Utang Luar Negeri Swasta Bisa Jadi Bom Waktu - Alihkan Ke Domestik

NERACA

Jakarta - Tingginya utang luar negeri swasta harus diwaspadai karena bisa menjadisilent killerterhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2013. Pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada Tony Prasetiantono menilai, pemerintah perlu memberi batasan (ceiling) pada utang luar negeri swasta, seperti entitas bisnis swasta, BUMN, dan institusi. Pasalnya, utang luar negeri swasta mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa bulan ke belakang.

"Utang luar negeri perlu dibelokkan ke utang domestik. Tanpa upaya preventif, utang luar negeri swasta dapat menjadi bom waktu yang bisa menjadi batu sandungan ekonomi Indonesia. Jangan terlalu asyik mengamati utang pemerintah yang rasionya terhadap PDB saat ini 25%,” ujarnya, Senin (14/1).

Berdasarkan data Statistik Ekonomi & Keuangan Indonesia (SEKI), utang luar negeri swasta Bank Indonesia (BI) per September 2012 mencapai US$112,297 miliar. Totalnya terdiri atas utang luar negeri swasta bank sebesar US$12,987 miliar dan non bank US$99,31 miliar. Secara rasio terhadap PDB (Produk Domestik Bruto), utang luar negeri cenderung meningkat. Rasioprivate debtterhadap PDB naik dari 26,4% di 2011 menjadi 27,3% di 2012 dandebt service ratio(DSR) naik dari 21,1% menjadi 30,8%.

Menurut Tony, utang luar negeri swasta perlu didorong dengan menekan disparitas suku bunga kredit antara Indonesia dan luar negeri (negara-negara kreditor). "Mestinya utang luar negeri bisa mulai ditekan. Sementara itu, upaya menekan suku bunga kredit lebih lanjut harus terus dilanjutkan," tuturnya.

Saat ini, Indonesia menetapkan suku bunga BI berada di level 5,75%.

Perbankan Nasional

Tony menghimbau, agar pemerintah, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu berdiskusi sekaligus melakukan persuasi moral kepada kaum pengusaha agar mau memanfaatkan jasa perbankan nasional. Perlu penjelasan bahwa bank dalam negeri sudah canggih dalam pelayanan dan teknologi, sehingga tidak ada alasan untuk terus menerus menggunakan jasa bank asing.

Sementara itu, Kepala Riset Makroekonomi Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih juga memandang kondisi utang jangka pendek swasta di Indonesia dikhawatirkan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi jangka panjang. Dia menyampaikan, dana jangka pendek, portofolio investasi, dan dana swasta jangka pendek di Indonesia yang jatuh tempo di 2013 mencapai US$30 miliar dolar AS atau setara Rp290 triliunan.

“Jumlah tersebut belum termasuk utang pemerintah. Tahun 2013, jumlahnya semakin meningkat. Ini perlu diwaspadai karena menimbulkan ketidakpastian sektor keuangan," kata Adiningsih.

Menurut dia, penyebab kenaikan nilai utang luar negeri karena terjadi depresiasi nilai tukar rupiah. Pemerintah harus menjaga pertumbuhan ekspor agar tak terus menurun, meningkatkan kepercayaan investor, dan mengembalikan defisit perdagangan menjadi surplus.

BERITA TERKAIT

Tarif Tol Mahal Bisa Picu Biaya Akomodasi dan Inflasi

Oleh: Djony Edward Tema infrastruktur diperkirakan akan menjadi topik paling hanya menjelang dan setelah debat kedua pada 17 Februari 2019…

Pemkot Sukabumi Menunda Bantuan Modal Bagi Pelaku Usaha di Bank BPR - Walikota: UMKM Bisa Memanfaatkan Kredit Anyelir dan Program Mesra

Pemkot Sukabumi Menunda Bantuan Modal Bagi Pelaku Usaha di Bank BPR Walikota: UMKM Bisa Memanfaatkan Kredit Anyelir dan Program Mesra…

Bayar Utang, TAXI Jual 1.200 Unit Armada

Setelah menjual aset tanah di Bekasi untuk melunasi utang, kali ini PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) akan menjual 1.200…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…