Kualitas Produk Lokal Bakal Ditingkatkan - Hadapi AEC 2015

NERACA

Jakarta - Dalam rangka meningkatkan kualitas produk-produk dalam negeri, pemerintah tengah menyiapkan aturan atau regulasi agar bisa membuat industri lebih bergairah dalam menyongsong Asean Economic Community (AEC) pada 2015. "Kita akan membuat regulasi untuk menggairahkan agar industri dalam negeri bisa bersaing dan membuat produk-produk lebih efisien dan efektif," ungkap Menteri Perindustrian M.S Hidayat dalam diskusi Kadin di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Hidayat mengatakan bahwa regulasi tersebut merupakan sebuah action plan yang dikerjakan oleh beberapa kementerian terkait baik dalam bidang ekonomi ataupun hukum. Ia menjelaskan nantinya akan dibuat sebuah frame work untuk semua sektor baik dari sisi energi, finansial, industri maupun sisi birokrasi. "Ada beberapa regulasi yang perlu dirubah dan ada pula beberapa regulasi yang perlu diseragamkan agar dengan adanya perdagangan bebas, kita bisa lebih banyak memanfaatkan momentum tersebut dari pada dimanfaatkannya," ujar Hidayat.

Hidayat mengakui bahwa Indonesia masih menemui problem khususnya daya saing. Pasalnya, lanjut dia, Indonesia masih menempati posisi 5, masih kalah dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand. "Mungkin problemnya ada di dalam negeri. Karena kita terbelenggu oleh beberapa aturan yang membuat daya saing Indonesia kurang berkembang. Untuk itu, saya akan menyusun matriks perubahan," jelasnya. Namun demikian, Hidaya enggan menjelaskan seperti apa strategi yang disiapkan oleh pemerintah dalam menghadapi perdagangan bebas yang justru membuat daya saing menjadi lemah.

Sementara itu, terkait dengan adanya AEC 2015, Indonesia masih berpeluang memetik keuntungan dalam pemberlakuan Asean Economic Community (AEC) 2015 karena stabilitas makro ekonomi dan populasi penduduk yang besar. "Beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan bagi Indonesia pada saat AEC 2015 adalah populasi penduduk Asean yang berjumlah 590 juta jiwa atau 8% dari total penduduk dunia serta stabilitas makro ekonomi yang ditunjukkan dengan tingkat inflasi di 3,5%,” kata Menperin.

AEC 2015, menurut Hidayat, dapat mendorong arus masuk investasi ke dalam negeri sehingga menciptakan multiplier effect dan memudahkan membentuk joint venture dengan perusahaan Asean sehingga memudahkan akses bahan baku yang belum dapat dipasok dari dalam negeri. "Pemerintah telah memprioritaskan sektor-sektor industri untuk dikembangkan dalam rangka mengisi pasar Asean seperti industri berbasis agro (Crude palm oil, kakao, karet), industri produk olahan ikan, industri TPT, industri alas kaki, kulit dan barang kulit, industri furniture, industri makanan dan minuman, industri pupuk dan petrokimia, industri mesin dan peralatannya, serta industri logam dasar, besi dan baja. Industri tersebut diprioritaskan untuk dikembangkan karena memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan negara-negara Asean lainnya,” paparnya.

Selain itu, upaya mengamankan pasar dalam negeri terhadap masuknya produk sejenis dari negara-negara Asean, lanjut Hidayat, adalah mengembangkan sektor-sektor industri otomotif, industri elektronika, industri semen, industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri alas kaki, industri makanan dan minuman serta industri furnitur.

"Pemerintah telah melakukan persiapan AEC dengan langkah-langkah dan kebijakan yang bersifat lintas sektoral seperti mengintensifkan sosialisasi AEC 2015 kepada stakeholder industri, mengusulkan percepatan pemberlakuan safeguard dan anti-dumping bagi produk impor tertentu, menambah fasilitas laboratorium uji dan meningkatkan kompetensi SDM industri, Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada masing-masing sektor industri, penguatan IKM dan pengembangan wirausaha baru industri," imbuhnya.

Pengusaha Tak Dilibatkan

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum bidang Logistik Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Natsir Mansur mengatakan bahwa pengusaha tidak dilibatkan dalam setiap perjanjian perdagangan bebas. “Padahal yang merasakan langsung adalah para pengusaha, bukannya pemerintah,” ujarnya. Menurut Natsir, pemerintah tidak mengetahui dunia usaha sehingga tidak cermat dalam mengambil kebijakan. “Pemerintah itu kan bukan pedagang sehingga tidak mengerti dunia usaha. Jadinya keadaan seperti ini. Yang dirugikan adalah para pengusaha karena banyaknya barang-barang impor sehingga barang-barang lokal kalah bersaing,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan Natsir, keputusan salah yang diambil oleh pemerintah berakibat luas. “Kalau pengusaha melakukan kesalahan, yang menanggung akibatnya kan perusahaan tersebut,” tambahnya.

Hal senada diungkapkan peneliti Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Ina Primina. Menurut dia, keterlibatan dunia usaha dalam kesepakatan perdagangan bebas dengan asing penting untuk menghindari kerugian di masa yang akan datang. “Ke depannya untuk mengembangkan pasar baru dengan FTA baru, pemerintah harus menetapkan langkah-langkah komprehensif yang melibatkan dunia usaha untuk menghindari kerugian,” terangnya.

Ina menjelaskan, Indonesia telah salah dalam mengambil langkah menerapkan FTA. Pasalnya, PDB per kapita masih rendah bahkan bea masuknya juga masih rendah. Lain halnya dengan India, walaupun PDB-nya rendah tetapi bea masuknya tinggi sehingga bisa menjaga produk lokal.

Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah segera mengkaji ulang FTA yang ada sehingga sektor mana saja yang memiliki potensi dan mana yang tidak. “Ambil keputusan dilanjutkan dengan renegosiasi atau dibatalkan kalau memang diprediksi terus merugi. Membatalkan FTA kan hal yang biasa saja. Namanya juga berdagang. Kalau memang rugi, mengapa harus tetap dilanjutkan,” lanjutnya.

Pengamat ekonomi FEUI Telisa Aulia Falianty mengatakan, bahwa kebijakan perdagangan bebas yang diberlakukan selama ini lebih berdimensi political based ketimbang risk based sehingga berujung pada kurang matangnya implementasi. “Yang kurang dari pemerintah kita adalah data dan sosialisasi kepada seluruh stakeholder,” tukasnya.

Telisa mengatakan bahwa yang harus dieksplorasi adalah data yang berkaitan dengan potensi dalam negeri sehingga perjanjian dapat dirasakan manfaatnya. “Kita harus mendata lebih jauh sektor mana saja yang berdaya saing, sehingga ketika free trade diberlakukan, kita siap dan mendapatkan keuntungan bagi negara”, tuturnya.

BERITA TERKAIT

Pemkot Palembang Bakal Kenai Pajak "Restoran Tenda"

Pemkot Palembang Bakal Kenai Pajak "Restoran Tenda" NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bakal mengenai pajak restoran-restoran tenda yang…

PP Properti Hadirkan Produk Pro Milenial

PP Properti Hadirkan Produk Pro Milenial NERACA Bekasi - Direktur utama PT PP Properti Tbk Taufik Hidayat mengatakan bahwa pihaknya…

Mencari Pasar Ekspor Baru Produk Sawit

Sepanjang Oktober 2018, volume ekspor minyak sawit Indonesia menunjukkan peningkatan yang menggembirakan, antara lain melalui lonjakan permintaan dari China. Ekspor…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Kampus Diminta Gelar Lokakarya Penumbuhan Wirausaha

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian semakin gencar mendorong tumbuhnya wirausaha industri baru karena ikut berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian…

Insinyur Perlu Berkontribusi Ciptakan Inovasi

NERACA Jakarta – Insinyur dinilai berperan penting dalam menyukseskan penerapan revolusi industri 4.0 di Indonesia melalui penguasaan teknologi terkini. Hal…

Sektor Riil - Komplek Petrokimia Senilai US$3,5 Miliar Dibangun di Cilegon

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mendorong tumbuhnya industri petrokimia di Indonesia untuk semakin memperkuat struktur manufaktur nasional dari sektor…