Perbanas dan AAUI Menolak Iuran OJK - Sepakat Dibiayai APBN

NERACA

Jakarta - Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mendesak agar pungutan iuran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebesar 0,03%-0,06% dari dari total aset perusahaan sebaiknya dibiayai oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono mengatakan, seharusnya OJK dibiayai oleh APBN agar independensinya terjaga. Selain itu, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga harus menyumbangkan dana untuk biaya operasional lembaga super body tersebut.

“OJK itu dibentuk dengan mekanisme pemerintah. Apalagi lambangnya Garuda, maka harus dibiayai APBN. Khusus BI, misalnya, bank diawasi OJK dengan baik maka stabilitas sistem keuangan akan baik pula. Itu kan meringankan pekerjaan BI. Katakanlah BI mengutang kepada OJK untuk mengawasi bank, mereka juga bayar dong,” ujar Sigit di Jakarta, Jumat.

Sementara LPS, kata dia, juga akan memiliki kelebihan dana jika ada OJK yang mengawasi bank dengan benar. “OJK mengawasi bank maka uang yang selama ini kita bayar ke LPS sebagai premi jaminan simpanan berkurang karena untuk menyelamatkan atau menutup bank bermasalah. Nah, bagian itulah yang kami minta untuk bisa berbagi dengan OJK,” terang dia.

Sigit juga mengungkapkan, apabila dirasa uang tersebut masih kurang maka sisanya dapat ditagih ke sektor industri keuangan untuk membayar. “Kami tidak keberatan kalau begitu,” tambahnya. Pihaknya juga meminta kepada OJK sebagai regulator industri jasa keuangan bank dan nonbank untuk transparan dalam menyampaikan anggaran operasional kepada mereka, terlebih jika lembaga super body itu memang ingin memungut iuran dari industri.

“Kami belum mau bicara soal besaran angka. Tapi yang kami minta dari awal adalah OJK harus transparan, berapa anggaran atau biaya untuk menyelenggarakan kegiatan mereka per tahun, lalu itu digunakan untuk apa saja. Lalu, kami minta porsinya berapa yang bisa disumbangkan dari APBN, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Baru nanti sisanya dibebankan ke perbankan,” kata Sigit.

Selain transparansi, lanjut dia, Perbanas menyarankan agar besaran pungutan itu tidak terlalu tinggi. Artinya, mereka sangat keberatan terhadap iuran operasional OJK tersebut. "Iuran OJK yang sekarang, jelas kami keberatan. Selama ini kami diawasi BI tapi tidak membayar sepeser pun,” paparnya, menerangkan.

Lebih lanjut mantan direktur utama PT Bank Negara Indonesia (Tbk) ini memberikan ilustrasi apabila iuran tetap ditarik sebesar 0,03%-0,06%. Sigit bilang, jika diambil dari angka yang besar yakni 0,06%. Kemudian posisi total aset perbankan November 2012 senilai Rp4.009 triliun, maka tinggal dikalikan 0,06%. Artinya, dari sektor perbankan saja, OJK bisa mengumpulkan uang sekitar Rp2,4 triliun per tahun.

Bisa dipertanggungjawabkan

Angka itu, sambung Sigit, adalah angka yang besar sekali. Kemudian, misalnya, untuk bank dengan total aset Rp300 triliun kalau dikalikan 0,06%, maka bank tersebut harus membayar Rp180 miliar per tahun. “Seukuran bank kecil kalau menyumbang dengan nilai seperti itu (Rp180 triliun) bisa bangkrut,” tegas Sigit.

Dengan demikian, sambung dia, anggaran atau biaya pengawasan perbankan dari OJK tidak lebih besar dari yang selama ini dikeluarkan BI. Sigit mengungkap bahwa biaya BI untuk pengawasan perbankan hanya Rp1,5 triliun per tahun.

Tak hanya itu saja. Sigit dan Perbanas juga menyarankan supaya OJK melakukan pungutannya secara bertahap, dan tidak serta-merta.Pasalnya, menurut dia, hal itu bertujuan agar perbankan benar-benar siap lantaran memerlukan waktu untuk penyesuaian. Dengan pungutan tersebut, ujung-ujungnya akan membebani konsumen atau nasabah, seperti menurunkan suku bunga deposito.

Kemudian, Perbanas juga meminta OJK agar mempertanggungjawabkan anggarannya kepada asosiasi industri keuangan bukan bertanggungjawab ke DPR. Bahkan Sigit menegaskan kalau asosiasi, dalam hal ini Perbanas, belum pernah diberi tahu langsung tentang berapa besar anggaran OJK.

“Contohnya Australia. Di sana ada lembaga semacam OJK yang namanya APRA. Setiap tahun chairman-nya akan mengundang asosiasi-asosiasi dari sektor industri jasa keuangan untuk menyampaikan mengenai anggaran. Nanti akan dipertanggungjawabkan (di depan mereka). Kecuali uangnya dari APBN, silakan dipertanggungjawabkan kepada DPR,” jelas dia.

Berdasarkan premi dan ekuitas

Di tempat terpisah. Senada, AAUI pun mengajukan usulan kepada OJK terkait dengan pungutan yang akan dikenakan kepada industri asuransi di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif AAUI, Julian Noor, sebaiknya OJK sebagai regulator yang menyelenggarakan kegiatan dan mengawasi sistem keuangan dibiayai oleh negara. “Di Jepang dan beberapa negara lainnya, regulator dibiayai oleh negara dalam melakukan operasional,” ujar Julian.

Dia juga memberikan usulan kalau OJK sebaiknya menarik iuran kepada industri keuangan, khususnya di industri asuransi dengan melihat pada basis premi dan ekuitas, bukan total aset. “Jika OJK menarik pungutan berdasarkan premi maka hal tersebut sangat berkaitan dengan kinerja tahunan suatu perusahaan. Apalagi pungutan OJK dikenakan secara tahunan maka akan sangat sesuai,” paparnya.

Julian juga mengusulkan, iuran OJK berbasis ekuitas karena hal tersebut berkaitan dengan kemampuan umum sebuah perusahaan terutama dalam menentukan retensi di Industri asuransi. “Tetapi khusus untuk ekuitas, kami menginginkan agar ada batas atas dan batas bawah agar juga tidak memberatkan perusahaan,” ungkap dia. [dias/ria]

BERITA TERKAIT

Laba Bersih Bersih MNC Studio Tumbuh 49% - Ditopang Rating Tinggi dan Iklan

NERACA Jakarta – Di kuartal tiga 2018, PT MNC Studios International Tbk (MSIN) mencatatkan laba bersih Rp168,1 miliar atau naik…

BPOM Awasi 9.392 Iklan Obat dan Makanan

BPOM Awasi 9.392 Iklan Obat dan Makanan   NERACA Manado - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengawasi sebanyak 9.392 iklan…

Harga Premium Tidak Naik untuk Jaga Daya Beli dan Inflasi

NERACA Jakarta -- Presiden Jokowi menegaskan,  harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium tidak mengalami kenaikan. Pasalnya, presiden khawatir kenaikan harga…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Prediksi Nilai Tukar Rupiah Rp14.800-15.200 Per Dolar

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengestimasi nilai tukar Rupiah per dolar AS sepanjang 2019 akan…

BTN Jalin Kerjasama dengan KOI - Program Satu Juta Rumah

      NERACA   Jakarta - Sejalan dengan komitmen menyukseskan Program Satu Juta Rumah dan mendukung kesejahteraan para atlet…

Maybank Sediakan Fasilitas Pinjaman Rp3 Triliun untuk AP II

      NERACA   Jakarta - PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) meningkatkan kemitraan strategis dengan PT Angkasa…