Besaran Defisit APBN 2011 Dinilai Belum Jelas

 Jakarta--- Kementerian Keuangan terus melakukan kajian mendalam soal asumsi makro APBN 2011, termasuk penentuan angka deficit APBN yang dinilainya belum jelas. Karena terkait besaran penambahan subsidi BBM dan listrik. “Kemungkinan banyak (asumsi makro 2011) yang berubah, tapi belum bisa disampaikan sekarang karena masih terus direview, termasuk arah defisit belum ada yang final,” kata Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal, Askolani kepada wartawan di Jakarta, 17/5.

 Menurut Askolani, penentuan besaran penambahan subsidi BBM tersebut akan diputuskan bersama DPR bersamaan dengan rivisi APBN 2011. “Idealnya, rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dapat dilaksanakan pada tahun 2011 ini agar sejalan dengan rencana pengelolaan keuangan dan ekonomi di APBN,” tambahnya.

 Alasannya, kata Askolani, Kebijakan tersebut perlu segera dilakukan karena akan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi nasional, baik jangka pendek maupun menengah. “Tentu kebijakan ini berdampak pada pembangunan perekonomian,” tegasnya.

 Menanggapi hal tersebut, Ekonom UGM Anggito Abimanyu mengatakan, belum tentu defisit ikut membengkak. Anggito menilai jika perkembangan APBNP ke depan akan sangat tergantung pada efisiensi belanja pemerintah.“Kalau (seandainya) defisit naik, ada Silpa (sisa lebih pelaksanaan anggaran) 2010. Ya melalui (mekanisme) APBNP 2011 tentunya,” ujar Anggito yang juga mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

 Sekedar informasi, pemerintah dalam APBN 2011 mengalokasikan anggaran sebesar Rp95,9 triliun untuk menyubsidi 38,6 juta kilo liter BBM. Kuota volume BBM bersubsidi tersebut berpotensi membengkak seiring dengan meningkatnya harga minyak mentah Indonesia (ICP).

 Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas mencatat dalam tiga bulan pertama tahun ini, total konsumsi pertamax dan pertamax plus hanya mencapai 24,83 juta liter. Padahal, penggunaan kedua jenis BBM nonsubsidi tersebut pada periode yang sama tahun lalu mencapai 39,83 juta liter.      

 Sebelumnya, Kepala Biro Kebijakan Moneter, Bank Indonesia Sugeng memprediksi pemerintah sulit mencapai target defisit anggaran sebesar 1,8%. Alasanya, banyak proyek-proyek di kementrian dan lembaga terbentur proses tender. "Beberapa tahapan proses tender tampaknya menghambat, sehingga proses tahapan tender tersebut memerlukan waktu lama, ini salah satu penghambat pencapaian defisit anggaran," ujarnya saat itu.

 Menurut Sugeng, banyak kegiatan proyek pemerintah menumpuk diakhir tahun dan tak bisa dilaksanakan pada awal tahun. "Ini memang menjadi kebiasaan birokrasi. Selalu menumpuk diakhir-akhir tahun, mungkin saja ada kekhawatiran dan ketidakberanian melakukan percepatan tender,"tambahnya.

 Selain masalah proses tender, lanjut Sugeng, masalah lain yang cukup pelik adalah lambannya pembebasan lahan untuk proyek-proyek infrastruktur. Padahal proyek infrastruktur ini bisa menyerap pendanaan yang besar. "Intinya, minimnya serapan anggaran turut mendorong tak tercapainya target defisit anggaran," terangnya.

 Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas Armida Alisjahbana, kemarin mengatakan pemerintah menargetkan angka penghematan anggaran belanja untuk 2012 sebesar Rp 16,8 triliun. Jumlah ini sama dengan nilai efisiensi belanja Kementrian/Lembaga di 2011. "Berdasarkan Inpres No.7 tahun 2011 tentang penghematan belanja K/L, dipatok Rp 16,8 triliun di 2012, akan dilakukan minimal sama," ujarnya.

 Menurut Armida, sidang cabinet pada Selasa (12/4) membahas rencana kerja pemerintah (RKP) dan pagu indikatif 2012. Pemerintah tetap menegaskan akan terus menekan belanja operasional. Sebut saja soal pembangunan gedung baru atau operasional kantor. "Dilihat dan dikaji ulang efisiensi apakah benar-benar diperlukan untuk 2012," katanya.**cahyo