OJK Akui Minim SDM Berkualitas

NERACA

Jakarta - Meskipun sudah resmi beroperasi pada 1 Januari 2013, namun kegiatan operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih terkendala lantaran minimnya sumberdaya manusia (SDM) dalam menjalankan fungsi dan tugas mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia.

Kepala Eksekutif Bidang Pasar Modal OJK, Nurhaida, mengatakan pihaknya berencana mengakomodasi masalah tersebut dengan mencari SDM-SDM berkualitas untuk mendukung pengaturan yang terintegrasi. Terkait pelaksanaan tugas, dia menuturkan, setelah masa transisi dilakukan OJK, maka lembaga tersebut masih terkendala dengan beberapa masalah.

Satu di antaranya mengenai SDM dalam mengawasai dan mengatur lembaga jasa keuangan. “Masih ada beberapa hal. Seperti masalah SDM yang masih kita rasakan menjadi kendala dalam usaha kita melakukan pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan di seluruh Indonesia. Tentu, masalah-masalah itu tidak bisa kita hindari,” jelas Nurhaida di Jakarta, Senin (14/1).

Menurut dia, permasalahan SDM menjadi penting untuk mensukseskan pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK. Apalagi masyarakat dan pelaku industri jasa keuangan di Indonesia menuntut OJK bisa bekerja lebih baik dari instutusi sebelumnya, yang melakukan pengaturan dan pengawasan.

“Kita dituntut cukup tinggi agar bisa melakukan pengawasan dan pengaturan kepada lembaga jasa keuangan. Untuk itu, kami berencana untuk ada program dalam mengisi kekosongan yang ada ditubuh OJK. Pada akhhirnya bisa diselesaikan dengan baik,” terangnya.

Pemenuhan kualitas SDM yang mumpuni merupakan satu diantara delapan strategi yang akan ditempuh OJK dalam rangka mencapai visi dan misi terkait amanat UU OJK No.21/2011.

Padahal sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mempersiapkan SDM yang nantinya akan membantu Dewan Komisioner (DK) OJK dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga independen pengawas keuangan.

Menkeu Agus DW Martowardojo pernah bilang, dengan dukungan SDM tersebut, OJK diharapkan dapat menyelesaikan tugas pertamannya, yaitu memuluskan peleburan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ke dalam OJK.

Kala itu Menkeu menjelaskan, manusia-manusia pilihan yang bakal masuk ke OJK adalah dari Bapepam-LK. Namun harus melalui seleksi terlebih dahulu. “Kalau ada pegawai Bapepam-LK yang tidak masuk OJK, nantinya akan dialokasikan ke unit eselon I lainnya di bawah Kemenkeu sesuai dengan kompetensi masing-masing," jelas Agus, beberapa waktu lalu. Dengan demikian, lanjut dia, seluruh jajaran Bapepam-LK perlu disiplin dalam mensupervisi institusi-institusi keuangan maupun makro keuangan Indonesia.

Kontribusi PDB

Selain itu, Ketua DK OJK, Muliaman Darmansyah Hadad menjelaskan, kalau pihaknya optimis pangsa pembiayaan industri keuangan bisa berkontribusi besar pada PDB (product domestik bruto). “Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa bertumbuh dengan baik di tahun 2013 dengan fundamental perekonomian yang kuat saat ini,” kata dia.

Muliaman mengungkapkan, Indonesia bisa tumbuh dengan baik di atas angka 6% pada 2013. Untuk itu, OJK berupaya akan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi tersebut. Salah satunya dengan meningkatkan pangsa pembiyaan kepada PDB.

“Dominasi pembiayaan jasa keuangan kita didominasi oleh perbankan, tapi kontribusinya kepada ekonomi nasional masih minim. Kita upayakan akan ada peningkatan untuk itu. Kita optimis. Bahkan, ekonomi akan tetap tumbuh baik tahun ini,” ungkapnya, yakin.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR, Arief Budimanta mengungkapkan, pihaknya sangat berharap agar OJK bisa bekerja dengan baik setelah resmi beoperasi. Pasalnya, tuntutan pasar dan masyarakat sudah sangat besar terhadap OJK.

“Tuntutan pasar adalah OJK bisa bekerja dengan baik. Jangan hanya perpindahan dari institusi lain ke OJK, dan tidak ada perubahan. Menurut saya itu ada yang kurang beres. Mungkinkah di policy-nya atau bagaimana,” papar Arief. [ardi]

BERITA TERKAIT

Sikapi Tren Gagal Bayar - OJK Review Kembali Pemeringkat Obligasi

NERACA Jakarta – Banyaknya penerbitan obligasi korporasi yang gagal bayar, membuat reaksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk turun tangan dan…

OJK Pelajari Penawaran Tender Sukarela SRTG

NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mempelajari rencana penawaran tender sukarela 10% saham PT Mitra Pinasthika Mustika oleh…

LBH Minta OJK Tuntaskan Kasus Fintech - LBH DAN YLKI TERIMA BANYAK PENGADUAN PINJAMAN ONLINE

Jakarta- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diketahui telah menerima pengaduan 1.330 korban pinjaman online selama kurun waktu 4-25 November 2018.…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Aturan Uang Eketronik Bakal Direvisi

      NERACA   Surabaya - Bank Indonesia (BI) mewacanakan untuk merevisi beberapa ketentuan dalam peraturan uang elektronik agar…

BI dan Pemerintah Canangkan Syariah jadi Arus Baru Ekonomi

    NERACA   Surabaya - Bank Indonesia (BI), pemerintah dan instansi terkait mencanangkan syariah untuk menjadi arus baru ekonomi…

AXA Mandiri Bayarkan Klaim Korban Lion Air

    NERACA   Jakarta - PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) membayarkan klaim kepada pemegang polis atau ahli…