OJK Ditantang Selesaikan Kasus Dalam 90 Hari

NERACA

Jakarta - Komisi XI DPR menantang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang melanda industri jasa keuangan selama 90 hari, setelah lembaga itu resmi beroperasi pada 1 Januari 2013. Menurut Arief Budimanta, masih banyaknya masalah yang melanda industri keuangan serta belum terselesaikan kasus, menjadi alasan utama mengapa tuntutan terhadap OJK begitu besar.

“Banyak kasus yang berkembang di industri keuangan belum terselesaikan sekarang ini. Contohnya kasus Bank Century dan Antaboga. Saya tanya, apakah (OJK) bisa menyelesaikan masalah hanya dalam waktu 90 hari?” ujar anggota komisi XI DPR itu di Jakarta, Senin.

Menurut Arief, sudah banyak permasalahan yang menimpa lembaga jasa keuangan sekarang ini. Bahkan, permasalahan tersebut belum menyentuh level penyelesaian yang berarti. Oleh karena itu, OJK diharapkan bisa bekerja lebih baik bila dibandingkan dengan otoritas sebelumnya.

Dia mengungkapkan, jika OJK tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada sekarang ini, maka lembaga itu tercipta hanya untuk memenuhi UU yang telah ditetapkan, yakni UU No.21/2011, namun tidak menyentuh ranah penyelesaian permasalahan yang terjadi di lembaga jasa keuangan. “Kalau OJK tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, maka OJK hanya melaksanakan UU saja. Bukan menjawab tuntutan pelaku pasar dan masyarakat. Itu bisa menjadi benalu,” jelasnya.

Menyambut MEA

Beberapa kasus industri keuangan yang belum usai seperti Reksa Dana Antaboga dengan Bank Century, Bank Mega dengan Elnusa, laporan keuangan Bumi Resources, serta dana nasabah Asuransi Jiwa Bakrie Life yang belum dibayar. Ekonom FEUI, Telisa Aulia Felianty menjelaskan, OJK mesti mampu menyelesaikan kasus-kasus tersebut agar tidak menimbulkan masalah baru.

“Apalagi, menjelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, baik regulasi pasar modal dan jasa keuangan, harus lebih kuat dan lebih prudent agar tidak terlindas dengan lembaga dari asing. Inilah yang juga harus disiapkan,” terangnya.

Era perdagangan bebas Asia Tenggara saja, sambung Telisa, sudah banyak yang berteriak, bagaimana kalau MEA diterapkan? Selain itu, industri yang berada di bawah OJK nanti juga diharapkan terus memenuhi aturan yang berlaku di Indonesia dan harus sesuai dengan aturan pelaporan keuangan internasional (IFRS).

Hal ini untuk mengantisipasi agar lembaga yang bernaung di OJK bisa bersaing dengan lembaga asing yang masuk ke Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Darmansyah Hadad telah menetapkan delapan strategi untuk membuat pengaturan dan pengawasan bisa berjalan dengan baik dalam rangka pencapaian misi dan visinya ke depan.

Pertama, mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. Tujuanya adalah untuk mengurangi dan menghilangkan duplikasi dan pengaturan yang terpisah-pisah melalui harmonisasi kebijakan. Kedua, meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan. Strategi ini ditempuh melalui adopsi kerangka pengaturan yang lebih baik dan disesuaikan dengan kompleksitas. Ketiga, memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan.

Keempat, mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan. Selain mengatur dan mengawasi institusi keuangan secara individual, OJK juga menganalisa dan memantau potensi risiko sistemik di masing-masing individual lembaga keuangan. Kelima, meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan.

Keenam, membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif. Ketujuh, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. Kedelapan, meningkatkan tata kelola internal dan quality assurance.

Tumpang tindih regulasi

Sementara Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Keuangan non Bank OJK, Firdaus Djaelani, mengaku masih melihat ada aturan yang tumpang tindih terjadi pada pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan non bank. Ada pengaturan yang berbeda pada beberapa lembaga keuangan non bank di Indonesia. OJK berupaya akan menyederhanakan dalam upaya penyempurnaan regulasi.

“Untuk sektor lembaga jasa keuangan non bank masih ada aturan yang ditemui berbeda antara lembaga jasa keuangan non bank. Untuk itu kami upayakan menyamakan aturan untuk lembaga jasa keuangan non bank. Akan ada beberapa hal yang kita sinkronisasi. Kita akan dorong dan upayakan untuk perkembangan non bank itu. Karena industri juga mengusulkan,” ungkap Firdaus.

Dia juga mengaku, pihaknya akan berupaya membuat suatu aturan yang memang bisa mendorong dan menumbuhkembangkan industri keuangan non bank di Indonesia. Keseimbangan akan dilakukan agar tidak ada tumpang tindih dalam proses bisnis lembaga keuangan non bank bertumbuh. “Artinya, keseimbangan antara bisnis dan perlindungan konsumen harus ada. Pada akhirnya, memang tercipta suatu industri yang sehat dan berkembang baik,” tutup dia. [ardi]

BERITA TERKAIT

Empat BUMN Bersinergi dalam Pemasaran Produk

  NERACA   Jakarta - Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membawa empat perusahaan bekerja sama dalam penjualan produk. Empat…

Waspadai Makanan Berformalin dalam Takjil

NERACA Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengawasan pangan secara intensif jelang Hari Raya Idul Fitri atau…

Menteri Dalam Negeri - Pejabat Daerah Tolak Bingkisan Lebaran

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri Pejabat Daerah Tolak Bingkisan Lebaran Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BRI Syariah dan Paytren Lanjutkan Kerjasama

      NERACA   Jakarta - Anak perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BRI), BRI Syariah dan Paytren lanjutkan kolaborasi terkait…

Bank Bukopin Siapkan Rp1 Triliun untuk Pembiayaan Kendaraan

    NERACA   Jakarta - PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) menyiapkan kredit modal kerja hingga Rp1 triliun untuk pembiayaan…

BI Tahan Suku Bunga Acuan

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan sebesar enam persen pada rapat…