Ekonomi Diprediksi Stabil, Inflasi di Level 4,5% - Hasil Rapat Dewan Gubernur

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi di tahun 2013 dan 2014 masih akan terkendali di kisaran 4,5% plus -1%. Sementara inflasi di sepanjang tahun 2012 lalu tercatat sebesar 4,3% (year on year/yoy). Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan, terkendalinya inflasi sebagai hasil dari berbagai kebijakan BI yang juga didukung dengan makin baiknya koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Inflasi di 2012 sebesar itu didorong oleh inflasi inti yang stabil, inflasi volatile food yang terkendali, dan inflasi administered prices yang rendah. Juga didukung koordinasi yang semakin intensif antara BI dan pemerintah melalui forum TPI (Tim Pengendali Inflasi) dan TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah), terutama pada upaya peningkatan produksi, kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga pangan strategis,” jelas Darmin, ketika ditemui dalam acara Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG), d Jakarta, Kamis (10/1).

Dengan demikian, hasil RDG memutuskan suku bunga acuan atau BI Rate tetap di level 5,75%. Tingkat suku bunga tersebut dinilai masih konsisten dengan sasaran inflasi tahun 2013 dan 2014 yang telah disebutkan di atas. Mengenai pertumbuhan ekonomi, BI memprediksi pada 2013 akan berada di kisaran 6,3%-6,8%, sementara di 2014 ada di kisaran 6,7%-7,2%.

“Pertumbuhan (di tahun 2013 dan 2014) tersebut ditopang oleh konsumsi yang terus meningkat dan investasi yang tetap kuat, dan ekspor juga diperkirakan akan membaik,” terang Darmin. Sementara pertumbuhan ekonomi di 2012, selain didukung oleh stabilitas makro dan sistem keuangan yang terjaga, kemudian konsumsi rumah tangga dan domestik yang meningkat, juga terpengaruh dari sisi produksi dan kawasan.

Sementara nilai tukar rupiah di 2012 mengalami depresiasi dengan volatilitas cukup rendah. Rupiah secara point-to-point melemah 5,91% (yoy) selama tahun 2012 ke level Rp9.638 per dollar AS. Tekanan depresiasi terutama terjadi di triwulan II dan III 2012 terkait memburuknya kondisi perekonomian global yang berdampak pada arus masuk portofolio asing ke Indonesia.

Dari sisi domestik, tekanan terhadap rupiah berasal dari tingginya permintaan valas untuk keperluan impor di tengah perlambatan kinerja ekspor. “Nilai rupiah kembali bergerak stabil pada triwulan IV 2012 seiring dengan peningkatan arus masuk modal asing yang cukup besar, baik dalam portofolio maupun investasi langsung,” tutur Darmin.

Sedangkan dari sektor keuangan, bank sentral memandang bahwa sistem keuangan masih terjaga stabilitasnya serta fungsi intermediasi perbankannya tetap berjalan baik. Hal ini tercermin pada rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) yang sebesar 17,4%, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross sekitar 2% pada November 2012. Kemudian, pertumbuhan kredit hingga akhir November 2012 sebesar 22,3% (yoy), dan diperkirakan mencapai 23% di akhir tahun 2012 lalu.

“Sejalan dengan meningkatnya investasi, kredit investasi tumbuh cukup tinggi sebesar 29,8% (yoy) dan kredit modal kerja tumbuh 26,1% (yoy). Sementara kredit konsumsi hanya tumbuh 12,1%, yang disebabkan oleh penerapan kebijakan pengaturan besaran LTV (loan to value) dan minimum uang muka (down payment/DP),” katanya.

Lima pilar

Darmin juga menambahkan, adanya aturan rasio maksimal pemberian pembiayaan atau loan to value (LTV) lantas bukan berarti BI ingin agar kredit perbankan turun drastis. Kredit konsumtif mereka boleh tetap naik, tapi pemberian kreditnya harus prudent. “Kita membuat aturan (LTV) itu supaya pemberian kreditnya lebih prudent, sehingga risiko NPL jadi rendah,” ujarnya.

Ke depan, kata Darmin, kebijakan BI akan diarahkan untuk mengelola permintaan domestik agar sejalan dengan upaya untuk menjaga keseimbangan eksternal. Ada lima pilar kebijakan yang akan dilakukan BI.

Pertama, kebijakan suku bunga akan ditempuh secara konsisten dengan perkiraan inflasi ke depan. Kedua, kebijakan nilai tukar akan diarahkan untuk menjaga pergerakan rupiah sesuai dengan kondisi fundamental. Ketiga, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan mendukung terjaganya keseimbangan internal dan eksternal.

Keempat, penguatan strategi komunikasi kebijakan untuk mengelola ekspektasi inflasi. Kelima, penguatan koordinasi BI dan pemerintah dalam mendukung pengelolaan ekonomi makro, khususnya dalam memperkuat struktur perekonomian, memperluas sumber pembiayaan ekonomi, penguatan respons sisi penawaran, serta pemantapan Protokol Manajemen Krisis (PMK). [ria]

BERITA TERKAIT

Dewan Pers Tegaskan Kewenangannya Sesuai UU

Dewan Pers Tegaskan Kewenangannya Sesuai UU NERACA Jakarta - Dewan Pers (DP) menegaskan kewenangannya dalam membuat sejumlah peraturan terkait dunia…

PDAM Kota Depok Ringankan Biaya Pasang Baru 50 Persen - Antisipasi Stabilisasi Inflasi 2018

PDAM Kota Depok Ringankan Biaya Pasang Baru 50 Persen Antisipasi Stabilisasi Inflasi 2018 NERACA Depok - Upaya antisipasi pengendarian stabilisasi…

Jurnalis Afsel Pelajari Potensi Kerjasama Ekonomi dengan Indonesia

    NERACA   Jakarta - Dalam rangka memperingati 25 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Afrika Selatan, Kedutaan Besar RI (KBRI) di…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bunga KPR Disebut Bakal Naik di 2019

    NERACA   Jakarta - Ekonom Andry Asmoro mengemukakan, kenaikan suku bunga acuan akan semakin meningkatkan potensi kenaikan suku…

Pemerintah Kucurkan KUR Khusus Peternakan

    NERACA   Wonogiri – Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikhususkan peternakan rakyat. Hal itu sebagai implementasi…

Perang Dagang Mulai Berdampak ke Sektor Finansial

      NERACA   Jakarta – Perang dagang antara China dengan Amerika Serikat (AS) mulai berdampak ke sektor finansial.…