NERACA

Jakarta - Regulasi mobil murah ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC) hingga kini tak kunjung keluar. Akan tetapi pemerintah justru menyiapkan aturan baru yang berkenaan dengan mobil listrik. Pemerintah akan memberikan insentif untuk pengembangan mobil listrik di Indonesia dengan memberikan pembebasan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Akan ada beberapa fasilitas yang akan diberikan oleh pemerintah dalam pengembangan mobil listrik karena masuk dalam program low carbon emission project (LCEP)," ujar Menteri Perindustrian M.S Hidayat di Jakarta, Senin (14/1).

Hidayat mengatakan beberapa fasilitasnya antara lain pembebasan bea masuk dan PPnBM. Namun demikian, ada syarat yang harus dilaksanakan bagi produsen mobil listrik tersebut yaitu meningkatkan kandungan dalam negeri. "Pemerintah akan memberikan bebas bea masuk sampai nol persen tapi tingkat kandungan lokalnya diatas 60% dalam waktu 5 tahun," tambahnya.

Pengembangan mobil listrik, menurut Hidayat, sangat sejalan dengan program low carbon emission yang regulasinya tengah dimatangkan pemerintah. "Regulasi low carbon sedang dikonsultasikan ke DPR dan sudah berada di Sekretaris Negara untuk memperoleh persetujuan serta pengesahan presiden," paparnya.

Senada dengan Hidayat, Menteri Keuangan Agus Martowardojo memaparkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah fasilitas yaitu tax holiday dan pembebasan PPnBM untuk komponen mobil listrik nasional. Namun, Agus meminta mobil listrik yang dikembangkan benar-benar mengandung inisiatif teknologi Indonesia. "Mobil  listrik yang penting didiskusikan persiapannya seperti apa, jangan sampai membuat mobil teknologinya tidak betul-betul Indonesia," terang  Agus.

Menurut  Agus, jika semua kriteria inisiatif teknologi Indonesia dimiliki oleh industri yang akan memproduksi mobil listrik, maka industri mesin mobil listrik tersebut masuk dalam kategori untuk diberikan insentif tax holiday. Selain insentif tax holiday, menurut Agus fasilitas lain yang dapat diberikan  pemerintah untuk pengembangan mobil listrik adalah pembebasan PPnBM untuk komponen impor mobil listrik. Kedua insentif tersebut pun  diharapkan Agus dapat mendorong perkembangan mobil listrik.

Sedangkan  terkait dengan listrik yang akan digunakan untuk mobil listrik, menurut  Agus, pemerintah tidak akan memberikan subsidi bagi listrik yang akan menjadi bahan bakar mobil tersebut. "Justru dalam  perhitungan, kita berhitung atas dasar listrik yang tidak disubsidi. Kita bandingkan dengan kalau seandainya pakai teknologi non listrik  seperti apa. Jadi dalam pengkajian, harusnya listrik tidak termasuk  listrik bersubsidi yang akan digunakan untuk insiatif itu," terang dia.

Pasokan Listrik Aman

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kesiapannya dalam memasik tenaga listrik dalam pengembangan mobil listrik. Pasalnya masih ada beberapa cadangan tenaga listrik di sistel kelistrikan Jawa dan Bali belum digunakan. Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian ESDM Jarman menjelaskan, pemakaian mobil listrik tentu tidak sekaligus dalam jumlah banyak, tetapi sifatnya bertahap. Sebagai contoh, tahun 2013 jumlah kendaraan bermotor diperkirakan lebih dari 1 juta unit.

Jika semua mobil baru itu memakai energi listrik, kondisi pasokan listrik untuk Jawa-Bali masih bisa memenuhi kebutuhan listrik untuk mobil itu. "Pasokan listrik kita kan tiap tahun bertambah untuk mengantisipasi penerapan mobil listrik," katanya.

Namun diakui, kendala utama program mobil listrik itu adalah minimnya ketersediaan stasiun pengisian ulang listrik. "Kami siap mengamankan pasokannya berapa pun produksi mobilnya. Cadangan daya di sistem Jawa-Bali mencapai 30%," ujarnya. Sejauh ini program mobil listrik dipegang Kementerian Perindustrian. Sementara Kementerian ESDM sebatas menyiapkan pasokan listriknya. Sehingga pihaknya mengakui bahwa tidak memiliki anggaran khusus untuk program mobil listrik.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa berharap agar peluncuran mobil listrik bisa dilakukan saat pertemuan dunia atau seperti APEC dimana tempat kumpulnya beberapa pemimpin dunia. Karena dengan begitu, maka produk buatan Indonesia bisa dikenal semua orang. "Saya mimpi nanti kalau kita menyelenggarakan APEC orang-orang luar negeri itu naik mobil listrik kita," katanya.

Menurutnya, event APEC ini bisa dijadikan sebagai ajang promosi kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya bicara tapi mempraktikannya. "Kita akan tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia berkomitmen mengembangkan energi hijau atau green energy ini sejalan dengan tema APEC kita dimana juga ada yang disebut dengan blue economy dan sebagainya," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk mengembangkan mobil listrik ini Mendiknas dengan Menristek yang akan bertanggung jawab dalam melakukan uji riset. Dan, sambung dia, seluruh anak bangsa diberikan kesempatan yang sama. Baik itu mobil buatan LIPI, BPPT, Dasep Ahmadi dari ITB, maupun mobil listrik yang di lihat Presiden di Magetan. Semua bisa masuk dalam sistem yang diuji oleh tim yang diketuai oleh Mendiknas dan Menristek.

"Kita uji, riset semuanya, mana yang kurang kita bantu, semua kita support, kalau ada hal-hal yang bersifat untuk motornya insentif kita beri insentif, dana riset kita berikan, sampai kita nyatakan ya ini sudah layak dari segi safety, keamanan, dari segi kenyamanan kemudian juga dari segi tekno-ekonominya sehingga kita bisa katakan ini bisa diproduksi untuk kepentingan publik," jelasnya.

Menurut Menko Perekonomian, untuk saat ini yang paling lebih maju adalah mobil listrik buatan PT Sarimas Ahmadi Pratama. Keunggulan mobil listrik Ahmadi ini adalah adanya back up hydromatic brake yang mempermudah kinerja Rem. Selain itu dari sisi kenyamanan dan keamanan mobil listrik Ahmadi sudah dinyatakan nyaman berdasarkan uji laik jalan di BPPT.