Kebijakan Net Negative Flow Keliru

NERACA

Jakarta – Kebijakan net negative flow yang selama ini dipertahankan pemerintah merupakan suatu hal yang keliru. Demikian disampaikan Koordinator Koalisi Anti Utang Dani Setiawan kepadaNeraca baru-baru ini.

Net negative flow terjadi karena penarikan jumlah utang baru lebih sedikit daripada pembayaran utang lama.

“Contoh, kita meminjam Rp 1 miliar, lalu di tahun yang sama kita harus membayar utang Rp 2 miliar. Justru yang kita kembalikan ke luar itu lebih besar,” kata Dani.

Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa setiap utang yang diterima tidak memiliki manfaat sama sekali pada proses pembangunan di Indonesia. Itulah kenapa utang luar negeri tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia.

Strategi ini, kata Dani, merupakan langkah keliru karena hanya melanjutkan praktik eksploitasi utang luar negeri terhadap anggaran negara akibat terjadinya selisih transfer negatif yang terjadi sejak 1984/1985.

Langkah ini juga bukan solusi untuk mengurangi beban utang karena makin meningkatnya beban biaya utang dari penarikan utang-utang baru berbiaya mahal seperti Surat Berharga Negara oleh Pemerintah.Kebijakan inijuga, kata Dani,sangat biaskepentingankreditor.

Untuk diketahui, alokasi untuk pembayarancicilan bunga dan pokok utang dalam RAPBN 2013 adalah Rp 171,7 triliun atau 15% dari total belanja pemerintah pusat. Jumlah tersebut meningkat dari 2012, yaitu Rp 167,5 triliun.

Besarnya alokasi pembayaran bunga utang dan cicilan pokok tersebut akan mengurangi porsi anggaran untuk sektor yang lain. Alokasi pembayaran utang pada 2013 tersebut jauh lebih tinggi daripada alokasi untuk kesehatan yang hanya Rp 50,9 triliun.

Hal lain yang mendasar dari masalah net negative flow ini, kata Dani, adalah Indonesia mengirim hasil kegiaan ekonomi nasional kepada pihak luar. “Kita tidak ingin hasil kerja produksi di tingkat nasional, baik rakyat, swasta, maupun pemerintah, itu sebagian besar ditransfer untuk pembayaran utang. Net negative flow juga menyebabkan struktur ekonomi kita rentan karena kebutuhan pembayaran utang yang besar sekaligus karena kebutuhan cadangan ekonomi yang besar. Ini akan mengganggu neraca perdagangan kita,” kata dia.

Hal yang sama terjadi pada utang swasta. Semakin besar utang swasta akan meningkatkan rasio pembayaran utang Indonesia terhadap penerimaan ekspor. “Neraca perdagangan kita yang sekarang defisit, selain karena impor BBM, impor teknologi, juga karena pembayaran utang yang besar. Akibatnya fatal bagi struktur fundamental ekonomi kita. Kita membiayai terus keuntungan yang diperoleh pihak-pihak luar lewat sumberdaya yang kita hasilkan,” jelas Dani.

Memang betul bahwa utang sudah terlanjur dimiliki Indonesia dan harus dilunasi. Namun cara pemerintah dengan terus berutang karena defisit anggaran yang sudah direncanakan itu salah. “Harus ada upaya-upaya untuk mengurangi beban utang, atau tidak terus-menerus membebani APBN dengan utang-utang baru. Pengurangan beban utang ini harus dilakukan dengan cara ekstrem.Masakkita mau ada dalam masalah yang sama sampai 20-30 tahun ke depan? Apalagi kalau dilihat dari tren jatuh tempo pembayaran utang kita yang diskenariokan sampai 2033. Itupun kalau tidak ada utang baru,” jelas Dani.

BERITA TERKAIT

Kebijakan Anggaran Pemprov Banten 2020 Mulai Disusun

Kebijakan Anggaran Pemprov Banten 2020 Mulai Disusun NERACA Serang - Pemprov Banten mulai menggelar tahapan penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran…

KEBIJAKAN BARU DISKON PAJAK JUMBO - Pengusaha Yakin Investor China Serbu RI

Jakarta-Sejumlah pengusaha meyakini aturan diskon pajak jumbo yang dirilis pemerintah awal pekan ini akan membuat investor, khususnya dari China dan…

Kebijakan Aneh PT KAI Rugikan Konsumen

PT KAI mengumumkan mulai 8 Juli 2019 tidak ada lagi tarif khusus KA Argo Parahyangan Bekasi-Gambir khususnya di pagi hari,…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Indeks Pembangunan Kesehatan : Bali Tertinggi, Papua Terendah

    NERACA   Jakarta - Provinsi Bali menjadi wilayah yang memiliki Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) paling tinggi sementara…

Presiden Minta Menteri Antisipasi Dampak Kekeringan

    NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri kabinet kerja untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang terjadi…

BPS : Penduduk Miskin Berkurang 530 Ribu Jiwa

    NERACA   Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 mencapai sebesar 25,14…