“Cuti Bersama” Mendadak Rusak Tatanan Bisnis

NERACA

Jakarta — Langkah pemerintah mengumumkan “cuti bersama” alias libur Harpitnas hari ini (16/5) secara mendadak mendapat kritikan pedas dari para pebisnis. Karena selain membuat kekacauan agenda bisnis. juga makin mengikis tingkat produktivitas pegawai. Benarkah di negeri ini banyak hari libur sehingga membuat ekonomi Indonesia sulit maju?

“Ini harus menjadi pelajaran untuk pemerintah supaya ke depan semakin arif dan bijak dalam menerbitkan kebijakan publik,” kata guru besar FE Universitas Brawijaya Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika kepada Neraca, Minggu (15/5).

Lebih jauh menurut dia, kebijakan libur mendadak ini bisa menurunkan citra pemerintah di mata pebisnis internasional, sehingga dampaknya bisa meluas. “Kebijakan ini sangat fatal dikeluarkan dan kredibilitas pemerintah di mata publik turun,” tegasnya.

Erani memberi contoh akibat kebijakan pemerintah yang mendadak ini, kerugian ekonomi yang dialami pasar modal sangat besar. “Jika bursa libur, transaksi rata-rata per hari di lantai bursa secara umum, bisa merugi hingga Rp 5 triliun per harinya,” tandasnya.

Menurut Erani, bagi pasar modal, selain mengganggu transaksi juga merusak kegiatan transaksi lainnya. Bisa saja emiten yang awalnya ingin listing atau public expose. Dengan adanya pengumuman tersebut, maka dibatalkan atau diundur. “Pemerintah tujuannya supaya pasar bursa tidak bergejolak. Tapi karena keputusan libur itu keluar di Jumat sore, maka itu salah besar. Toh, buktinya bergejolak. Kan, ini blunder namanya,” jelasnya.

Selain membuat gejolak bursa, disisi lain, banyaknya hari libur di Indonesia juga membuat negeri khatulistiwa ini dikatakan sulut maju? Alasannya hal itu terkait dengan makin rendahnya produktivitas pegawai. Dalam satu tahun ada 365 hari. Lalu, dipotong libur sabtu minggu 104 hari, maka tinggal 261 hari. Lalu, dipotong libur nasional kecepit keagamaan dan cuti berama 20 hari, tinggal 241 hari. Selanjutnya dipotong hak cuti 12 hari setahun, maka tinggal 229 hari

Pengamat ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho menyayangkan libur bersama yang mendadak diumumkan. Pasalnya, hal ini berdampak pada layanan birokrasi terutama bagi kalangan pengusaha. “Dengan PNS diliburkan, beberapa proses perijinan yang mesti ditempuh pengusaha menjadi tertunda,” katanya secara terpisah, kemarin.

Sebaliknya, terkait tanggung jawab pada pekerja, pengusaha mesti memberikan upah bulanan namun hari kerja karyawan berkurang dan output terpotong hari libur. Apalagi, pengusaha kurang siap karena pengumumnan dari pemerintah yang tidak dilakukan jauh hari misalnya awal tahun.

Tampaknya bukan saja birokrasi yang libur, namun juga kalangan legislatif juga ikut libur. Sehingga mengganggu jadwal kegiatan kontrol dan pengawasan. "Karena ada cuti mendadak, jadi libur," ungkap anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Satya W Yudha.

Satya menambahkan, beberapa Komisi di DPR yang semula dijadwalkan agada agenda kerja pada Senin nanti terpaksa ditunda dan digeser pada hari Rabu 18 Mei 2011. "DPR libur semua besok, jadi jadwal Komisi VII Senin besok dengan BPH Migas ditunda jadi Rabu," ujarnya.

Namun libur mendadak ini justru memberi berkah bagi industri pariwisata, pengamat pariwisata Diyak Mulahela, mengaku ada dampak terhadap industri pariwisata. “Dampaknya cukup lumayan, meningkat sekitar 50% lah kurang lebih, namun ini belum saya hitung secara rinci,” ujarnya.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Informasi Pariwisata (Lepita) ini, ada peningkatan yang cukup siginificant di semua transportasi. “Kita lihat dari peningkatan tiket pesawat,tiket kereta api dan tiket bus yang sekarang sudah terlihat meningkat tajam,” tambahnya.

Apalagi kalau pemberitahuan cuti bersama ini tidak dadakan, kata Diyak, justru bisa jadi ledakan wisatawan lokal yang ingin bepergian baik liburan ataupun pulang mudik. “Harusnya bisa menambah pendapatan suatu daerah karena wisatawan kalau liburan pasti membelanjakan duitnya untuk berbagai keperluan,” ucapnya.

Berdasarkan informasi Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Dedy Pranawa Eryana di Yogyakarta, Hunian hotel berbintang tiga hingga lima di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada masa libur panjang akhir pekan dan Waisak mencapai 90%, sedang hotel melati lebih dari 60%. "Berdasarkan laporan Sabtu (14/5), hunian hotel berbintang tiga hingga lima telah mencapai 90%. Diharapkan, hunian bisa mencapai 100% pada hari-hari berikutnya," kata Dedy.

Menurut dia, puncak hunian hotel di DIY akan terjadi pada Selasa (17/5) atau bertepatan dengan perayaan Waisak, selain karena keputusan tentang cuti bersama yang diumumkan oleh pemerintah juga baru dilakukan pada Jumat (13/5).

Dia berharap, penambahan enam hotel baru di DIY dengan jumlah kamar sekitar 3.500 unit turut mampu mendukung perkembangan pariwisata di wilayah tersebut."Apalagi pada saat libur panjang seperti ini. Ketersediaan kamar tentu sangat diinginkan oleh wisatawan," katanya yang juga berharap banyak "walking guest" yang datang ke Yogyakarta selama libur Waisak.

Dia juga meminta pihak hotel dapat memberikan pelayanan terbaik kepada tamu, dan tidak melakukan persaingan harga antar sesama hotel. "Pemerintah juga perlu melakukan perbaikan infratstruktur, seperti jalan agar pariwisata di Yogyakarta dapat berkembang lebih baik," kata Dedy yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta (BP2KY). iwan/ardi/inung/cahyo

BERITA TERKAIT

PEMERINTAH KAJI INSENTIF LISTRIK BAGI INDUSTRI DAN UMKM - Menkeu Prediksi Defisit APBN 2020 Tidak Lebih 5%

Jakarta-Meski pemerintah memberikan banyak bantuan stimulus dan insentif khusus bagi kalangan industri dan pengusaha UMKM yang usahanya terdampak virus Covid-19,…

Impor, Strategi Amankan Pangan Hadapi Wabah Covid-19

NERACA Surabaya – Ditengah-tengah merebaknya serangan virus covid-19, komoditas pangan tidak terpengaruh. Hal ini penting karena meskipun masyarakat dihimbau untuk…

KEPPRES STATUS DARURAT KESEHATAN TERBIT - Presiden Siapkan Perppu Antisipasi Defisit APBN

Jakarta-Presiden Jokowi akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pelebaran defisit anggaran menjadi 5,07% dalam UU APBN 2020. Selain…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

JANGAN TERULANG KASUS PENYELEWENGAN BLBI - DPR: Tambahan Dana Covid-19 Rp 405 Triliun Rentan Dikorupsi

Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan, pemerintah terkait risiko penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam pelaksanaan aturan baru terkait…

Pelanggan Listrik 1.300 VA Perlu Stimulus Pemerintah

NERACA Jakarta - Analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan masyarakat pelanggan listrik 1.300 VA (Volt Ampere) juga…

PEMERINTAH KAJI INSENTIF LISTRIK BAGI INDUSTRI DAN UMKM - Menkeu Prediksi Defisit APBN 2020 Tidak Lebih 5%

Jakarta-Meski pemerintah memberikan banyak bantuan stimulus dan insentif khusus bagi kalangan industri dan pengusaha UMKM yang usahanya terdampak virus Covid-19,…