Warga Boleh Ajukan Usulan Sebesar Rp 63 Miliar - Musrenbang 2013 Kota Depok

Depok – Pemerintah memulai terobosan baru dalam usulan program kegiatan pembangunan wilayahnya, bagi Warga Kota Depok untuk 63 kelurahan di 11 Kecamatan yang ada, dengan pagu anggaran Rp63 miliar atau setiap kelurahan dipagu Rp1 miliar.

Sebelumnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hanya menganggarkan Rp300 juta. Bahkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun-tahun sebelumnya tidak ada pagu anggaran, tapi hanya program kegiatan yang sudah diusulkan masing-masing aparat di keluarahan. Sistem ini merupakan terobosan baru yang sangat aspiratif bagi warga dalam menentukan program kegiatan pembangunan di wilayahnya. Demikian berbagai rangkuman keterangan yang diperoleh NERACA, sampai akhir pekan kemarin.

“Peluang ini hendaknya dapat dimanfanfaatkan berbagai lapisan masyarakat, untuk mengajukan usulannya pada Musrenbang di setiap kelurahannya yang saat ini sedang berlangsung. Sehingga, apa yang menjadi harapan dan aspirasi masyarakat dapat dirasakan manfaatnya secara langsung sesuai kebutuhan yang sesungguhnya,” kata Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il didampingi Wakilnya Idris Abdul Shomad dan Kepala Bappeda Misbachul Munir, menjawab pertanyaan NERACA.

Walikota menjelaskan, pagu anggaran sebesar Rp1 miliar itu, usulannya dapat diajukan dalam Musrenbang tingkat Kelurahan dalam bentuk program sanitasi, kebersihan, penghijauan dan kota sehat. Keempat program kegiatan ini hendaknya dapat terwujud Visi Kota Depok yang Maju dan Sejahtera. Usulan yang akan dicatat dalam tahapan Musrenbang untuk penyusunan APBD Tahun 2014 nanti, benar-benar merupakan aspirasi sesuai kebutuhan warga.

Misbachul Munir menjelaskan, Pagu Indikatif Anggaran dalam Musrenbang Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat Kelurahan tersebut, juga akan dilanjutkan ke tahap Forum di tingkat Kecamatan. Nilainya juga ditingkatkan; yakni yang sebelumnya hanya Rp700 juta dinaikkan menjadi Rp750 juta.

Selain itu, lanjut Munir, pada APBD Tahun 2014 nanti di OPD Kecamatan juga ditetapkan pagu anggaran yang nilainnya mencapai Rp2 miliar lebih yang dapat dimanfaatkan warga untuk lebih leluasa mengajukan usulnya yang lebih objektif dan ada kepastian, dibandingkan selama ini tidak ada pagu anggarannya alias hanya program kegiatan yang sangat umum.

Pagu Indikatif untuk APBD Tahun 2014 nanti yang dapat dimanfaatkan warga peluang berbagai usulannya adalah sabagai berikut: Kecamatan Beji Rp 2,554,585,365.00, Kecamatan Pancoran Mas Rp 2,466,000,000.00, Kecamatan Sukmajaya Rp 2,634,085,365.00, Kecamatan Cipayung Rp 2,509,667,748.00, Kecamatan Cilodong Rp 2,578,085,365.00, Kecamatan Cimanggis Rp 2,723,582,164.00, Kecamatan Tapos Rp 2,802,686,004.00, Kecamatan Sawangan Rp 2,600,300,000.00, Kecamatan BojongSari Rp 2,687,000,000.00, Kecamatan Cinere Rp 2,354,558,184.00, dan Kecamatan Limo Rp 2,054,000,000.00

Selain itu, lanjutnya, setelah selesai Musrenbang di tingkat Kelurahan dan Kecamatan, masih ada peluang lagi di tingkat OPD Dinas dan Lembaga. Pagu Indikatifnya yang mengacu pada pagu RPJMD Kota Depok Tahun 2011-2016 adalah berikut: Dinas Pendidikan Rp 179,538,530,500.00, Dinas Kesehatan Rp 78,181,420,970.00, Rumah Skit Umum Daerah (RSUD) Rp 80,247,318,206.00, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Rp 172,689,574,692.80, Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Rp 69,809,770,974.62, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Rp 24,265,000,000.00, Badan Perencana Pembangunan Daerah Rp 8,970,500,000.00

Selanjutnya, untuk Dinas Perhubungan Rp 44,310,500,000.00, Badan Lingkungan Hidup Rp 8,707,209,600.00, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp 9,276,074,708.00, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Rp 8,417,261,487.00, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Rp 5,661,634,964.31, Dinas Koperasi,UMKM dan Pasar Rp 15,277,100,000.00, Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata,Seni dan Budaya Rp 6,277,100,000.00, Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Rp 5,341,277,000.00,

Sementara itu, untuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Rp 4,740,810,363.68, Sekertariat Daerah Rp 44,068,639,856.00, Inspektorat Daerah Rp 2,861,750,000.00, Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) 11,332,181,836.75,Badan Kepegawaian Daerah Rp 16,861,416,083.00, Sekertariat DPRD Rp 26,830,013,582.45, Dinas Pemadan Kebakaran Rp 8,547,701,000.00 , Satuan Polisi Pamong Praja Rp 9,277,666,610.00, Kantor Arsip dan Perpustakaan Rp 2,425,000,000.00, Dinas Komunikasi dan Informasi Rp 13,192,350,000.00, Dinas Pertanian Dan Perikanan Rp 8,026,482,000.00, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 7,808,750,000.00 dan Sekertariat KORPRI Rp 2,032,915,000.00

Total Pagu program kegiatan pada usulan yang akan diajukan ke DPRD pada tahun 2014 di kuawrtaw akhir tahun 2013 nanti diprediksi Rp.902,726,929,993.61. “Namun nilai ini nantinya bisa saja lebih besar jika keuangan daerah dari pendapatan berbagai sumber dapat dimaksimalkan oleh masing-masing OPD untuk lebih kreatif dan inovatif mencari dana dari berbagai sumber,” tutur Nur Mahmudi Isma’il menghimbau kepala-kepala OPD.

Walikota juga menjelaskan bahwa untuk pendapatan, baik dari PAD, APBN dan APBD I (Provinsi) serta sumber pendapatan lainnya, memang belum diajukan dalam Musrenbang Tahun 2013 ini. Hal ini juga diakui oleh Kepala DPPKAD Doddy Setiadi. “Masalahnya saat ini masih dalam penyusunan, serhingga prediksi target memang belum bisa disampaikan,” tuturnya menjelaskan dan berharap nanti di Forum Musrenbang Tingkat Kota akan disampaikan pagu target pendapatan termasuk PAD untuk APBD 2014 nanti.

Jadwal Musrenbang RKPD Kota Depok Tahun 2013 telah dilaksanakan: Tingkat Kelurahan mulai 7-14 Januari 2013, Tingkat Kecamatan dan Forum OPD kecamatan mulai tanggal 15 januari sampai 04 Pebruari 2013, Forum OPD Dinas dan lembaga : mulai tanggal 15 sampai 28 Pebruari 2013, dan finalnya Musrenbang RKPD Tingkat Kota yang akan dilaksanakan pada tanggal 13-14 Maret 2013.

Peluang dan merdekanya warga dan elemen masyarakat lainnya untuk memanfaatkan peluang ini, sangat tergantung dari kreatitivitas dan kemampuan melihat pagu dan prioritas yang sesuai dengan Visi, Misi, Prioritas pdan unggulan program yang ada di RPJMD Kota Depok 2011-2016.

BERITA TERKAIT

KSPI Minta Kenaikan UMP 2019 Sebesar 25%

Jakarta-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi tahun depan sebesar 25%. Sementara itu, pemerintah menetapkan besaran kenaikan…

KPU Kota Depok Laksanakan GMHP

KPU Kota Depok Laksanakan GMHP NERACA Depok - KPU Kota Depok melaksanakan kegiatan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) tingkat Kota…

P3D Kota Sukabumi Catat Pendapatan Rp119 Miliar

P3D Kota Sukabumi Catat Pendapatan Rp119 Miliar NERACA Sukabumi – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Kota Denpasar Pelopori Duta Endek Sejak 2012 - Ajang Pelestarian Dukung Pengrajin Lokal

Kota Denpasar Pelopori Duta Endek Sejak 2012 Ajang Pelestarian Dukung Pengrajin Lokal NERACA Denpasar - Kain Endek sebagai salah satu…

Menteri LHK: PLTA Batangtoru Tidak Ganggu Orangutan

Menteri LHK: PLTA Batangtoru Tidak Ganggu Orangutan NERACA Jakarta – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Batangtoru, Tapanuli Selatan,…

Sampoerna Dukung Pemberdayaan UKM di Indonesia

Sampoerna Dukung Pemberdayaan UKM di Indonesia NERACA Jakarta – Pemberdayaan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di terus dilakukan di…