NERACA
Jakarta – Ketua dewan pakar Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Prof DR Ing K.Tunggul Sirait menilai, sepanjang belum diterbitkannya Peraturan baru terkait keberadaan SK Migas, Menteri ESDM berhak menunjuk Kepala SK Migas yang saat ini masih kosong.
“Perpres No 95 Tahun 2012, menyatakan Menteri ESDM mendapat mandat dari Presiden untuk menata dan mengatur dan menjalankan kegiatan usaha hulu migas, dan ini harus mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat,” katanya dalam siaran pers yang diterima NERACA, Kamis.
Menurut Dia, jika dalam menetapkan kepala SK Migas ternyata Menteri ESDM membuat usulan kepada Presiden untuk memilih orang yang diusulkan, maka hal ini dapat dinilai bahwa Menteri ESDM menempatkan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang wajib dan harus dimintakan persetujuannya. “Untuk hal ini saya memberikan penilaian yang sangat baik terhadap sikap Menteri ESDM Jero Wacik,” ujar Tunggul.
Penunjukan sosok Kepala SK Migas, imbuh Tunggul, harus tidak didasari atas kepentingan dan kompromi Politik atau Golongan. Sosok Kepala BP Migas yang terpilih juga harus bebas dari "interest" dan "bayang-bayang" pihak tertentu sehingga ia mampu menjalan kepentingan SK Migas dengan hanya kepentingan tunggal yakni Kepentingan Pemerintah dan Negara semata.
Tunggul menambahkan, Pemerintahpun sebaiknya tidak terpengaruh dengan suara dan atau mengabaikan "tekanan" pihak pihak tertentu dalam  penunjukan Kepala SK Migas. Alasannya, suara dan tekanan tersebut pasti "ada sesuatu-nya" yang ujung-ujungnya akan membahayakan kepentingan SK Migas maupun kepentingan Pemerintah terkait kegiatan usaha hulu migas.
Penunjukan kepala SK Migas, lanjut Tunggul, harus mengedepankan zero resistance dan sebaiknya tidaklah "orang" yang berasal dari KKKS. Tujuannya, agar tidak menjadi pergunjingan, perdebatan dan penolakan di publik yang akan berujung terganggunya konsentrasi dan kinerja SK Migas nantinya.
“Saya juga menghimbau semua pihak untuk berpikir dan bertindak yang terbaik dengan tidak membuat pernyataan pernyataan yang pada akhirnya bisa berdampak terhadap investasi migas di negeri ini,” tandasnya.
Dia mengutarakan, dilihat dari kinerja SK Migas, ternyata lembaga ini terbukti mampu memberi sumbangan cukup signifikan terhadap pendapatan Negara jadi sesungguhnya lembaga ini tidaklah bermasalah benar sebagaimana didengungkan ke publik.
“Saya mendukung upaya upaya pemerintah atau SK Migas untuk ditemukan-nya sumur sumur atau ladang ladang migas baru karena hal ini selain berpengaruh besar terhadap peningkatan lifting dan penerimaan negara juga akan mampu menekan recovery cost,” jelas Dia.
Tunggul juga menyebut, publik dapat memahami bahwa besarnya recovery cost juga sangat bergantung terhadap sumur minyak yang ada. "Sumur minyak yang telah tua dan terkuras dipastikan akan menguras biaya (cost). Jika diumpamakan dengan contoh yang dipahami masyarakat, sumur air yang airnya sudah terkuras akan memakan tenaga dan biaya untuk mengeluarkan air dari dalam nya. Karena itu kita harus mampu menemukan dan mengeksplore sumur sumur baru.”