DPR: Jangan Ragu Naikkan Harga BBM Subsidi

NERACA

Jakarta - Meski pemerintah belum memiliki rencana untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tahun ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan telah memberikan sinyal lampu hijau. Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis berpendapat, untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tidak perlu berkonsultasi, apalagi meminta persetujuan DPR.

"UU APBN 2013 telah disetujui oleh pemerintah dan DPR. Di sana, DPR telah memberi diskresi bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Tidak perlu ada konsultasi dengan DPR, meskipun saya tahu ada juga fraksi atau anggota DPR yang tidak setuju," katanya di gedung DPR, Senin (14/1). Secara khusus, dia mengingatkan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo agar tidak ragu-ragu dalam hal ini karena subsidi BBM merupakan penyebab utama beban fiskal.

"Tidak perlu lagi konsultasi. Jangan berlindung lagi pada DPR. DPR sudah setuju. Diskresi sudah diserahkan kepada pemerintah," ujar Harry Azhar. Menurut dia, kalau pemerintah tidak menaikkan harga BBM saat ini, itu berarti akan meninggalkan beban kepada pemerintah masa mendatang.

"Tugas pemerintah sekarang adalah mengurangi beban pemerintah yang akan datang. Saya kira asal kenaikan dan alasannya rasional, rakyat akan mengerti," jelasnya.

Alasan Harry Azhar bahwa kemungkinan harga BBM subsidi dinaikkan, karena di 2013 ada kecenderungan harga minyak dunia akan naik. Oleh karena itu, pemerintah harus berani mengambil keputusan menaikkan harga BBM subsidi.

Skenario

Skenario menaikkan harga BBM subsidi memang sudah disiapkan oleh pemerintah, baik dari Kementerian Keuangan yang dipaparkan oleh Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro, maupun dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang pernah diusulkan oleh Rudi Rubiandini, yang pada saat itu masih menjabat Wakil Menteri ESDM.

Bambang menyebutkan, ada 3 usulan upaya pengurangan subsidi BBM di 2013 dapat dilakukan dengan kombinasi dari beberapa kebijakan. Pertama, harga BBM naik Rp 500 per liter "Jadi awal tahun, premium dan solar naik Rp500 menjadi penghematan subsidi diperkirakan Rp21,2 triliun," jelasnya.

Dia yakin, anggaran negara sebesar Rp21,2 triliun yang diselamatkan tersebut dapat dialokasikan untuk belanja yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur. Pemerintah menyadari, bukan hal mudah untuk menyesuaikan harga BBM. Terlebih, kenaikan harga BBM kerap dikaitkan dengan faktor politis. "Kenaikan harga BBM bersubsidi tidak mudah disebabkan kondisi politis dan mendekati (pemilu) 2014," tuturnya.

Kedua, semua angkutan, baik angkutan umum, maupun barang beralih menggunakan gas. Perkiraan konsumsi premium mobil barang dan umum sekitar 7% di seluruh Indonesia. Tahun 2013 juga telah dialokasikan subsidi LGV. "Penghematan subsidi diperkirakan jika seluruh Indonesia melakukan itu maka akan hemat Rp6,6 triliun, tetapi kalau hanya Pulau Jawa dan Bali hanya hemat Rp3,9 triliun," ujarnya.

Strategi ketiga, lanjut Bambang, kendaraan pribadi roda empat dilarang menggunankan BBM. Untuk sektor transporasi, konsumsi premium mencapai 53%. Konsumsi di Pulau Jawa Bali sekitar 59% dari jumlah tersebut. Kemudian, pemerintah akan menyediakan BBM alternatif oktan 90 dengan menggunakan biofuel. "Dengan langkah alternatif ini di seluruh Indonesia maka akan terjadi penghematan sebesar Rp50,2 triliun, sementara kalau dilakukan di Jawa Bali saja maka hemat Rp29,6 triliun," tandasnya.

Bambang mengatakan, subsidi yang besar membahayakan fiskal negara saat menghadapi risiko krisis. Sempitnya ruang fiskal juga membuat negara tidak dapat memberikan stimulus dalam pertumbuhan ekonomi. "Tingginya kebutuhan belanja negara tidak lagi bisa mengandalkan peningkatan penerimaan pajak. Oleh karena itu, cara terakhir adalah dengan alokasi pengeluaran yang tepat," ujarnya.

BERITA TERKAIT

DPR Minta Tak Ada Lagi Calon Tunggal Pimpinan BI - JAGA INDEPENDENSI

NERACA Jakarta - Komisi XI DPR-RI akan mengirimkan surat kepada pimpinan DPR-RI untuk meminta pemerintah tidak lagi mengajukan calon tunggal…

UU Pertanahan Jangan Jadi Penghambat Iklim Usaha dan Investasi - Ketua Umum KADIN

UU Pertanahan Jangan Jadi Penghambat Iklim Usaha dan Investasi Ketua Umum KADIN NERACA Jakarta - Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pertanahan…

Menakar Manfaat Subsidi Tol Laut

Oleh: Sarwani Analis Ekonomi Pembangunan Nasib subsidi tol laut dalam tahun anggaran mendatang berada di ujung tanduk. Pasalnya, DPR RI…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Indeks Pembangunan Kesehatan : Bali Tertinggi, Papua Terendah

    NERACA   Jakarta - Provinsi Bali menjadi wilayah yang memiliki Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) paling tinggi sementara…

Presiden Minta Menteri Antisipasi Dampak Kekeringan

    NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri kabinet kerja untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang terjadi…

BPS : Penduduk Miskin Berkurang 530 Ribu Jiwa

    NERACA   Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 mencapai sebesar 25,14…