Genjot Ekspor CPO, Pemerintah Terapkan ISPO

NERACA

Jakarta - Kementerian Pertanian memproyeksikan 200 perusahaan perkebunan sawit akan menerima sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada tahun ini. "Kami menargetkan pada 2014 semua perusahaan sudah melakukan sertifikasi," ungkap Gamal Nasir, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian di Jakarta, Selasa (15/1).

Setidaknya ada 820 perusahaan perkebunan yang memenuhi prasyarat ISPO yakni kelas I (182 perusahaan), kelas II (304 perusahaan) dan kelas III (334 perusahaan). Sertifikasi ISPO dilakukan atas inisiatif Kemtan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia. Langkah tersebut juga merupakan bagian dari upaya ambil bagian dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan pelestarian lingkungan.

Demi mencapai target ISPO, pemerintah menyiapkan sejumlah agenda, seperti memperbanyak auditor ISPO, memperbanyak lembaga sertifikasi serta mempercepat pengelompokan (klasifikasi) perkebunan.

Di tahap awal, Kemtan akan menggelar sosialisasi ISPO di dalam negeri maupun luar negeri. Di Tanah Air, sosialisasi akan berlangsung di sentra-sentra pengembangan kelapa sawit. Sedangkan sosialisasi di luar negeri berfokus ke negara tujuan ekspor produk kelapa sawit seperti India, China dan Pakistan.

India menjadi konsumen utama minyak sawit Indonesia. Pada 2011, volume ekspor minyak sawit Indonesia ke India mencapai 5,3 juta ton atau 32,5% dari total ekspor. Ekspor terbesar kedua adalah ke China dengan volume 2,2 juta ton (13,3%) dan sisanya negara lain seperti Belanda dan Bangladesh. Indonesia juga memimpin pasar minyak sawit global. Pangsa produksi minyak sawit Indonesia terhadap produksi minyak sawit dunia sekitar 45%.

Selain sosialisasi, Kemtan siap mendorong pembentukan lembaga sertifikasi ISPO. Ini dalam rangka memenuhi kebutuhan proses audit ISPO terhadap perusahaan perkebunan dan plasma/mitra.

Saat ini, pemerintah baru mengakui tujuh lembaga sertifikasi ISPO. Ketujuh lembaga itu adalah PT Mutu Agung Lestari, PT Sucofindo, PT TUV Nord Indonesia, PT TUV Rheinland Indonesia, PT SAI Global Indonesia, PT SGS Indonesia dan PT Mutu Hijau Indonesia. "Semakin banyak lembaga sertifikasi, perusahaan sawit akan punya banyak pilihan sehingga proses sertifikasi juga cepat," kata Gamal.

Sedangkan jumlah perusahaan yang bersertifikat ISPO baru tujuh perusahaan. "Sebenarnya ada 10 perusahaan, yang tiga masih menunggu administrasi," tandas Rismansyah Danasaputro, Direktur Tanaman Tahunan Kemtan. Selain 10 perusahaan tadi, dalam waktu dekat, ada 15 perusahaan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit yang dalam proses audit ISPO.

Sebelumnya pemerintah menargetkan seluruh perusahaan sawit mampu menerapkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada 31 Desember 2014. Hal tersebut sesuai dengan peta jalan yang disusun pemerintah untuk terus mendorong perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia dalam penerapan ISPO tanpa terkecuali. “Peta jalannya seperti itu, tapi bukan berarti harus menunggu sampai waktu yang ditetapkan karena saat ini sebetulnya sudah dimulai bagi perusahaan-perusahaan sawit Indonesia. Kami akan terus mendorong ke arah ISPO itu,”kata Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan.

Rusman mengusulkan, terkait wacana pemberian insentif dari pemerintah untuk para produsen kelapa sawit yang berhasil menerapkan ISPO, agar pajaknya bisa dibedakan. Kendati demikian, lanjutnya, pihaknya tetap menyerahkan kebijakan tersebut kepada lembaga yang berwenang yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sementara itu, dalam upaya menanggapi tuduhan Amerika Serikat melalui rilis Notice of Data Availability Environment Protection Agency (NODA/EPA), pemerintah Indonesia siap memfinalkan kajian pada 2 Maret 2012 sebelum dikirim ke AS pada tanggal 10 Maret mendatang.

BERITA TERKAIT

Diversifikasi Pasar Ekspor Antisipasi Perang Dagang

NERACA Jakarta – Indonesia perlu melakukan berbagai langkah sebagai bentuk antisipasi dari dampak negatif perang dagang antara Amerika serikat dengan…

Program Pemerintah Pusat Berdampak Lebak Surplus Beras

Program Pemerintah Pusat Berdampak Lebak Surplus Beras NERACA Lebak - Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, tahun 2018 hingga September surplus beras…

Harga Premium Batal Naik, Pemerintah Malah Dikritik

  Oleh: Fajar Zulfadli S, Mahasiswa FISIP UNJ   Pemerintahan Indonesia era Presiden Joko Widodo cukup menarik perhatian berbagai kalangan.…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Tampil dengan Warna Baru, Infinix HOT S3X Siap Goda Pengguna

NERACA Jakarta – Vendor smartphone terkemuka asal Hong Kong, Infinix, mengumumkan ketersediaan varian warna baru untuk produk andalannya, Infinix HOT…

Perkuat Ekspor Perikanan, KKP Benahi Pergudangan dan Logistik

NERACA Gorontalo - Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP),  Rifky Efendi…

Secara Volume, Indonesia Eksportir Ikan Hias Terbesar Dunia

NERACA Bogor - Rifky Efendi Hardijanto, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan…