Pemerintah Diminta Fokus Perbaiki Industri Lokal

NERACA

Jakarta - Pemerintah diminta fokus lebih dulu pada perbaikan struktur industri domestik ketimbang mengejar target penyelesaian perjanjian perdagangan bebas. Ekonom Universitas Padjajaran Ina Primiana berpendapat free trade agreement (FTA) alias perdagangan bebas tidak akan berdampak positif ketika industri di dalam negeri tak siap.

Dia mencontohkan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang membuat Indonesia kebanjiran produk impor asal Negeri Tirai Bambu karena industri lokal kurang berdaya saing. "Lebih baik sibuk mengurus industri kita supaya tetap bertahan daripada kita memikirkan dulu FTA yang terus membuka keran-keran impor masuk," katanya di Jakarta, Kamis (10/1).

Perbaikan struktur industri yang dimaksud menyangkut penghiliran industri yang selama ini mandek di hulu dan hanya memperdagangkan barang mentah. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pemetaan terhadap subsektor industri yang tumbuh dan yang jenuh. "Dengan begitu, kita tahu mana barang yang perlu diimpor dan mana yang tidak," katanya.

Dari aspek teknis, Ina juga menyoroti tim negosiasi Indonesia yang kerap berganti-ganti orang sehingga keputusan yang diambil kerap tak konsisten. "Kita harus buat suatu SOP (standard operating procedure). Kalau mau buat FTA, siapa leading sector-nya," ujarnya.

Negara-negara seperti Korea Selatan dan Taiwan misalnya, memiliki tim khusus negosiasi FTA. Ina mengatakan Indonesia tak perlu khawatir akan kalah dari negara lain yang lebih dulu menjalin FTA dengan negara lain, misalnya Malaysia yang lebih dulu menjalin preferential trade agreement (PTA) dengan Pakistan. Perundingan FTA yang dilakukan terburu-terburu hanya akan membuat Indonesia lemah dalam negosiasi.

Prioritaskan Negosiasi

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan pemerintah pada 2013 akan memprioritaskan negosiasi comprehensive economic partnership agreement (CEPA) dengan Korea Selatan dibanding kerjasama perdagangan lainnya.

Pembahasan CEPA Indonesia-Korsel telah memasuki negosiasi putaran kedua (second round negotiation). Prioritas kerjasama perdagangan internasional lainnya mengegolkan daftar produk ramah lingkungan (environmental goods list) dalam forum APEC, trade fasilitation serta least development countries (LDCs) dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Di luar itu, ada hal-hal yang prioritasnya tinggi, tapi tidak setinggi tiga hal tadi, termasuk PTA dengan negara-negara Amerika Latin, Chile dan Peru, serta Afrika Selatan, tapi itu juga mungkin sedikit di belakang prioritas kita menyelesaikan (FTA) Asean dengan India, Asean dengan Jepang dan Indonesia dengan Australia," jelasnya.

Gita juga menegaskan tidak akan ada peninjauan ulang FTA yang sudah ada, termasuk ACFTA. Menurutnya, China sudah menangkap keinginan Indonesia untuk menyeimbangkan perdagangan melalui investasi.

Namun, lanjutnya, tidak mudah mendatangkan investasi dari Negeri Tirai Bambu itu karena saat ini kapasitas produksi di negara itu tidak terpakai optimal karena adanya penurunan permintaan dari negara tujuan ekspor. "Jadi, sulit untuk mendorong mereka bangun pabrik di sini juga," tuturnya.

BERITA TERKAIT

Revolusi Industri 4.0 Era Baru UKM Indonesia

Revolusi Industri 4.0 Era Baru UKM Indonesia NERACA Denpasar - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menyebutkan bahwa Revolusi Industri…

Gelar Festival Permainan Games - Telkom Ajak Milenial Bangun Industri Games

NERACA Jakarta - Kementerian BUMN RI bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menggelar event Spirit of Millennials Games Day 2018 di…

Pesatnya Industri E-Commerce, Bisnis Afiliasi Isynergy Ikut Tumbuh

      NERACA   Jakarta - Pesatnya pertumbuhan teknologi digital, terutama di bidang pemasaran, menimbulkan perspektif baru dalam budaya…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Indonesia Latih Petani Hortikultura Timor-Leste

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia memberikan pelatihan teknis hortikultura kepada petani Timor Leste di desa Oesilo, Oecussi untuk membangun ekonomi…

Pungutan Ekspor Sawit Dihentikan, Program Jalan Terus

NERACA Jakarta – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tetap menjalankan programnya, meski pemerintah menghentikan sementara dana pungutan ekspor…

Menperin: IKM Makanan dan Tenun Kian Prospektif

NERACA Jakarta – Industri kecil dan menengah (IKM) di Provinsi Riau masih menjadi sektor andalan dalam menunjang roda perekonomian masyarakat…