Hatta: Tidak Ada PHK - Dampak Kenaikan UMP

NERACA

Jakarta - Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di 2013 tidak hanya akan memberikan dampak terhadap keberlangsungan bisnis para pengusaha, namun akan memberikan imbas pengurangan karyawan guna menekan biaya produksi. Asosiasi Pertekstilan Indonesia(API) menyatakan ada perusahaan tekstil melakukan Putus Hubungan Kerja (PHK) 2.300 karyawan. Tapi pemerintah malah menyatakan tak ada tanda-tanda PHK.

Menteri Kordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, dari hasil rapat koordinasi dengan beberapa menteri ekonomi, disimpulkan belum ada perusahaan yang berniat melakukan PHK. Kesimpulan ini dia dapat dari hasil laporan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. "Tadi dilaporkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, belum ada tanda-tanda PHK ataupun perusahaan yang berencana PHK," ujar Hatta usai melangsungkan rapat koordinasi terkait penciptaan lapangan kerja di kantornya.

Akan tetapi, lanjut dia, ada laporan beberapa perusahaan yang meminta penangguhan pembayaran gaji karyawan sesuai batas UMP yang baru. Selain itu, pemerintah akan memberikan perhatian yang tinggi terhadap perusahaan padat karya yang benar-benar mengalami kesulitan dalam membayar upah sesuai UMP. "Tapi ada perusahaan yang mengajukan penundaan UMP. Itupun karena semuanyalaborintensive (padat karya)," jelasnya.

Menurut dia, dalam mendukung program ini, perusahaan harus diberikan pendekatan khusus seandainya ada niatan dari perusahaan tersebut melakukan PHK, yang pastinya akan mengakibatkan pengangguran. "Kita akan tetap pertahankan yang sudah ada, dan kita pastikan supaya tidak ada PHK. Apabila ada hal-hal yang mengganggu harus dilakukan pendekatan," ujar Hatta.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat saat ini terdapat 908 perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan pembayaran UMP 2013. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, iklim usaha di Indonesia harus dijaga agar berada dalam kondisi yang kondusif.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengungkapkan, ada satu perusahaan tekstil dan satu garmen yang tak sanggup membayar UMP sebesar Rp 2,2 juta/bulan. Dua perusahaan yang berlokasi di Tangerang, Banten, ini langsung mengambil kebijakan pemangkasan jumlah karyawan hingga 2.300 orang.

Ade menambahkan, kedua perusahaan tersebut ialah perusahaan tekstil yang memangkas karyawannya hingga 900 orang, dan perusahaan garmen atau pakaian jadi yang memangkas karyawannya hingga 1.400 orang, sehingga totalnya sebanyak 2.300 orang. "Dua itu adalah dari tekstil dan garmen, yang garmen 1.400 orang, dan tekstilnya 900. Karena mereka mau relokasi. Yang satu ke Jawa Tengah dan yang satu lagi ke Jawa Barat," ujarnya.

BERITA TERKAIT

Dampak Serbuan Impor China - Penjualan Asia Pacific Fibers Turun 3,99%

NERACA Jakarta - Serbuan impor bahan baku dari China memberikan sentimen negatif terhadap penjualan PT Asia Pacific Fibers Tbk. (POLY).…

Tokoh Agama di Sukabumi Kembali Imbau Warga Tidak Terprovokasi - Pascapemilu

Tokoh Agama di Sukabumi Kembali Imbau Warga Tidak Terprovokasi Pascapemilu NERACA Sukabumi - Kembali, salah satu tokoh agama di Sukabumi…

Meski Ada Aturan Baru, Tarif Tiket Pesawat Diprediksi Tak Turun

  NERACA   Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan aturan baru soal tiket pesawat. Aturan tersebut…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kementerian PUPR Sertifikasi Prajurit Zeni TNI AD - Dukung Percepatan Pembangunan

        NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan kompetensi Sumber Daya…

AXI Raih Penghargaan Printpack Indonesia Awards

    NERACA   Jakarta - PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI), anak perusahaan PT Astra Graphia Tbk yang memfokuskan diri…

Penentuan Lokasi Ibukota Ditetapkan Presiden Tahun Ini

    NERACA   Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, calon lokasi ibukota negara yang baru…