Posisi Sejajar, Pemerintah Tak Kuasa Tekan Asing

NERACA

Jakarta - Keluhan Bank Indonesia (BI) akibat penolakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) memarkirkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sektor Minyak dan Gas (Migas) ke perbankan dalam negeri, menurut pengamat migas Kurtubi karena posisi pemerintah sejajar dengan kontraktor migas. Maka tak heran, posisi pemerintah begitu lemah di mata investor asing.

“Kalau dilihat dari UU Migas maka masih menganut pola hubungan business to government (B to G) atau investor atau perusahaan minyak dengan pemerintah. Dalam UU Migas ini pemerintah menugaskan Satuan Kerja (SK) Migas untuk melaksanakan penandatangan kontrak dengan investor,” ujar Kurtubi kepada Neraca, Selasa (15/1).

Hal ini, lanjut dia, yang menyebabkan posisi pemerintah menjadi sejajar dengan kontraktor migas. Bukan itu saja. Pemerintah telah menjadi bagian dari para pihak yang berkontrak serta men-downgrade sendiri posisinya agar sejajar dengan mereka. “Ini yang membuat posisi pemerintah sangat lemah," tegas Kurtubi.

Oleh karena itu, adalah hal yang wajar apabila pemerintah tidak bisa mengeksekusi kebijakan ataupun regulasi atas pengelolaan kekayaan migas lantaran kontraktor tidak setuju. Selain itu perlu dilihat kembali lagi, apakah aturan tersebut sudah ada payung hukumnya atau tidak.

Hal ini bertujuan agar seluruh perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia bisa dipaksa untuk menyimpan hasil DHE mereka di perbankan nasional. Informasi saja, Gubernur BI Darmin Nasution, mengatakan DHE yang sudah masuk ke perbankan dalam negeri sebesar 85%. Dan sayangnya, itu tidak termasuk dari sektor migas.

“Karena mereka (kontraktor migas) merasa bertentangan dengan PBI DHE yang kita buat. Sikap mereka (terhadap PBI) keras. Ketika saya tanya pasal mana yang bertentangan dengan kontrak, mereka tidak mau menyebutkan tapi itu selalu digunakan sebagai argumen mereka,” ujarnya, kemarin.

Meski begitu, Darmin menegaskan tidak akan mundur dalam usahanya memaksa para kontraktor migas yang mayoritas perusahaan asing ini memasukkan atau mencatatkan dana DHE mereka ke perbankan dalam negeri. Ilustrasi mudahnya, minyak yang diambil kontraktor migas berasal dari Tanah Indonesia. Kalau hanya disuruh melapor saja agar tercatat tidak mau, maka patut dipertanyakan maksudnya.

Miliki hak penuh

Di tempat terpisah, Vice President Government and Public Affairs PT Chevron Pacific Indonesia, Yanto Sianipar mengatakan, sejauh ini kontrak migas yang dibuat antara Chevron dengan pemerintah memberikan hak penuh kepada perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu sebagai kontraktor untuk mentransaksikan maupun menyimpan DHE. Karena itu, adalah wajar apabila Chevron menyimpan hasil DHE mereka di bank luar negeri.

“Ya, karena kontrak yang kita pegang memberikan hak penuh untuk menyimpan (DHE) di luar negeri,” kata Yanto kepada Neraca, Senin. Menurut dia, lebih dari 50% dari hasil nonekspor, operasional dan kontrak, beroperasi di dalam negeri. Namun Yanto mengklaim, meskipun bukan di bank BUMN, sebagian biaya yang digunakan untuk operasional perusahaan pun terdapat di bank-bank nasional.

“Bagaimana pun perlu keseimbangan. Biaya operasi kita hampir 90% ada di dalam negeri,” terang dia. Namun demikian, pihaknya tidak menolak jika DHE Migas nanti ditempatkan seluruhnya di bank lokal. Akan tetapi, jika disuruh memilih, Chevron lebih prefer untuk melakukannya di luar negeri dengan pertimbangan secara keseluruhan sistem dan transaksi yang telah berjalan memang di sana. [iwan/lia]

BERITA TERKAIT

Sepekan Dana Asing Keluar Rp 765 Miliar

NERACA Jakarta –PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat indeks harga saham gabungan (IHSG) sepekan kemarin meningkat 1,16% ke level 6,126.36…

Pemerintah Perlu Atasi Alih Fungsi Capai Swasembada

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna…

Isu TKA Bertujuan Jatuhkan Kredibilitas Pemerintah

    Oleh: Anisa Medina, Pemerhati Ekonomi, Sosial dan Politik   Pada 2016, China telah duduk di posisi ke-3 sebagai…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Entrepreneur Daring Diminta Manfaatkan Kredit UMKM

    NERACA   Jakarta - Entrepreneur muda yang kini duduk sebagai anggota DPR, Ahmad Sahroni mendorong wirausahawan muda untuk…

Allianz Life Dukung Pengembangan Keuangan Syariah

      NERACA   Jakarta - Allianz Indonesia mendukung acara “Islamic Finance in Indonesia” yang diselenggarakan oleh The Asset…

Bank Dunia Minta Pemerintah Dorong Masyarakat Melek Teknologi

    NERACA   Jakarta - Bank Dunia meminta kepada pemerintah Indonesia agar terus mendorong masyarakat untuk melek teknologi (digital…