Kejagung Tak Masalahkan Indosat Gugat BPKP - Kasus Frekuensi radio 2,1 GHz/3G

Jakarta - Kejaksaan Agung tidak mempermasalahkan PT Indosat Tbk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP telah mengaudit adanya kerugian negara dari dugaan korupsi penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz/3G oleh PT Indosat Tbk dan PT IM2 senilai Rp1,3 triliun. "Siapa yang digugat? Ikuti saja," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Andhi Nirwanto di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, PT Indosat Tbk menyatakan Indar Atmanto, mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2), telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan (BPKP).

Mereka menilai BPKP tidak berwenang untuk mengaudit kasus tersebut karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang berhak untuk melakukan penghitungan kerugian negara pada kasus dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh IM2 adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Jampidsus menyatakan BPKP bisa mengaudit kasus tersebut seperti halnya terhadap kasus korupsi lainnya. "Di UU tidak mengatur itu, kita kan penanganan tindak pidana korupsi, di situ unsurnya kerugian keuangan negara, siapa yang menghitung, kalau jaksa bisa menghitung sendiri, kita menghitung sendiri," katanya.

Terkait sita jamin seiring Indosat dan IM2 telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, Andhi menyatakan jangan terlalu cepat bertindak seperti itu. "Itu dilihat lah nanti tindakan penyidik," katanya.

Seperti diketahui, persidangan perdana untuk terdakwa Indar Atmanto akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 14 Januari 2012 mendatang. Indar Atmanto dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penetapan tersangka oleh Kejagung terkait kasus tersebut, memang telah menimbulkan banyak tanda tanya yang menimbulkan kebingungan karena Kejagung tidak bisa membuktikan adanya penyalahgunaan oleh IM2. Pasalnya, penyalahgunaan frekuensi yang dituding oleh Kejagung terhadap IM2, tidak bisa dibuktikan pasalnya frekuensi itu sendiri milik Indosat.

BERITA TERKAIT

BPKN SOROTI KASUS OVO DAN BANK MANDIRI - Insiden Konsumen E-Commerce Diduga Meningkat

Jakarta-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memperkirakan insiden perlindungan konsumen (PK) terkait e-commerce akan meningkat pesat di tahun mendatang, seiring dengan…

Menteri LHK: Justru Pak Jokowi Membenahi yang Salah-salah - Divonis Bersalah Kasus Karhutla

Menteri LHK: Justru Pak Jokowi Membenahi yang Salah-salah Divonis Bersalah Kasus Karhutla NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

Menteri LHK: Justru Pak Jokowi Membenahi yang Salah-salah - Divonis Bersalah Kasus Karhutla

Menteri LHK: Justru Pak Jokowi Membenahi yang Salah-salah Divonis Bersalah Kasus Karhutla NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Polri: Aspek Keamanan Modal Utama Negara Jaga Kedaulatan

Polri: Aspek Keamanan Modal Utama Negara Jaga Kedaulatan NERACA  Jakarta - Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan dalam…

Korupsi Kredit Fiktif Bank Riau Kepri Rugikan Negara Rp32,4 Miliar

Korupsi Kredit Fiktif Bank Riau Kepri Rugikan Negara Rp32,4 Miliar NERACA Pekanbaru - Empat terdakwa dugaan korupsi kredit fiktif Bank…

KPPU Berharap Notaris Bantu Tekan Persekongkolan Tender

KPPU Berharap Notaris Bantu Tekan Persekongkolan Tender   NERACA Medan - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta para notaris ikut membantu…