NERACA

Jakarta – Kebijakan pemerintah di sektor perumahan sepanjang 2012 lalu dinilai tidak konsisten dalam mengurangi angka kekurangan rumah (housing backlog). Bahkan, pengamat perumahan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar menyimpulkan, program pemerintah mengurangi backlog rumah yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 13,6 juta di 2010 masih bersifat parsial sehingga kerapkali menimbulkan konflik dalam tataran praktik di lapangan.

“Sejauh ini tidak ada kebijakan yang konsisten atau ajeg untuk mengurangi angka backlog perumahan. Jadi selalu maju-mundur. Tampaknya ada perbedaan dari para pengambil kebijakan,” kata Jehansyah kepada pers dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-2 Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (LP P3I)/The Housing and Urban Development (HUD Institute) di Jakarta, Senin (14/1).

Selain itu, lanjut Jehan, masalah lain yang mendera sektor perumahan adalah tidak adanya sistem komprehensif dalam mengelola seluruh moda perumahan, baik perumahan sosial, perumahan swadaya, maupun perumahan umum. “Jadi semua program-program itu disusun secara parsial. Sehingga di lapangan terjadi berbagai konflik di dalam managemen,” tambahnya.

Karena itu, Jehan meyakini, program-program perumahan tidak bisa berjalan secara terpadu. Di titik ini, dia sekaligus memastikan, peran pemerintah sebagai regulator maupun sebagai operator di tingkat strategis di lapangan belum berjalan efektif.

“Berbagai kegagalan kebijakan dan strategi pemenuhan perumahan adalah indikasi dari belum adanya multi-sistem penyediaan perumahan yang mampu menggenjot angka produksi rumah secara signifikan dan efektif mencapai kelompok sasaran,” tandas Jehan.

Biar bagaimana pun, sambungJehan, upaya menyediakan perumahan umum secara masif dalam rangka pengurangan backlog diperlukan suatu penguatan lembaga pelaksanaan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kelembagaan itu harus diberi fungsi dan peran mulai dari pengadaan lahan, perencanaan, hingga pengelolaan aset publik.

Khusus terkait dengan perumahan rakyat, Jehan menjelaskan, desentralisasi urusan perumahan yang dilakukan pemerintah belum berlangsung sesuai harapan.  Bahkan masih jauh dari kata selesai. Karena, menurut dia, saat ini belum ada kebijakan dan strategi yang efektif dari pemerintah. “Sistem penyediaan yang terbangun lengkap dengan mekanisme dan kapasitas organisasi serta sumber daya manusia masih jauh dari tersedia di daerah,” sambungnya.

Lebih jauh HUD Institute, seperti yang dituturkan Jehan, memberikan tujuh rekomendasi langkah yang mesti dilakukan pemerintah dalam membangun sektor perumahan di 2013. Rekomendasi itu alah reformasi tata kelola dan pembagian peran, mengembangkan multi-sistem penyediaan perumahan, dan pengembangan sistem perumahan umum.

Selanjutnya, HUD merekomendasikan pemerintah untuk memperkuat sistem kelembagaan, membangun sistem melalui pemanfaatan peluang desentralisasi, integrasi pembangunan perumahan dan perkotaan, dan pembelajaran strategis.