Indonesia Jangan Mau Didikte Soal Pangan

NERACA

Jakarta - Indonesia sebagai negara yang besar jangan mau didikte soal impor pangan oleh negara manapun karena kedaulatan pangan lebih utama dibandingkan menuruti kemauan asing.

Hal ini disampaikan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas Padang Dr Jafrinur, Sabtu (12/1), ketika diminta tanggapan berkaitan rencana Amerika Serikat (AS) untuk melaporkan atau menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organisation/WTO).

AS menilai begitu susah untuk mengekspor produk ke Indonesia akibat pembatasan impor holtikultura dan daging. Menurut dia, larangan sejumlah bahan pangan seperti daging dari sejumlah masuk Indonesia itu diberlakukan karena masih belum terbebas dari penyakit hewan menular (penyakit kuku dan mulut).

Hal itu sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan bahwa dilarang mengimpor kalau negara eksportir masih terkena penyakit menular termasuk yang bersifat zoonosis seperti Brasil, India dan negara lainnya.

Sementara di sebagian AS masih ada hewan ternak yang belum terbebas dari penyakit tersebut. Impor yang masih memenuhi syarat adalah dari Australia.

Sedangkan produk holtikultura jenis lain asal AS cukup banyak masuk ke Indonesia dan tidak dilarang. “Lihat saja di pasar-pasar Indonesia, di antaranya apel yang membanjiri dan hampir ada di mana-mana,” kata dia.

Bahkan, kata dia, Indonesia mengenakan bebas biaya masuk untuk barang pangan atau komoditas dari negeri meski diragukan terbebas dari bahan berbahaya.

Sebenarnya, kata dia, Indonesia yang seharusnya mengajukan gugatan kepada sejumlah negara yang menilai minyak sawit mentah dan produk turunannya tidak ramah lingkungan.

Ada juga yang menuding komoditas ekspor asal Indonesia menggunakan formalin seperti cassiavera (kayu manis) dan jenis komoditas lainnya. "Makanya kita jangan mau diobok-obok asing soal pangan. Pemerintah harus tegas terhadap intervensi asing soal bahan pangan," katanya.

Sekarang saja, tambah dia, Indonesia adalah negara agraris yang sudah masuk perangkap pangan karena sebagian besar komponen pangan kebutuhan dalam negeri seperti kedelai, jagung, gula dan minyak goreng dipasok dari luar negeri.

Jadi, tambah dia, upaya AS dan isu pangan yang digaungkan tersebut merupakan bagian dari politik perdagangan internasional yang ingin mengekang pangan Indonesia.

"Pemerintah Indonesia harus tegas sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945, di mana air, tanah diolah dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan asing," ujarnya. (doko)

BERITA TERKAIT

Ketua DPR: Kapolri Jangan Terpengaruh Rumor Dugaan Suap

Ketua DPR: Kapolri Jangan Terpengaruh Rumor Dugaan Suap NERACA Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Kapolri Jenderal Tito…

IMF : Menguntungkan atau Merugikan Indonesia?

  Oleh: Jasmin Erika, Peneliti LSISI Saat ini, Indonesia tengah menjadi tuan rumah bagi penyelanggaran Annual Meetings of the International…

Secara Volume, Indonesia Eksportir Ikan Hias Terbesar Dunia

NERACA Bogor - Rifky Efendi Hardijanto, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

13 Tol dengan Panjang 468 Kilometer Segera Beroperasi

      NERACA   Jakarta - Sebanyak 13 ruas jalan tol baru dengan total panjang mencapai 468,1 kilometer ditargetkan…

Target Swasembada Pangan Tak Didukung Lahan

      NERACA   Jakarta - Target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah sulit untuk dicapai. Salah satu penyebabnya adalah…

LPDB KUMKM Siapkan Rp300 Miliar - Kembangkan Sektor Unggulan Jatim

      NERACA   Surabaya - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM bekerjasama dengan Bank Jatim akan mengembangkan sektor-sektor…