Demokrat  Dukung Usut Kasus Pajak AMS

 Jakarta---Gagalnya usulan angket pajak ternyata tidak dijadikan pelajaran pemerintah guna memperbaiki kinerja penegak hukum dalam menuntaskan kasus perpajakan. “Dulu angket pajak ditolak. Namun ternyata tidak ada hasil yang dicapai dalam penegakan hukum kasus pajak. Karena itu, DPR akan mencoba lagi untuk mengusulkan angket kembali,” kata anggota Komisi III DPR F-PDIP, Gayus Lumbuun kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/5).

 Saat ditanya dugaan menguapnya kasus pajak perusahaan Ancora Mining Service (AMS), kata Gayus, ini menjadi salah satu penyebab kekecewaan kalangan legislative. Sehingga mendorong usulan hak angket pajak. "Tidak menutup kemungkinan menggunakan hak angket. Karena Panja Pajak tidak efektif, PDIP bisa mengusulkan dibentuk Pansus untuk hak angket perpajakan," tegasnya.

 Sementara iti, Sekretaris Divisi Penegakan Hukum DPP Partai Demokrat Edi Ramli Sitanggang menilai penyelidikan yang dilakukan Ditjen Pajak terkati dugaan penggelapan pajak perusahaan Ancora dan beberapa kasus pajak lainnya masih berjalan di tempat. “Lho, Kan proses hukum sudah berjalan. Bahkan, sudah ada tim independen dan KPK sudah masuk. Jadi serahkan saja ke proses hukum yang sudah berjalan,” ujarnya.

 Edi yang juga Politisi anggota Komisi III DPR F-PD ini meminta agar Panja perpajakan dimaksimalkan. "Lebih baik fokus ke Panja saja. Mubazzir dan buang-buang waktu saja kalau DPR bikin angket. Masih banyak PR DPR yang lain yang harus diprioritaskan," imbuhnya.

 Hak angket ini, tambahnya, sarat dengan nuansa politik dari kelompok-kelompok yang beroposisi terhadap pemerintah. Apabila benar-benar digulirkan, perlu mendapatkan pengawalan yang ketat dari seluruh pihak agar prakteknya tidak melenceng dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. “Angket ini tidak menyelesaikan masalah, bukan bertujuan untuk menyelamatkan keuangan negara di sektor pajak,” tandas Edi. **cahyo