Pengamat: Konglomerasi Perbankan Ciptakan Monopoli

NERACA

Jakarta - Konglomerasi perbankan dari hulu ke hilir di Indonesia akan memungkinkan terciptanya monopoli yang tidak sehat. Di mana nasabah terkungkung di satu perusahaan konglomerasi saja. Dengan demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dituntut harus membuat peraturan yang bisa membebaskan konsumen memilih dan tidak terkesan dibohongi. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen atau nasabah.

Dosen FEUI, Aris Yunanto mengatakan, selain itu, perlu disampaikan juga bentuk tarif dari lembaga jasa keuangan non bank. Seperti halnya suku bunga dasar kredit (SBDK) yang selama ini sudah diwajibkan Bank Indonesia (BI) untuk disampaikan di situs perbankan. Sementara, untuk suatu bank yang berada di bawah konglomerasi satu grup besar tertentu, kata dia, ini yang akan lebih membahayakan daripada satu bank yang memiliki banyak produk.

“Terjadinya krisis tahun 1997-1998 akibat seperti itu. Di mana banyak konglomerasi yang membuat bank untuk perusahaannya sendiri. Jadi mereka melebihi batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang mencapai 60% per tahun. Ibaratnya, kalau di kantong kiri habis tinggal ambil di kantong kanan. Lalu, kalau sampai gagal bayar maka dampaknya terasa ke perusahaan yang lain,” jelas Aris kepada Neraca, Senin (14/1).

Selain membuat aturan melindungi nasabah, dirinya juga mendorong agar OJK membuat peraturan ketat dan tentunya, pengawasan yang bagus. Tak hanya itu saja. Aris menambahkan, OJK wajib mengumumkan ke publik, mana bank yang sakit dan sehat. Supaya masyarakat mengetahui dan tidak panik serta terburu-buru mengambil uangnya (rush) jika terjadi krisis.

Namun Aris mengaku kalau sebenarnya konglomerasi ini memiliki dua sisi, positif dan negatif. Dari sisi positif akan mengintegrasikan dan memperkokoh lembaga keuangan bank dan non bank. Sementara negatifnya, karena menguasai produk dari hulu ke hilir, maka konsumen tidak bebas memilih beragam jenis produk bank yang ditawarkan.

“Integrasi ini sudah terjadi lama. Misalnya, bank yang dari dahulu sudah diperbolehkan mempunyai bank investasi dan dana pensiun. Nah, kalau negatifnya, apabila seorang nasabah sebuah bank konglomerasi, yang juga punya usaha asuransi. Jadi, dia seperti dipaksa untuk menjadi nasabah asuransi dengan tawaran hadiah-hadiah khusus,” terangnya.

Informasi saja, Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Darmansyah Hadad, mengungkapkan bahwa OJK akan melakukan pengawasan terhadap konglomerasi yang terjadi pada sektor jasa keuangan. Apalagi, hal itu menjadi penting untuk meminimalkan terjadinya krisis yang berdampak kepada lembaga sektor jasa keuangan.

“Dahulu pengawasan antara bank dengan anak usahanya dilakukan secara terpisah. Kedepan, induk usaha harus melaporkan bagaimana rencana kerja. Lalu, kinerja setahun lalu, risiko yang bisa muncul dari anak ke induk usaha. Kemudian, berapa kredit yang dikucurkan dan bagaimana kualitas kreditnya selama ini,” ujarnya di Jakarta, pekan lalu.

Pengawasan terhadap konglomerasi, lanjut dia, mesti dilakukan karena untuk meminimalkan dampak negatif yang terjadi dari anak usaha kepada induk usaha manakala terjadi krisis ekonomi. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih terintegrasi menjadi sebuah solusi positif untuk memastikan aktivitas perekonomian bisa berjalan dengan baik, meski ada krisis yang terjadi. [ria]

BERITA TERKAIT

Kejahatan Siber di Perbankan

Kejahatan dunia siber berupa peretasan data masih mengincar perusahaan besar, khususnya industri jasa keuangan dan perbankan. Paparan studi yang dilakukan…

OJK Dorong Perbankan di Sumsel Himpun "Dana Murah"

OJK Dorong Perbankan di Sumsel Himpun "Dana Murah" NERACA Palembang - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan di Sumatera Selatan…

Pengamat Usulkan Jaksa Agung Figur Kompeten dan Paham Kejaksaan

Pengamat Usulkan Jaksa Agung Figur Kompeten dan Paham Kejaksaan NERACA Jakarta - Pengamat kejaksaan Khairul Imam mengusulkan agar Presiden Joko…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank Mandiri Catatkan Perolehan Laba Rp 13,5 Triliun

  NERACA   Jakarta – PT Bank Mandiri Tbk mencatatkan perolehan laba konsolidasi tumbuh 11,1% mencapai Rp13,5 triliun, kualitas kredit…

Survei BI : Pertumbuhan Kredit Baru Capai 78,3%

    NERACA   Jakarta - Survei Perbankan Bank Indonesia (BI) menunjukkan pertumbuhan triwulanan kredit baru meningkat pada triwulan II-2019…

Perbankan Harap BI Turunkan Suku Bunga

    NERACA   Jakarta – Desakan agar Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan atau BI 7 Day Reverse…