalkan potensi banjir yang akan terjadi dalam 24 jam.

"Ada 23 parameter dan data yang perlu dimasukkan ke dalam sistem untuk meramalkan datangnya banjir seperti, kondisi cuaca, kondisi iklim, curah hujan, debit air sungai dan lain-lain," katanya. (doko)

BERITA TERKAIT

KPPU Jamin Semua Orang Bisa Menjadi Pengusaha

KPPU Jamin Semua Orang Bisa Menjadi Pengusaha NERACA Tasikmalaya – Anggota KPPU Kodrat Wibowo di awal kuliah umum yang diselenggarakan…

Kontribusi Ekonomi Digital Bisa Mencapai 8,5% PDB

NERACA Jakarta-Presiden Jokowi optimistis kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini bisa mencapai 8,5%, lebih tinggi dibandingkan…

Tak Kenal Lelah Melawan Kampanye Hitam

Entah sampai kapan kampanye hitam yang dilontarkan sejumlah negara barat terhadap minyak kelapa sawit mentah (CPO) Indonesia dilontarkan akan berakhir,…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII : Skema KPBU Mulai Banyak Diminati Investor - Resmikan SPAM Semarang Barat

        NERACA   Semarang - Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)…

Wapres Ingatkan Berhati-hati Investasikan Dana Haji

    NERACA   Jakarta - Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar berhati-hati…

Gandeng BUMDes, Pertamina Bangun 77 Ribu SPBU Mini

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina (Persero) akan membangun 77.000 SPBU mini di seluruh pelosok daerah di Indonesia…