Peredaran Produk Non SNI Makin Mengkhawatirkan

NERACA

Jakarta - Peredaran produk tidak berkualitas di pasaran makin mengkhawatirkan. Produk non standar nasional Indonesia (SNI), tidak ada label, atau buku panduan produk serta kartu garansi tidak ada makin marak beredar di pasar Indonesia.

Berdasarkan hasil pengawasan Kementrian Perdagangan, tahun lalu ada 621 unit produk yang melanggar. Sekitar 61% atau 380 produk impor dan sisanya, yakni 241 produk adalah produk domestik. Menurut Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nus Nuzulia Ishak sanksi telah diberikan ke pelaku usaha yang terbukti melanggar. Mulai dari sanksi administratif sampai, "Sampai pelaku harus menarik ulang produk dari peredaran," kata dia di Jakarta, Selasa (15/1).

Saat ini sudah ada beberapa produk tidak berstandardisasi dilarang beredar. Mulai dari produk elektronik seperti lampu hemat energi (LHE), baja tulangan beton, kipas angin, penanak nasi, hingga tepung terigu. "Kebanyakan produk impor dari Cina," tegasnya.

Jika pelaku usaha masih membandel, sanksi akan berlanjut ke ranah hukum. Bla mengacu ke Undang-Undang No. 8/1999 tentang perlindungan konsumen di pasal 62 disebut pelaku usaha dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda sebesar Rp 2 miliar bila mengedarkan produk yang merugikan konsumen.

Saat ini ada sekitar 13 pelanggaran produk yang semuanya produk impor tengah menjalani proses hukum.Dari temuan Kemdag tahun lalu, jenis pelanggaran yang terbanyak adalah pada label yang tidak memberi keterangan soal produk yang bersangkutan. Jumlahnya ada 270 produk. Berikutnya adalah produk yang tidak menyertakan SNI. Yakni sebanyak 207 produk (lihat tabel).

Harus Kritis

Masih ada lagi pelanggaran lainnnya. Yaitu tidak tersedianya buku panduan manual produk dan kartu garansi, serta jaringan distribusi dari produk yang bersangkutan. Menurut Nuzulia, pelanggaran di 2012 makin besar dibandingkan 2011 lantaran tingkat volume impor tahun lalu sangat tinggi. "Di mata banyak negara, Indonesia itu seksi, karena ada 245 juta konsumen dengan pendapatan per kapita yang meningkat," ujarnya.

Dia menambahkan, pelanggaran terjadi akibat ketidak tahuan konsumen akan hak dan kewajiban mereka. Dari hasil penelitian Badan Perlindungan Konsumen, hanya 11% konsumen yang mengetahui hak dan kewajiban yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Misalnya, ada produk lampu yang harganya cuma Rp 5.000 atau Rp 6.000 per buah. Padahal, standar harganya sekitar Rp 15.000 atau Rp 16.000 per buah.

Selama lima tahun terakhir, ada sekitar 3.949 pengaduan konsumen yang diterima beberapa lembaga perlindungan konsumen. Untuk mencegah maraknya peredaran barang yang tak sesuai dengan perlindungan konsumen, Kemdag akan terus gencar melakukan inspeksi ke lapangan. Saat ini ada sekitar 838 penyidik dan pengawas di seluruh Indonesua yang siap mengawasi adanya pelanggaran produk non pangan. Cara lainnya adalah dari konsumen itu sendiri. Ia berharap konsumen kritis. Seperti mengecek kondisi produk, apakah ada label, ber-SNI dan ada buku panduan serta bergaransi.

Sebelumnya Nuz Nuzulia memaparkan kalau Kemendag segera menarik produk-produk yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) dari peredaran di pasar domestik. Penyedikan hukum juga akan dilakukan jika terbukti terjadi pelanggaran atas peredaran barang di bawah standar. "Beberapa komoditas yang melanggar SNI itu harus ditarik. Pelaku usahanya akan dilakukan penyidikan, setelah itu pengadilan yang memutuskan," katanya.

Nuz mengatakan, sampai sekarang, sudah banyak yang menjadi tersangka akibat melanggar ketentuan tersebut. Kemendag akan menjalankan pemberkasan untuk disampaikan ke jaksa penuntut umum QPU).

Sementara itu, sejumlah produk yang harus ditarik dari peredaran karena bermutu buruk di antaranya kipas angin, baja lembaran seng (BJS) yang ditemukan dari hasil penelusuran di Surabaya, baja tulangan beton, helm, dan produk elektronik. "Barang-barang itu yang harus farecall. Kami sudah sampaikan ke semua dinas agar tidak lagi diperjualbelikan," kata Nuz.

Dia menerangkan, pelanggaran barang-barang tersebut terkait standar, pelabelan, hingga buku manual berbahasa Indonesia, dan kartu garansi. Secara kasat mata, diameter BJS temuan di Surabaya juga tidak sesuai standar yang ditentukan. Produk-produk elektronik yang ditemukan juga tidak memenuhi aturan buku manual dan kartu garansi.

Daya Saing

Ketua Umum Gabungan Elektronik (Gabel) Ali Soebroto Oentaryo menuturkaii, pemberlakuan SNI merupakan kesepakatan antara produsen dan konsumen. Karena itu, SNI tidak terkait langsung dengan daya saing industri ataupun perlindungan konsumen.

"SNI tidak terkait daya saing atau perlindungan konsumen. Karena dari pengalaman produk elektronik, jarang ditemukan kasus kecelakaan. Hal itu dipengaruhi perilaku konsumen menggunakan barang tersebut," jelas dia.

Menanggapi hal itu, Nuz menegaskan, penetapan SNI dilakukan berdasarkan konsensus bersama dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan. Standar tersebut dirumuskan bersama dengan pelaku usaha, asosiasi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). "Jadi SNI dibuat juga oleh pelaku usaha. Sedangkan yang menetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan diberlakukan kementerian teknis terkait," imbuhnya.

Dia melanjutkan, tugas Kemendag mengawasi peredaran barang nonpangan di pasar agar sesuai dengan ketentuan SNI, dan untuk pangan ditangani oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal itu dilakukan untuk perlindungan konsumen.

Sementara itu, Menteri Perindustrian MS Hidayat menekankan, Kementerian Perindustrian dan Kemendag sudah bersepakat untuk memperketat peredaran barangbarang nonstandar di pasar domestik karena bisa merusak pasar industri di dalam negeri.

BERITA TERKAIT

Produk Unggulan Indonesia Dipromosikan di Australia

NERACA Jakarta – Produk usaha kecil menengah (UKM) unggulan Indonesia dipromosikan di pasar Australia melalui kerja sama Smesco Indonesia dengan…

Taiwan Dukung Pertumbuhan Industri Non Migas Indonesia

HL6-4   NERACA   Jakarta - Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menargetkan pertumbuhan industri pengolahan non-migas pada tahun 2018 sebesar 5,6…

PP Properti Hadirkan Produk Pro Milenial

PP Properti Hadirkan Produk Pro Milenial NERACA Bekasi - Direktur utama PT PP Properti Tbk Taufik Hidayat mengatakan bahwa pihaknya…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Niaga Bilateral - RI Fasilitasi Perdagangan Atasi Hambatan Ekspor Kopi ke Filipina

NERACA Jakarta – Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan) memfasilitasi hambatan perdagangan terkait tindakan pengamanan yang dilakukan oleh Pemerintah…

Kemendag Prioritaskan Revitalisasi Pasar Pada 2019

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memprioritaskan program revitalisasi pasar rakyat pada 2019, guna mencapai target 5.000 unit. "Tetap yang…

Perdagangan Internasional - Indonesia Berupaya Tingkatkan Ekspor Produk Mode ke Perancis

NERACA Jakarta – Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian mendukung upaya untuk meningkatkan ekspor produk mode ke Paris.…