Karyawan dan pengusaha sekarang sama-sama menghadapi dilema. Pasalnya, sampai saat ini menurut data Kemenakertrans tercatat 908 perusahaan yang meminta penangguhan pembayaran upah minimum provinsi (UMP). Langkah ini diambil para perusahaan tersebut agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Di sisi lain, nasib sebagian besar pegawai terutama kalangan bawah belakangan ini dihadapkan dengan persoalan hidup yang semakin berat. Mereka menjerit, karena menghadapi biaya berbagai kebutuhan hidup yang terus meningkat. Sementara mereka harus bersabar menanti keputusan perusahaan yang menangguhkan realisasi UMP pada awal tahun ini.

Kebutuhan hidup mereka semakin tertekan tentu terkait kebijakan pemerintah yang menaikkan tenaga tarif listrik (TTL) terhitung mulai bulan ini. Celakanya, kenaikan harga-harga barang sudah mulai terasa, dan mereka khawatir harga kebutuhan pokok masyarakat (Sembako) hampir semuanya dipastikan naik.

Ironisnya, sejumlah pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan bahwa kenaikan harga-harga tersebut dinilai wajar. Padahal masyarakat beban hidupnya sudah semakin berat. Sementara penyebab tidak sehatnya APBN yang disebabkan belanja pegawai PNS dan beban pembayaran utang dan bunga utang luar negeri, pemerintah tampaknya tak mampu melakukan kebijakan drastis misalnya melakukan moratorium penerimaan dan tidak menaikkan gaji PNS.

Pemerintah beralasan kenaikan tarif dibutuhkan untuk menekan subsidi listrik yang angkanya telah menembus Rp90 triliun. Selain itu, kenaikan tarif dilakukan demi meningkatkan rasio elektrifikasi Indonesia yang baru 75%.

Meski pengaturan kenaikan tarif listrik dilakukan secara bertahap yaitu setiap tiga bulan dinaikkan dengan besaran 4,3%,  secara otomatis biaya produksi dunia industri turut membengkak. Akibatnya, untuk menutupinya, kalangan industri dipastikan menaikkan harga jual yang tentunya makin memberatkan anggaran rumah tangga masyarakat .

Karena hampir tak ada jenis barang dan jasa yang bisa terbebas dari tekanan biaya produksi. Kalaupun mereka terpaksa harus bertahan dengan harga lama, pastilah yang diubah spesifikasi produk. Apa boleh buat, kenyataan ini tak bisa ditolak. Untuk barang konsumsi pokok, siapa yang bisa menghindar dari beban kenaikan TTL itu. Barangkali untuk barang dan jasa sekunder atau tertier masih bisa ditunda pembeliannya.

Kita menyadari ekonomi Indonesia tanpa subsidi justru lebih baik, lebih efisien, dan lebih sehat. Dengan demikian, kebijakan itu sudah tepat. Pemerintah bertekad mengamankan APBN yang dari tahun ke tahun defisitnya membesar. Defisit itu untuk memberikan kelonggaran dan stimulus pertumbuhan yang lebih besar dari waktu-waktu lalu. Namun, mengapa beban subsidi BBM tidak segera dicabut dan dialihkan ke proyek pembangunan infrastruktur?

Dampak negatif lainnya, adalah masalah sosial di masyarakat seperti kasus bunuh diri akibat tidak kuat menahan beban ekonomi tinggi jelas akan mempengaruhi suasana kehidupan masyarakat kita. Sedangkan kekhawatiran lain adalah ancaman PHK sepihak oleh perusahaan, akibat pengusaha merasa semakin berat menanggung beban biaya produksi sehingga terpaksa harus mengambil keputusan pahit tersebut. Semua persoalan itu menjadi tantangan pemerintahan SBY-Boediono pada 2013.