Pengusaha Masih Tetap Bisa Ekspor Kayu

NERACA

Jakarta – Ada kabar melegakan bagi pengusaha kayu di Indonesia. Eksportir yang belum memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tetap bisa mengekspor produk kayu dan turunannya. Syaratnya, eksportir mesti mendapatkan dokumen V-Legal melalui proses inspeksi.

"Ekspor produk tidak akan terhambat, termasuk bagi mereka yang belum memiliki S-LK," ujar Bambang Hendroyono, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan di Jakarta, kemarin.

Menurut Bambang, hal ini merupakan tanggapan atas keluhan sejumlah eksportir tisu yang gagal mengekspor produknya. Lagi pula, Peraturan Menteri Perdagangan No 64/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan menyatakan, ekspor produk kayu dan turunannya wajib menggunakan dokumen V-Legal yang mengacu ke Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Ketentuan SVLK diatur Peraturan Menteri Kehutanan P.38/2009 jo.P.68/2011 jo. P.45/2011 tentang SVLK.

Untuk meraih dokumen V-Legal, eksportir harus mengantongi S-LK yang diperoleh melalui proses verifikasi oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK). Mengacu pada Permenhut tersebut dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kemhut 8/2011, eksportir yang belum memiliki S-LK tetap bisa memperoleh dokumen V-Legal, asalkan melalui prosedur inspeksi oleh LVLK. "LVLK akan mengecek legalitas bahan bakunya," ungkap Bambang.

Meski demikian, Kemenhut tetap menyarankan semua eksportir mengurus S-LK. Pasalnya, pemilik S-LK akan lebih mudah mengekspor. Ini lantaran prosedurnya cukup dengan verifikasi legalitas dokumen. "Sedangkan untuk inspeksi, harus dicek langsung ke lapangan setiap akan mengekspor produk," tutur Bambang.

Setiap produk kayu dan turunannya, seperti kayu lapis, kayu pertukangan, mebel, pulp, kertas, dan tisu harus mengikuti ketentuan SVLK ini. Ketentuan ini untuk memastikan semua produk ekspor bersumber dari bahan baku yang legal.

Ketentuan ini juga berlaku untuk produk industri kehutanan yang menggunakan bahan baku impor. Saat ini Kementerian Kehutanan dan Kementerian Perdagangan masih merumuskan beleid yang mengatur produk berbahan baku impor juga harus memiliki sertifikat.

Sebelumnya diwartakan, sejumlah perusahaan kertas tisu siap ekspor tertahan di pelabuhan karena tak memiliki sertifikat V-Legal. Sebelumnya juga, uji coba pengiriman ekspor produk kayu V-legal Indonesia ke Uni Eropa berjalan dengan lancar dan sukses yang merupakan implementasi dari perjanjian perdagangan kayu legal (Forest Law Enforcement Governance and Trade-Voluntary Partnership Agreement/FLEGT-VPA) Indonesia dan Uni Eropa (UE) pada tahun 2013 mendatang.

Hal itu diungkapkan Dubes RI untuk Uni Eropa, Kerajaan Belgia dan Keharyapatihan Luksemburg, Arif Havas Oegroseno, kepada ANTARA London, usai melakukan kunjungan ke importir plywoods Indonesia terbesar di Belgia, Altripan NV.

Kehadiran Dubes di kawasan importir plywoods Indonesia terbesar di Belgia, Altripan NV guna menyaksikan kedatangan pengiriman kayu V-legal Indonesia guna mengantisipasi implementasi Perjanjian tentang perdagangan kayu legal pada tahun 2013 yang uji coba berjalan dengan lancar dan sukses.

Produk plywoods tersebut diimpor dari salah satu eksportir Indonesia melalui verifikasi sesuai skema Legalitas Kayu Indonesia (SVLK). Jumlah total perusahaan di Indonesia yang telah mengikuti skema tersebut adalah 17 perusahaan yang mengapalkan produk berbasis kayu yang sudah menerapkan SVLK.

Tata Kelola Hutan

Dubes RI dalam sambutannya di hadapan CEO Altripan NV Koen De Witte, pejabat dari Directorate General of Environment Komisi Eropa serta pejabat dari Bea Cukai Belgia menyampaikan, hal ini merupakan salah satu momen bersejarah mengingat Indonesia merupakan negara pertama di Asia yang menyelesaikan negosiasi mengenai FLEGT-VPA.

Dikatakannya Indonesia sangat menyadari pentingnya kebijakan berkesinambungan (sustainable), termasuk dalam tata kelola hutan. Komitmen tersebut telah ditunjukkan dalam berbagai fora dan tingkatan seperti komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional.

Diharapkan arus ekspor kayu dan produk kayu legal Indonesia ke UE terus berjalan lancar, dan Indonesia optimis dengan ratifikasi perjanjian FLEGT-VPA tahun depan, industri di UE akan mendapatkan banyak manfaat dari perjanjian tersebut.

Implementasi FLEGT-VPA pada tahun 2013 juga menjadi benchmark pengakuan proses sertifikasi produk kayu Indonesia yang dihasilkan secara legal dalam menghormati prinsip sustainability. Pernyataan Dubes mendapat dukungan dari Mr. De Witte, yang menyatakan, sebagai importir plywoods Indonesia terbesar di Belgia, sangat gembira Indonesia dan Uni Eropa menyelesaikan negosiasi mengenai FLEGT-VPA, yang akan semakin memberikan nilai tambah Indonesia bagi industri kayu dan produk kayu di Eropa, disamping fakta bahwa plywoods Indonesia merupakan yang terbaik di dunia.

Negosiasi FLEGT-VPA Indonesia-Uni Eropa merupakan proses yang unik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan di kedua pihak, termasuk organisasi masyarakat madani dan LSM advokasi lingkungan seperti Telapak dan The Nature Conservancy dengan masukan dari berbagai organisasi seperti Forest Trust dan Tropical Forest Foundation.

Dengan FLEGT-VPA, Indonesia dan Uni Eropa mendukung tata kelola, penegakan hukum dan transparansi di sektor kehutanan, mendorong pengelolaan hutan berkesinambungan serta memberi kontribusi pada upaya penanganan dampak perubahan iklim.

Mr. De Witte mengatakan dengan akan berlakunya EU Timber Regulation (EUTR) Maret 2013, lisensi SVLK sebagai bagian dari FLEGT merupakan pilihan terbaik bagi importer. Dalam praktek di lapangan sangat memudahkan proses pemasaran produk kayu di pasar Uni Eropa dan memiliki nilai tambah dibandingkan produk kayu yang tidak memiliki lisensi FLEGT/FLEGT, "wood is really the most convenient way of importing legal wood products into the EU," ujarnya.

Dari segi kepabeanan, Ms. Christiane Verlent menyampaikan, dengan lisensi FLEGT, menyederhanakan tahapan dan mempercepat waktu penanganan kayu dan produk kayu impor saat masuk ke wilayah kepabeanan/immediate release. "Pihak kepabeanan telah beberapa kali melakukan training mengenai skema lisensi FLEGT bagi petugas kepabeanan," ujarnya.

BERITA TERKAIT

Jumlah IPO Melebihi Target - Ironis Emiten Masih Kapitalisai Pasar Kecil

NERACA Jakarta – Jelang tutup tahun 2018, antrian perusahaan yang go public masih banyak. Berdasarkan data dari PT Bursa Efek…

Utang Negara Masih Aman

Menyimak ancaman krisis global belakangan ini, ada baiknya kita melihat kondisi sejumlah negara lain yang kondisinya tidak lebih baik dari…

KPPU Jamin Semua Orang Bisa Menjadi Pengusaha

KPPU Jamin Semua Orang Bisa Menjadi Pengusaha NERACA Tasikmalaya – Anggota KPPU Kodrat Wibowo di awal kuliah umum yang diselenggarakan…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Hingga Akhir Tahun 2018, Udang Masih Jadi Primadona Ekspor Sektor Perikanan

  NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat hingga akhir tahun ekspor hasil perikanan jelang akhir tahun 2018…

Penilaian Menteri - Perang Dagang Seharusnya Bisa Tingkatkan Produksi dan Ekspor

NERACA Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, fenomena perang dagang antara Amerika Serikat dan China seharusnya bisa…

Ekspor Melalui Kuala Tanjung Ditargetkan Capai 1.000 TEUS

NERACA Jakarta – Ekspor langsung melalui Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, ditargetkan bisa mencapai hingga 1.000 TEUs saat dioperasikan pada…