Bencana, Kemiskinan & Politik

Oleh: Cundoko Aprilianto

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Bencana alam hidrometeorologi diprediksi mendominasi tahun ini dibandingkan dengan bencana geologi, sosial, dan biologi. Diperkirakan lebih dari 80% bencana hidrometeorologi terjadi dari total bencana selama 2013.

Di sisi lain, ada 404 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 115 juta jiwa yang tinggal di daerah rawan sedang hingga tinggi dari bahaya puting beliung di Indonesia. Bahaya itu kian tidak bisa dicegah, lantaran sistem peringatan dini puting beliung belum tersedia.

Banjir dan longsor pun berisiko terjadi hingga April 2013. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi, puncak banjir dan longsor akan berlangsung dari Januari sampai Februari 2013. Sebanyak 315 kabupaten/kota dengan 60,9 juta jiwa tinggal di daerah rawan sedang-tinggi banjir. Sementara itu, terdapat 270 kabupaten/kota dengan 124 juta jiwa tinggal di daerah rawan sedang-tinggi longsor.

Banyaknya bencana di Indonesia, baik bencana alam maupun yang terjadi karena ulah manusia, menghambat upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, idealnya setiap tahun angka kemiskinan di Indonesia turun sekitar 1%. Tetapi saat ini rata-rata penurunan angka kemiskinan per tahun hanya 0,6%.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2011 lalu melaporkan, persentase penduduk miskin di Indonesia adalah 12,36% sementara pada September 2012 turun tipis menjadi 11,6% atau kurang lebih 28,6 juta penduduk. Setiap bencana selalu menimbulkan kemiskinan baru. Menurut Kemenko Kesra, sejauh ini selama 2012, sudah ada lebih dari 200 kejadian bencana.

Nah, mengingat 2013 adalah tahun politik karena mendekati Pemilu 2014, tentu "momen bencana" ini tidak akan terlepas dari radar para politikus. Partai politik akan berduyun-duyun memasang bendera di lokasi bencana.

Selama ini, kecenderungan penangangan bencana di Indonesia tidak terorganisasi dengan baik. Tanggap darurat bencana berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya masyarakat yang menjadi korban bencana alam menjadi bingung dan tidak tertangani secara efektif. Posko-posko tanggap darurat hanya ramai pada pekan pertama pascabencana alam.

Inilah yang seringkali dimanfaatkan parpol untuk "turun gunung". Tentu niatnya bukan untuk semata-mata menolong korban bencana. Kalau niat itu murni, bendera mereka tidak akan dipajang di mana-mana. Kita ingat bencana jebolnya bendungan Situ Gintung pada 27 Maret 2009 dini hari. Korban jiwa sedikitnya 87 orang. Di tengah bencana itu, parpol beramai-ramai membuka posko. Mumpung Pemilu dilaksanakan pada 8 Juli 2009.

Memang sulit menemukan pertolongan yang tulus tanpa pamrih, apalagi dari parpol. Dan, meski nyaris mustahil, tahun ini, yang juga disebut tahun politik, kita harapkan parpol mengerem "syahwat" politik mereka. Tidak etis menjadikan bencana alam sebagai media untuk kampanye.

BERITA TERKAIT

Ekonomi Politik Timur Tengah

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Kilas balik dan prospek ekonomi politik di Timur…

Menjaga Persatuan di Tengah Perbedaan Politik

  Oleh : Agustinus Situmorang, Pengamat Sosial Kemasyarakatan   Dari tahun ke tahun, periode ke periode, demokrasi di Indonesia mengalami…

Pembangunan Infrastruktur Tak Dijadikan “Dagangan Politik”

NERACA Jakarta-Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengungkapkan, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol hendaknya tidak dijadikan sebagai 'dagangan politik'. Sebab,…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Sinkronisasi RTRW Jabodetabek

  Oleh: Yayat Supriatna Pengamat Tata Kota Presiden Jokowi telah menugaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla memnenahi persoalan pengelolaan rencana tata…

Pendanaan Pembangunan Berbasis Pasar

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Saving and investment gap tetap menjadi isu penting dalam pembangunan. Dan gap…

Pers dan Kompetisi

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Tema peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-73…