Satukan Visi Soal Suara Rakyat

 Hanura –PBB Bahas Demokrasi Bangsa

 Jakarta--- Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Bulan Bintang (PBB) berupaya menyamakan visi tentang sistem berdemokrasi yang sehat serta antisipasi hilangnya suara-suara rakyat yang sedang dirumuskan dalam revisi UU Pemilu.

 Masalah demokrasi ini yang membuat dua tokoh parpol bertemu, yakni Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto dan Ketua Umum PBB MS Kaban.

 Lebih lanjut Kaban menjelaskan pembahasan RUU Pemilu terkait besaran angka Parliamentary Treshold (PT) bisa memicu potensi konflik. “PT yang sekarang justru malah mundur.  Karena hangusnya suara itu jadi potensi konflik di sana," ujar Kaban.

 Karenanya, kata Kaban, harus dicari jalan tengahnya guna menyelamatkan suara dari parpol yang tidak lolos PT. “Parpol bisa tak lolos PT, tapi suara konstituen tetap harus ada harganya," ujarnya.

 Senada dengan Kaban, Wiranto mengemukakan satu adagium yang menyatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Padahal negara ada karena wilayah, rakyat dan pemerintahan. "Karena itu jangan sampai suara rakyat hangus, maka UU itu harus disempurnakan. Hanura berharap tak boleh suara rakyat hilang,” ujar Wiranto.

 Terkait dengan semua hal itu, menurut Wiranto, antara Hanura dan PBB berupaya menyamakan visi tentang sistem berdemokrasi saat ini yang memang harus dikoreksi. Mandat rakyat tidak bisa dialihkan ke kelompok lainnya yang belum tentu mereka percayai, apalagi dihilangkan begitu saja.

 Saat ditanya kemungkinan  Hanura dan PBB akan berfusi, Wiranto mengatakan saat ini perhatian kedua partai adalah mencari solusi persoalan hilangnya suara rakyat dalam pemilu akibat sistem yang tidak adil. Namun Wiranto tak menampik kerjasama itu  menjadi embrio untuk melangkah bersama dimasa mendatang.  **cahyo