Pengamat: Konglomerasi Perbankan Ciptakan Monopoli

NERACA

Jakarta - Konglomerasi perbankan dari hulu ke hilir di Indonesia akan memungkinkan terciptanya monopoli yang tidak sehat. Di mana nasabah terkungkung di satu perusahaan konglomerasi saja. Dengan demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dituntut harus membuat peraturan yang bisa membebaskan konsumen memilih dan tidak terkesan dibohongi. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen atau nasabah.

Dosen FEUI, Aris Yunanto mengatakan, selain itu, perlu disampaikan juga bentuk tarif dari lembaga jasa keuangan non bank. Seperti halnya suku bunga dasar kredit (SBDK) yang selama ini sudah diwajibkan Bank Indonesia (BI) untuk disampaikan di situs perbankan. Sementara, untuk suatu bank yang berada di bawah konglomerasi satu grup besar tertentu, kata dia, ini yang akan lebih membahayakan daripada satu bank yang memiliki banyak produk.

“Terjadinya krisis tahun 1997-1998 akibat seperti itu. Di mana banyak konglomerasi yang membuat bank untuk perusahaannya sendiri. Jadi mereka melebihi batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang mencapai 60% per tahun. Ibaratnya, kalau di kantong kiri habis tinggal ambil di kantong kanan. Lalu, kalau sampai gagal bayar maka dampaknya terasa ke perusahaan yang lain,” jelas Aris kepada Neraca, Senin (14/1).

Selain membuat aturan melindungi nasabah, dirinya juga mendorong agar OJK membuat peraturan ketat dan tentunya, pengawasan yang bagus. Tak hanya itu saja. Aris menambahkan, OJK wajib mengumumkan ke publik, mana bank yang sakit dan sehat. Supaya masyarakat mengetahui dan tidak panik serta terburu-buru mengambil uangnya (rush) jika terjadi krisis.

Namun Aris mengaku kalau sebenarnya konglomerasi ini memiliki dua sisi, positif dan negatif. Dari sisi positif akan mengintegrasikan dan memperkokoh lembaga keuangan bank dan non bank. Sementara negatifnya, karena menguasai produk dari hulu ke hilir, maka konsumen tidak bebas memilih beragam jenis produk bank yang ditawarkan.

“Integrasi ini sudah terjadi lama. Misalnya, bank yang dari dahulu sudah diperbolehkan mempunyai bank investasi dan dana pensiun. Nah, kalau negatifnya, apabila seorang nasabah sebuah bank konglomerasi, yang juga punya usaha asuransi. Jadi, dia seperti dipaksa untuk menjadi nasabah asuransi dengan tawaran hadiah-hadiah khusus,” terangnya.

Informasi saja, Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Darmansyah Hadad, mengungkapkan bahwa OJK akan melakukan pengawasan terhadap konglomerasi yang terjadi pada sektor jasa keuangan. Apalagi, hal itu menjadi penting untuk meminimalkan terjadinya krisis yang berdampak kepada lembaga sektor jasa keuangan.

“Dahulu pengawasan antara bank dengan anak usahanya dilakukan secara terpisah. Kedepan, induk usaha harus melaporkan bagaimana rencana kerja. Lalu, kinerja setahun lalu, risiko yang bisa muncul dari anak ke induk usaha. Kemudian, berapa kredit yang dikucurkan dan bagaimana kualitas kreditnya selama ini,” ujarnya di Jakarta, pekan lalu.

Pengawasan terhadap konglomerasi, lanjut dia, mesti dilakukan karena untuk meminimalkan dampak negatif yang terjadi dari anak usaha kepada induk usaha manakala terjadi krisis ekonomi. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih terintegrasi menjadi sebuah solusi positif untuk memastikan aktivitas perekonomian bisa berjalan dengan baik, meski ada krisis yang terjadi. [ria]

BERITA TERKAIT

Insinyur Perlu Berkontribusi Ciptakan Inovasi

NERACA Jakarta – Insinyur dinilai berperan penting dalam menyukseskan penerapan revolusi industri 4.0 di Indonesia melalui penguasaan teknologi terkini. Hal…

Ekonom Ingatkan Tantangan Likuiditas Perbankan

  NERACA Jakarta - Likuiditas perbankan diperkirakan kian mengetat pada 2019 setelah masa penguncian (lock-up) dana repatriasi amnesti pajak di…

Bank Mandiri Perkuat Pengembang Digitalisasi Perbankan

NERACA Semarang –  Peningkatan teknologi di Indonesia sudah berkembang semakin kencang. Oleh karenanya, guna terus meningkatkan performa layanan kepada para…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Aturan Uang Eketronik Bakal Direvisi

      NERACA   Surabaya - Bank Indonesia (BI) mewacanakan untuk merevisi beberapa ketentuan dalam peraturan uang elektronik agar…

BI dan Pemerintah Canangkan Syariah jadi Arus Baru Ekonomi

    NERACA   Surabaya - Bank Indonesia (BI), pemerintah dan instansi terkait mencanangkan syariah untuk menjadi arus baru ekonomi…

AXA Mandiri Bayarkan Klaim Korban Lion Air

    NERACA   Jakarta - PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) membayarkan klaim kepada pemegang polis atau ahli…