NERACA

Jakarta – Pemerintah Indonesia belum berani menurunkan bea keluar (BK) kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) seperti yang dilakukan Malaysia. Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, kebijakan tersebut akan memengaruhi kondisi penerimaan negara bukan pajak yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Belakangan ini, kebijakan BK CPO Indonesia dipusingkan dengan langkah Pemerintah Malaysia yang telah menghilangkan BK CPO, alias 0% sementara BK CPO Indonesia untuk Januari 2013 ditetapkan 7,5%

Menkeu mengaku, pihaknya masih mempertimbangkan kebijakan penurunan bea keluar CPO tersebut. "Kita masih tunggu dari kementerian sektor, bagaimana bahasannya," kata Agus saat ditemui di Kementerian Keuangan, akhir pekan kemarin.

Pembahasan akan dilakukan dengan kementerian terkait, misalnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dalam suatu forum khusus.

"Kita memang membuka diri terkait hal itu, tapi masih perlu pembahasan dengan kementerian terkait, baru kami nanti merespons," tambahnya.

Pada APBN 2013 pemerintah mematok target penerimaan BK sebesar Rp31,7 triliun dari target penerimaan bea cukai Rp147,2 triliun. Selama 2012, Agus mengakui, turunnya harga CPO di pasar juga memicu tidak tercapainya penerimaan BK yang ditargetkan Rp23 triliun.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro mengatakan, kebijakan BK merupakan instrumen kebijakan untuk pengendalian harga dalam negeri untuk komoditi tertentu terutama untuk CPO dan turunannya. Kebijakan itu juga untuk melindungi industri hilir sehingga penetapan harga dan tarif BK bukan diprioritaskan untuk penerimaan negara.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, pihaknya tengah mempertimbangkan langkah untuk menurunkan BK CPO secara sengaja. "Akan kita pertimbangkan. Memang Malaysia sudah menurunkan sampai 0%. Kita akan coba. Sekarang sudah 7,5%, nanti akan kita kaji dulu karena ini juga akan memengaruhi pendapatan negara," ujarnya.

Jaga Pasar

Dia mengatakan, penurunan BK diperlukan untuk menjaga pasar utama CPO Indonesia. Tanpa penyikapan, Malaysia bisa merebut pasar tersebut karena CPO mereka lebih kompetitif dengan bea keluar 0%. Pasar yang dikhawatirkan tersebut adalah India, Pakistan, dan China. Sedangkan, menurut Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kemendag Bachrul Chairi, penetapan BK CPO Indonesia terkait dengan penurunan harga CPO di pasar internasional.

Harga referensi CPO dihitung dari rata-rata harga cost insurance freight (CIF) di Bursa Rotterdam, Bursa Berjangka Malaysia, dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia  “Sehingga, bukan karena semata reaksi terhadap kebijakan Malaysia. Tetapi, ini sudah menjadi agenda pembahasan antar Kementerian Keuangan, dalam hal ini BKF, berdasarkan referensi harga rata-rata setiap bulannya,” ujarnya.