BI Ingin Revisi UU Perbankan Dipercepat - Cegah Perbankan Asing “Caplok” Bank Kecil

NERACA

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih mengkhawatirkan pelaksanaan aturan Multiple License akan semakin banyak mengundang bank-bank asing untuk “mencaplok” atau mengakuisisi bank-bank kecil. Dikarenakan apabila bank-bank kecil mau beroperasi lebih banyak dan membuka cabang di berbagai daerah maka mereka harus menambah modal.

Namun untuk menambah modal bukanlah suatu persoalan yang mudah bagi suatu bank kecil, sehingga akan ada kemungkinan mereka diakuisisi oleh perbankan asing yang permodalannya lebih kuat daripada bank-bank sedang sampai besar di Indonesia pada umumnya. Atau juga “dipaksa” merger dengan bank kecil lainnya.

Bank Indonesia (BI) berkebalikannya tidak merasa khawatir akan hal tersebut, dan tetap percaya diri atas peraturan Multiple License yang sudah dibuatnya.

“Jadi justru (aturan) Multiple License mencantumkan sejumlah hal yang mana tadinya (membuat) kita dilematis. Daripada investor asing yang mau masuk ke Indonesia harus bikin bank baru yang mana memerlukan modal minimal Rp100 miliar (setelah berlakunya aturan tersebut),” kata Darmin Nasution, Gubernur BI, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Senin (14/1).

Darmin mengakui bahwa implementasi dari aturan Multiple License salah satunya adalah terbatasnya kegiatan operasional bank yang modalnya kecil. “Kalau banknya hanya punya modal kecil, (maka) tidak bisa melakukan banyak kegiatan,” ujarnya.

Darmin juga menjelaskan bahwa BI sudah membuat beberapa peraturan yang akan cukup mempersulit perbankan asing untuk lebih menggurita lagi di Indonesia.

“Misalnya tetap ada bank asing yang ngotot masuk dengan menambah modal bank kecil (dalam arti mengakuisisinya), tapi itu terkait dengan aturan pembukaan cabang. Kemudian, pembukaan cabang itu berkaitan dengan perekonomian nasional. Karena selain buka di kota besar, juga harus buka di kota kecil. Jadi ini sudah berlapis aturannya kita buat,” paparnya.

Maka itu, untuk mencegah perbankan asing semakin banyak masuk ke Indonesia, tidak cukup hanya mengandalkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) saja. Tapi juga perlu UU dan PP yang secara hierarkis peraturan di Indonesia masih berada di atas PBI.

Seperti yang diketahui bahwa RUU Perbankan masih berlangsung pembahasannya di DPR. Sehingga kalau RUU tersebut belum disahkan DPR dan menjadi UU Perbankan yang baru, maka PP No. 29 Tahun 1999, yang mengatur kepemilikan asing di saham perbankan Indonesia boleh mencapai 99% tidak akan bisa dibatalkan.

“Ini UU Perbankannya yang masih masalah. Kalau UU-nya bilang boleh (kepemilikan asing sampai 99%), masa PBI bilang tidak boleh? Tapi intinya adalah keterbatasan UU untuk mengatur itu. Sementara kalau dibawa ke Komisi Yudisial akan panjang prosesnya,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam aturan Multiple License, BI membagi kegiatan usaha bank dalam empat kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU), berdasarkan modal intinya. Bank dengan modal inti Rp 100 miliar-Rp 1 triliun termasuk kelompok BUKU 1, bank dengan modal inti Rp1-Rp5 triliun termasuk kelompok BUKU 2, bank dengan modal inti Rp5-Rp30 triliun termasuk kelompok BUKU 3, dan bank dengan modal inti di atas Rp30 triliun termasuk kelompok BUKU 4.

Sehingga dengan ini, semakin tinggi kelompok BUKU-nya, maka akan semakin luas cakupan produk dan aktivitas yang dapat dilakukan satu bank. Selain itu, BI juga membagi wilayah di Indonesia dalam enam zona berdasarkan kepadatan keberadaan kantor cabang.

Mulai dari Zona 1 yang terdiri atas DKI Jakarta dan luar negeri. Zona 2, wilayah Jawa dan Bali. Zona 3, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Sumatera Utara. Zona 4, Papua, Sulawesi Utara, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

Kemudian, Zona 5, Aceh, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jambi, dan Sumatera Barat. Serta, Zona 6, Papua Barat, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku. [ria]

BERITA TERKAIT

Fayakhun : Komisi XI Ingin Kawal Anggaran Bakamla

Fayakhun : Komisi XI Ingin Kawal Anggaran Bakamla NERACA Jakarta - Anggota Komisi I DPR non-aktif dari fraksi Partai Golkar…

Bank Banten Bantu Permodalan Pelaku Industri Rumahan

      NERACA   Serang - PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) akan membantu kaum perempuan pelaku…

Peran Penting Perbankan dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah

    NERACA   Gorontalo - Bupati Bone Bolango, Hamim Pou mengatakan kehadiran perbankan berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi di…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Dorong Penetrasi Asuransi, Insurance Day Digelar di 18 kota

      NERACA   Jakarta - Dewan Asuransi Indonesia (DAI) menyelenggarakan peringatan hari asuransi atau Insurance Day 2018. Perayaan…

Pertumbuhan Kredit Tahun Depan akan Melambat

      NERACA   Jakarta – Kalangan industri perbankan memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit pada 2019 akan melambat dari 13…

OJK Ikut Bangun 1.000 Unit Hunian Sementara

    NERACA   Palu - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri jasa keuangan siap membangun 1.000 unit hunian sementara…