LIPI: Penanganan Banjir Tak Bisa Sektoral

NERACA

Jakarta - Penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu karena akan sulit kalau hanya secara sektoral. Demikian dikatakan Deputi Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian Iskandar Zulkarnain.

"Selama ini kita terbiasa melihat sesuatu secara sektoral sehingga tidak mau mengurusi yang bukan sektornya. Perlu ada pihak yang mengintegrasi, tetapi pertanyaannya sekarang adalah siapa," kata Iskandar Zulkarnain di Jakarta, Selasa (15/1).

Karena terbiasa bersikap sektoral, kata dia, seringkali antarsektor terlibat konflik. Contohnya konflik kepentingan antarkementerian yang terjadi meskipun berada di bawah satu kementerian koordinator. Dia juga menyebutkan bahwa undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini masih banyak yang bersifat sektoral, bukannya nasional.

"Misalnya undang-undang tentang hutan. Bagaimana kalau di dalam hutan itu terdapat tambang padahal tentang tambang ada undang-undangnya sendiri? Kemudian bila ada tambang minyak di laut, menteri kelautan akan meminta supaya penambangan tidak merusak laut," katanya seperti dikutip Antara dalam suatu pelatihan tingkat Asia Pasifik.

Karena itu, dia menyarankan setiap sektor yang berkepentingan dalam suatu permasalahan tidak hanya mengambil pandangan berdasarkan sektornya saja. Sebab, penanganan masalah tidak akan berhasil bila hanya satu sisi.

Analisis Terintegrasi

Asia Pacific Centre for Ecohydrology (APCE-UNESCO) bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengadakan pelatihan penggunaan perangkat lunak Integrated Flood Analysis Sistem (IFAS) atau Sistem Analisis Banjir Terpadu di salah satu hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Pelatihan itu diikuti diikuti 29 peserta dari lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Besar Wilayah Sungai dan pemerintahan daerah di Jawa dan Lampung.

IFAS merupakan perangkat lunak yang dikembangkan International Centre for Water Hazard Risk (ICHARM-UNESCO) yang berada di Jepang secara gratis. Perangkat lunak tersebut telah dipasang ke dalam perangkat komputer masing-masing peserta.

Peneliti senior ICHARM-UNESCO Seishi Nabesaka mengatakan, IFAS merupakan perangkat lunak yang harus dipasang ke dalam komputer yang memiliki jaringan internet. Sebagai sistem analisis banjir terpadu, IFAS dapat meramalkan potensi banjir yang akan terjadi dalam 24 jam.

"Ada 23 parameter dan data yang perlu dimasukkan ke dalam sistem untuk meramalkan datangnya banjir seperti, kondisi cuaca, kondisi iklim, curah hujan, debit air sungai dan lain-lain," katanya. (doko)

BERITA TERKAIT

Milenial Masif, Industri Kreatif Bisa Fenomenal

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) bertekad untuk terus menumbuhkan sektor industri…

Dikategorikan B3, Limbah Faba Masih Bisa Dimanfaatkan

      NERACA   Jakarta - Industri manufaktur berperan penting dalam implementasi konsep ekonomi berkelanjutan. Selain akan menjadi tren…

Lahan Pertanian Beririgasi Teknis Tak Terdampak Kekeringan

  NERACA Jakarta – Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hari Suprayogi mengatakan lahan pertanian…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kekurangan Penerimaan Pajak Diperkirakan Meningkat

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan memperkirakan penerimaan pajak selama 2019 akan meleset sekitar Rp140 triliun dari target…

Kantar Rilis 10 Iklan Ramadan 2019 Terbaik

      NERACA   Jakarta - Perusahaan data, dan konsultasi berskala global, Kantar Indonesia menggelar penghargaan ‘Most Loved’ Indonesian…

PPK Kemayoran Ingin Jadikan Gedung Eks Bandara Kemayoran Jadi Cagar Budaya

    NERACA   Jakarta - Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran mengusulkan agar gedung eks Bandara Kemayoran dijadikan sebagai cagar…