Perbankan Asing Mendominasi Penerima DHE Dalam Negeri

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) melansir sepuluh nama bank yang disebutnya sebagai penerima devisa hasil ekspor (DHE) terbesar di dalam negeri. Sementara dari total ekspor Indonesia di 2012 lalu, berdasarkan data global per Oktober 2012, baru 85% atau senilai US$12 miliar dari DHE Indonesia yang sudah masuk ke perbankan dalam negeri. Sedangkan sisanya yang 15% atau US$2 miliar masih diterima dari bank-bank devisa di luar negeri, yang mayoritas adalah DHE dari sektor migas dan tambang.

“Ada 10 bank besar yang paling banyak menerima DHE, yakni Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Citibank, HSBC, Tokyo Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Indonesia, Standard Chartered Bank, dan DBS Bank,” kata Hendi Sulistyowati, Direktur Eksekutif Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter BI di Jakarta, Rabu (9/1).

Dari kesepuluh bank itu hanya empat bank lokal yang namanya tercantum dalam daftar sepuluh besar BI tersebut, sedangkan sisanya adalah bank-bank asing yang sejumlah enam bank. Sektor yang paling banyak menghasilkan devisa yang masuk, pada periode Januari sampai Oktober 2012, adalah batu bara (sebesar US$17 miliar), CPO (sebesar US$11,6 miliar) , permesinan dan mekanik (sebesar US$7,4 miliar), tekstil (US$7 miliar), dan barang-barang kimia (US$6,7 miliar).

Bank sentral, kata Hendi, memang melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri dengan PBI Nomor 14/25/PBI/2012. Salah satu perubahan yang tercantum dalam PBI yang baru adalah mengenai kapan seharusnya DHE itu masuk ke bank dalam negeri.

“Di PBI yang tahun 2012 lalu, DHE harus masuk enam bulan setelah tanggal PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) sedangkan mulai tahun 2013 ini sudah harus masuk dalam waktu tiga bulan. Sedangkan pembayaran yang melebihi jatuh tempo tiga bulan harus dilakukan dalam 14 hari, di mana tidak berubah sejak PBI kemarin,” jelas dia.

Sanksi kecil

Sementara perihal sanksi kepada eksportir yang belum memasukkan DHE sesuai dengan waktu yang ditetapkan adalah sanksi administratif berupa denda sebesar 0,5% dari nilai nominal DHE yang belum diterima dengan nominal terbanyak sebesar Rp100 juta, untuk satu bulan pendaftaran PEB.

“Untuk sanksi, pada ketentuan sebelumnya ada minimal Rp10 juta, tapi dalam praktiknya banyak kita jumpai yang sanksinya tidak sampai segitu, misalnya Rp3 juta atau 5 juta. Maka kita hilangkan minimalnya untuk asas keadilan. Maksimal sanksi itu 0,5% dengan nominal Rp100 juta dari nilai PEB,” papar Hendi.

Sanksi itu, lanjut Hendi, harus dibayarkan ke rekening BI. Jika masuk rekening BI, maka akan lebih mudah untuk dimonitor dan itu secara legal diperbolehkan. “Karena kita harus tahu apa dendanya sudah dibayar atau belum. Itu sanksinya denda dulu, kalau denda tidak dibayar, dan duitnya tetap tidak dimasukkan baru dikasih sanksi penangguhan,” ungkapnya.

Menurut Hendi, sanksi penangguhan atas pelayanan ekspor itu merupakan sanksi pemberatan, tapi jika si eksportir sudah membayar denda, maka sanksi BI tidak akan sampai sana. Namun sayangnya, sanksi tersebut mentok sampai penangguhan saja, atau tidak sampai membatalkan status suatu perusahaan sebagai eksportir.

Dia juga menerangkan bahwa hambatan dalam menerapkan aturan DHE tersebut, yakni terletak pada eksportir dan bank. Misalnya eksportir yang berpindah alamat, namun dia tidak mengubah data di PEB atau NPWP.

“Sehingga kalau DHE belum masuk, kita sulit mencari. Kalau dia masuk lewat bank akan gampang, (DHE) masih kurang kita kontak bank. Memang masih banyak eksportir “nakal” seperti ini, yang uangnya tidak masuk tapi tidak mau kena sanksi. Dia nomaden (berpindah-pindah), tapi tidak meng-update nomor induk kepabeanan maupun di NPWP. Kalau sampai begitu, kita titipkan surat kepada bea cukai tempat dia mengekspor karena itu satu-satunya cara. Jika alamat eksportir di pelosok daerah atau tidak jelas," terangnya.

Masuk laporan BI

Sementara masalah di perbankan, menurut Hendi, adalah kerepotan bank dalam merinci keseluruhan transaksi ekspor yang harus dicantumkan dalam laporan ke BI. “Di bank-bank besar itu transaksinya banyak sekali, dan eksportir itu (biasanya) melapor pada last minute. Misalnya enam bulan, dia lapor pada bulan kelima. Banknya masih kesulitan dalam sebulan untuk meng-cover semua transaksinya jadi masih ada bank yang utang laporan DHE kepada BI,” jelas dia.

Sehingga banyak juga eksportir yang bilang sudah memasukkan uang, tetapi laporannya belum masuk ke BI karena masih menumpuk di bank. “Dalam penelitian saya, banyak (bank) yang belum memiliki sistem yang baik untuk mencatat DHE, khususnya rincian transaksi ekspor (RTE). Kalau catatan uangnya mungkin bagus, tapi begitu sampai rincian per PEB, banyak yang masih utang laporan,” tutur Hendi.

Sebagai informasi, pada periode Januari sampai Oktober 2012, DHE yang dihasilkan mencapai total US$129,4 miliar, di mana sebanyak US$107,1 miliar telah masuk melalui bank dalam negeri, sedangkan sisanya sebesar US$22,3 miliar masih berada di bank luar negeri. [ria]

BERITA TERKAIT

Menteri Luar Negeri - Masa Depan Indonesia Tergantung Pengelolaan Laut

Retno Marsudi Menteri Luar Negeri Masa Depan Indonesia Tergantung Pengelolaan Laut Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa…

Pemerintah Hamburkan Dolar ke Luar Negeri, BI ke Dalam Negeri

Oleh: Gigin Praginanto, Pemerhati Kebijakan Publik Berapa banyak bank bakal klenger dihantam kredit macet? Berapa banyak pekerja bakal kena PHK…

Peran Penting Perbankan dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah

    NERACA   Gorontalo - Bupati Bone Bolango, Hamim Pou mengatakan kehadiran perbankan berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi di…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Dorong Penetrasi Asuransi, Insurance Day Digelar di 18 kota

      NERACA   Jakarta - Dewan Asuransi Indonesia (DAI) menyelenggarakan peringatan hari asuransi atau Insurance Day 2018. Perayaan…

Pertumbuhan Kredit Tahun Depan akan Melambat

      NERACA   Jakarta – Kalangan industri perbankan memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit pada 2019 akan melambat dari 13…

OJK Ikut Bangun 1.000 Unit Hunian Sementara

    NERACA   Palu - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri jasa keuangan siap membangun 1.000 unit hunian sementara…