DPR Akan Panggil Pelaku Industri dan OJK - Protes Iuran OJK

NERACA

Jakarta - Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) yang menetapkan besaran pungutan OJK kepada industri perbankan dan asuransi sebesar 0,03%-0,06% dari total aset, memang ditentang keras kalangan industri jasa keuangan. Menurut Ketua DK OJK, Muliaman Darmansyah Hadad, hal tersebut merupakan upaya dalam melaksanakan amanat UU No 21/2011 tentang OJK, serta alternatif pembiayaan OJK yang akan mandiri tanpa menggunakan APBN pada 2017 mendatang.

Oleh karena itu, Komisi XI DPR akan mengundang sejumlah asosiasi dari industri jasa keuangan bersama OJK guna membahas masalah pungutan ini. Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Aziz, mengatakan bahwa di dalam UU OJK juga mengatur jika lembaga ini dibiayai oleh APBN. Dengan demikian, protes kalangan industri jasa keuangan terkait porsi iuran pun masuk wilayah pemerintah dan DPR.

Harry mengatakan, apabila masih ada industri yang menolak untuk membayar pungutan, maka DPR akan memanggil industri bersangkutan dengan OJK, untuk membahas mengenai pungutan yang dikenakan. Hal itu dilakukan dengan alasan OJK akan diperkecil pendanaan dari APBN.

“Sepertinya industri belum ada yang sepakat. Jadi, nanti akan saya tanyakan kepada industri sepakatnya itu bagaimana. Saya paham pungutan itu menambah biaya yang mereka keluarkan,” jelas Harry di Jakarta, Rabu. Sebagai informasi, dalam UU OJK diatur mengenai pengenaan pungutan yang dilakukan OJK kepada industri jasa keuangan. Pungutan dilakukan untuk digunakan sebagai dana operasional OJK dalam keseharian mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan.

Namun faktanya, reaksi keras memang terjadi terkait pungutan itu. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menilai iuran yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 0,03%-0,06% dari total aset pada akhirnya akan membebani nasabah atau tertanggung yang dapat mempengaruhi biaya premi (besaran angka yang harus dibayar setiap bulan) tertanggung itu sendiri.

Ketua Umum AAJI, Hendrisman Rahim mengatakan, pihaknya belum memutuskan sikap terkait pengenaan iuran oleh OJK, meskipun AAJI telah menerima berkas resminya Selasa (27/11) lalu. "Kami sedang membahas angka-angkanya. Prinsipnya, industri asuransi jiwa mendukung adanya OJK, tapi penetapan besaran iuran perlu dicermati dengan teliti," kata dia, belum lama ini.

Hendrisman juga menyampaikan, dari pembicaraan sepintas dengan beberapa pelaku industri asuransi jiwa, banyak pendapat yang disampaikan terkait penetapan iuran OJK tersebut. "Ada yang mengatakan sebaiknya iuran OJK didasarkan new business atau pendapatan. Ada yang keberatan kalau berdasarkan aset," kata dia, mengklaim.

Namun yang pasti, lanjut Hendrisman, AAJI akan menyatakan sikap resminya pada 5 Desember 2012 mendatang, setelah melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan para pelaku industri asuransi jiwa. Sementara Ketua Umum AAUI, Kornelius Simanjuntak, mengatakan yang sangat menyayangkan upaya pemerintah, yang terkesan membiarkan OJK hidup dari pungutan yang dikenakan kepada industri jasa keuangan.

Apalagi, besaran angka untuk pungutan yang dikenakan masih sangat memberatkan pelaku industri keuangan, termasuk industri asuransi. “Tetap menurut saya itu idealnya pemerintah yang membiayai. Kalau industri yang bayar, maka kepada siapa OJK mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan. Tentu harusnya kepada kita dong. Kan kita yang bayar mereka,” keluh dia. [ardi]

BERITA TERKAIT

Penjelasan Belum Memuaskan - BEI Bakal Kembali Panggil Manajemen SOCI

NERACA Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali meminta manajemen PT Soechi Lines Tbk (SOCI) meminta penjelasan terkait dengan…

Kelancaran Pembahasan RUU Tergantung Kesungguhan DPR-Pemerintah

Kelancaran Pembahasan RUU Tergantung Kesungguhan DPR-Pemerintah NERACA Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai kecepatan dan kelancaran pembahasan Rancangan…

Industri Minuman Ringan Sudah Terapkan Teknologi HPP

NERACA Jakarta – Industri makanan dan minuman di Indonesia semakin siap menerapkan revolusi industri 4.0 dengan pemanfaatan teknologi terkini. Berdasarkan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Asosiasi Dukung Penindakan Fintech Ilegal

      NERACA   Jakarta - Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) mendukung penindakan hukum terhadap aksi perusahaan teknologi finansial (tekfin)…

Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Kredit 11,5%

  NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 11,5 persen pada 2019 lebih rendah…

Adira Insurance Berikan Penghargaan 23 Kota - Sistem Tata Kelola Keselamatan Jalan

      NERACA   Jakarta - Asuransi Adira menyelenggarakan Indonesia Road Safety Award (IRSA) sebagai upaya untuk menyadarkan pentingnya…