Indonesia Jangan Mau Didikte Soal Pangan

NERACA

Jakarta - Indonesia sebagai negara yang besar jangan mau didikte soal impor pangan oleh negara manapun karena kedaulatan pangan lebih utama dibandingkan menuruti kemauan asing.

Hal ini disampaikan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas Padang Dr Jafrinur, Sabtu (12/1), ketika diminta tanggapan berkaitan rencana Amerika Serikat (AS) untuk melaporkan atau menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organisation/WTO).

AS menilai begitu susah untuk mengekspor produk ke Indonesia akibat pembatasan impor holtikultura dan daging. Menurut dia, larangan sejumlah bahan pangan seperti daging dari sejumlah masuk Indonesia itu diberlakukan karena masih belum terbebas dari penyakit hewan menular (penyakit kuku dan mulut).

Hal itu sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan bahwa dilarang mengimpor kalau negara eksportir masih terkena penyakit menular termasuk yang bersifat zoonosis seperti Brasil, India dan negara lainnya.

Sementara di sebagian AS masih ada hewan ternak yang belum terbebas dari penyakit tersebut. Impor yang masih memenuhi syarat adalah dari Australia.

Sedangkan produk holtikultura jenis lain asal AS cukup banyak masuk ke Indonesia dan tidak dilarang. “Lihat saja di pasar-pasar Indonesia, di antaranya apel yang membanjiri dan hampir ada di mana-mana,” kata dia.

Bahkan, kata dia, Indonesia mengenakan bebas biaya masuk untuk barang pangan atau komoditas dari negeri meski diragukan terbebas dari bahan berbahaya.

Sebenarnya, kata dia, Indonesia yang seharusnya mengajukan gugatan kepada sejumlah negara yang menilai minyak sawit mentah dan produk turunannya tidak ramah lingkungan.

Ada juga yang menuding komoditas ekspor asal Indonesia menggunakan formalin seperti cassiavera (kayu manis) dan jenis komoditas lainnya. "Makanya kita jangan mau diobok-obok asing soal pangan. Pemerintah harus tegas terhadap intervensi asing soal bahan pangan," katanya.

Sekarang saja, tambah dia, Indonesia adalah negara agraris yang sudah masuk perangkap pangan karena sebagian besar komponen pangan kebutuhan dalam negeri seperti kedelai, jagung, gula dan minyak goreng dipasok dari luar negeri.

Jadi, tambah dia, upaya AS dan isu pangan yang digaungkan tersebut merupakan bagian dari politik perdagangan internasional yang ingin mengekang pangan Indonesia.

"Pemerintah Indonesia harus tegas sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945, di mana air, tanah diolah dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan asing," ujarnya. (doko)

BERITA TERKAIT

OJK: Masyarakat Jangan Percaya Pinjaman Online Tidak Terdaftar

OJK: Masyarakat Jangan Percaya Pinjaman Online Tidak Terdaftar NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga independen yang melakukan…

Optimistis di 2019, BMW Indonesia Bakal Rilis 10 Mobil Baru

BMW Grup Indonesia akan meluncurkan sebanyak 10 mobil terbaru pada 2019, menunjukkan kepercayaan pabrikan mobil mewah asal Jerman itu dalam…

Ini Tantangan Baru Industri Pariwisata di Indonesia

Salah satu usaha mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun depan, Kementerian Pariwisata akan lebih fokus menggarap segmen pasar…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarif Rp12.000, LRT akan Beroperasi April 2021

  NERACA Jakarta – PT Adhi Karya selaku kontraktor pembangunan kereta ringan Jabodebek (LRT) menyampaikan bahwa progres pembangunan LRT telah…

Lewat Tol Trans Jawa, Angkutan Logistik Layak Disubsidi

  NERACA Jakarta - Tarif angkutan logistik tertentu di jalan tol, khususnya Tol Trans Jawa dinilai layak disubsidi sebagai solusi…

Stasiun Cisauk jadi Daya Tarik Investasi Properti

  NERACA Jakarta - Keberadaan Stasiun Cisauk, Kabupaten Tangerang ini, setiap harinya melayani sekitar 6.200 penumpang dengan 132 perjalanan KRL…