NERACA

Jakarta – Untuk mewujudkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dirancang untuk mendorong Indonesia masuk ke jajaran 10 ekonomi terbesar dunia pada tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan 14 proyek yang digarap swasta melalui investasi di 2013.

"Tahun lalu, ada investasi di 16 proyek infrastruktur yang telah dilakukan oleh swasta. Tahun 2013 ini akan ada 14 proyek masuk dalam proses transaksi, tender dan kontrak," ucap Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PKPS) Bappenas Bastary Pandji Indra dalam konferensi pers “Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition”, Selasa (15/1).

Dia menambahkan bahwa pemerintah akan mengembangkan lebih lanjut dukungan kebijakan yang dapat mendorong pembiayaan infrastruktur yang lebih besar, terutama dari badan usaha milik negara (BUMN) di sektor keuangan.

“Fondasi ekonomi Indonesia yang kuat dan perkembangan kredit negara yang baik telah memungkinkan lebih banyak bagi perusahaan keuangan untuk mengeluarkan produk investasi yang dirancang khusus untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Bastary. Menurut dia, pembiayaan infrastruktur di Indonesia juga akan mendapat keuntungan dari Dana Infrastruktur ASEAN, sebuah proyek pembiayaan yang diharapkan dapat meminjamkan sebanyak $4 miliar untuk negara-negara anggota sampai dengan 2020 sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan ASEAN Connectivity Master Plan.

Dana tersebut akan dimulai dengan kontribusi awal modal sebesar US$485,2 juta, dengan US$335,2 juta berasal dari 10 negara anggota ASEAN dan sisa US$150 juta diberikan oleh Asian Development Bank (ADB).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum bidang TI dan Telekomunikasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Didie Suwondho mengatakan, MP3EI menawarkan berbagai proyek dengan nilai gabungan lebih dari US$ 180 miliar untuk periode 2011 hingga 2025. "Proyek-proyek yang memiliki nilai US$ 50 miliar sudah berada dalam pengembangan," ucapnya.

Infrastruktur Indonesia yang masih tertinggal jauh dibandingkan negara lain seperti Singapura dan Jepang berdampak pada biaya logistik yang mahal, mencapai 14% dari biaya produksi.

Belum Cukup

Asisten Deputi Pengembangan Regional Infrastruktur dan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian Wahyu Utomo mengungkapkan, pembiayaan untuk pembangunan proyek infrastruktur saat ini masih belum cukup hingga 2014 nanti. “Kebutuhan pembiayaan infrastruktur itu minimum 5% dari PDB tahun 2010 sampai 2014 yang mencapai Rp1.924 triliun. Tetapi kemampuan pemerintah hanya sebesar Rp560 triliun. Itu sudah termasuk DAK (dana alokasi khusus)," ujarnya.

Dengan potensi pendanaan yang ada, dia menambahkan, termasuk dari investasi BUMN, swasta, dan APBN, diperkirakan hanya mencapai Rp1.041 triliun. "Sehingga tetap masih ada gap (celah) antara kemampuan dan kebutuhan," kata Wahyu. Selain itu, Wahyu menjelaskan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi minimal 7% pada akhir 2014, masih terdapat gap pembiayaan sebesar Rp323 triliun.

"Oleh karena itu, harapannya, peran pemerintah bisa lebih ditingkatkan. Terbukti, pemerintah telah serius dalam membangun infrastruktur yaitu dengan mengalihkan dana SAL (sisa anggaran lebih) untuk pembangunan infrastruktur untuk di wilayah Indonesia Timur," tuturnya.