Posisi Sejajar, Pemerintah Tak Kuasa Tekan Asing

NERACA

Jakarta - Keluhan Bank Indonesia (BI) akibat penolakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) memarkirkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sektor Minyak dan Gas (Migas) ke perbankan dalam negeri, menurut pengamat migas Kurtubi karena posisi pemerintah sejajar dengan kontraktor migas. Maka tak heran, posisi pemerintah begitu lemah di mata investor asing.

“Kalau dilihat dari UU Migas maka masih menganut pola hubungan business to government (B to G) atau investor atau perusahaan minyak dengan pemerintah. Dalam UU Migas ini pemerintah menugaskan Satuan Kerja (SK) Migas untuk melaksanakan penandatangan kontrak dengan investor,” ujar Kurtubi kepada Neraca, Selasa (15/1).

Hal ini, lanjut dia, yang menyebabkan posisi pemerintah menjadi sejajar dengan kontraktor migas. Bukan itu saja. Pemerintah telah menjadi bagian dari para pihak yang berkontrak serta men-downgrade sendiri posisinya agar sejajar dengan mereka. “Ini yang membuat posisi pemerintah sangat lemah," tegas Kurtubi.

Oleh karena itu, adalah hal yang wajar apabila pemerintah tidak bisa mengeksekusi kebijakan ataupun regulasi atas pengelolaan kekayaan migas lantaran kontraktor tidak setuju. Selain itu perlu dilihat kembali lagi, apakah aturan tersebut sudah ada payung hukumnya atau tidak.

Hal ini bertujuan agar seluruh perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia bisa dipaksa untuk menyimpan hasil DHE mereka di perbankan nasional. Informasi saja, Gubernur BI Darmin Nasution, mengatakan DHE yang sudah masuk ke perbankan dalam negeri sebesar 85%. Dan sayangnya, itu tidak termasuk dari sektor migas.

“Karena mereka (kontraktor migas) merasa bertentangan dengan PBI DHE yang kita buat. Sikap mereka (terhadap PBI) keras. Ketika saya tanya pasal mana yang bertentangan dengan kontrak, mereka tidak mau menyebutkan tapi itu selalu digunakan sebagai argumen mereka,” ujarnya, kemarin.

Meski begitu, Darmin menegaskan tidak akan mundur dalam usahanya memaksa para kontraktor migas yang mayoritas perusahaan asing ini memasukkan atau mencatatkan dana DHE mereka ke perbankan dalam negeri. Ilustrasi mudahnya, minyak yang diambil kontraktor migas berasal dari Tanah Indonesia. Kalau hanya disuruh melapor saja agar tercatat tidak mau, maka patut dipertanyakan maksudnya.

Miliki hak penuh

Di tempat terpisah, Vice President Government and Public Affairs PT Chevron Pacific Indonesia, Yanto Sianipar mengatakan, sejauh ini kontrak migas yang dibuat antara Chevron dengan pemerintah memberikan hak penuh kepada perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu sebagai kontraktor untuk mentransaksikan maupun menyimpan DHE. Karena itu, adalah wajar apabila Chevron menyimpan hasil DHE mereka di bank luar negeri.

“Ya, karena kontrak yang kita pegang memberikan hak penuh untuk menyimpan (DHE) di luar negeri,” kata Yanto kepada Neraca, Senin. Menurut dia, lebih dari 50% dari hasil nonekspor, operasional dan kontrak, beroperasi di dalam negeri. Namun Yanto mengklaim, meskipun bukan di bank BUMN, sebagian biaya yang digunakan untuk operasional perusahaan pun terdapat di bank-bank nasional.

“Bagaimana pun perlu keseimbangan. Biaya operasi kita hampir 90% ada di dalam negeri,” terang dia. Namun demikian, pihaknya tidak menolak jika DHE Migas nanti ditempatkan seluruhnya di bank lokal. Akan tetapi, jika disuruh memilih, Chevron lebih prefer untuk melakukannya di luar negeri dengan pertimbangan secara keseluruhan sistem dan transaksi yang telah berjalan memang di sana. [iwan/lia]

BERITA TERKAIT

Panitia Seleksi: Belum Ada Kandidat Isi Posisi Sekjen KPK

Panitia Seleksi: Belum Ada Kandidat Isi Posisi Sekjen KPK NERACA Jakarta - Panitia Seleksi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi…

Pameran Jadi Cara Pemerintah Bantu Pemasaran Produk Usaha Kecil - Promosi Dagang

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan berkomitmen terus meningkatkan pemasaran produk usaha kecil menengah (UKM), salah satunya melalui keikutsertaan dalam pameran.…

Gubernur Sumsel: Pemerintah Akan Subsidi Petani Karet

Gubernur Sumsel: Pemerintah Akan Subsidi Petani Karet NERACA Palembang - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengatakan, pemerintah akan memberikan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Fintech Ilegal Berasal dari China, Rusia dan Korsel

  NERACA   Jakarta - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan fakta bahwa mayoritas perusahaan layanan finansial berbasis…

Laba BNI Syariah Tumbuh 35,67%

    NERACA   Jakarta - PT Bank BNI Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp416,08 miliar, naik 35,67 persen dibandingkan…

Pemerintah Terbitkan Sukuk US$ 2 miliar

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk wakalah global senilai dua…