Tim Internal PD Harus Buktikan

Wisma Atlet Sea Games Terkait Prestise Indonesia

Jakarta---Pembangunan wisma atlet yang menelan biaya sekitar Rp200 miliar harus terus berjalan meski ada “gangguan” terkait issu suap yang melibatkan Sesmenpora, Wafid Muharam sebesar Rp3,2 miliar. Ini menyangkut sukses dan tidaknya Indonesia. “Pembangunan wisma atlet harus jalan terus, tak boleh terganggu. Karena Sea Games menyangkut nama baik bangsa dan negara,” kata Pendiri Partai Demokrat, Hencky Luntungan kepada wartawan di Jakarat,15/5.

Namun menyangkut kasus suap Rp3,2 miliar, Hencky menegaskan Tim pencari fakta Partai Demokrat harus bekerja professional. “Kalau memang bukti keterlibatan kader Demokrat ada. Maka harus diungkap ke public, demi menjaga ruh partai yang komit memberantas a praktek KKN,” tambahnya.

Lebih jauh Hencky meminta KPK berani menindak tegas siapapun kader partai yang memang terbukti terlibat. Bahkan tidak perlu memandang jabatannya. “Karena Ketua Dewan Pembina PD, SBY sudah menyatakan takkan melindungi siapapun kader PD yang terlibat suap,”tegasnya..

Menyinggung soal mantan pengacara Rosa, Komarudin Simanjuntak, Hencky meminta masyarakat mencermati benar kasus ini. “Saya meragukan semua pernyataan Komarudin,”terangnya.

Sementara itu Ketua Departemen HAM PD, Rachlan Nasidik membantah adanya perpecahan di tubuh partai. “Sikap PD jelas, takkan melindungi kader korup. Kami mendukung KPK, maka siapapun yang terlibat entah itu Nazarudin, Andi Malarangeng dan semua kader PD lainnya tidak akan dilindungi,” dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Minggu (15/5)..

Kader-kader Partai Demokrat yang terlibat tidak akan lolos dan mereka harus mempertanggungjawabkannya secara individual. “Kami juga tidak mengatur-ngatur KPK untuk mendorong seseorang menjadi tersangkat,” tegasnya.

Sementara itu Aktivis Indonesian Coruption Wacth, Emerson Juntho mengatakan sebaiknya KPK segera memanggil yang terlibat. “Semuanya harus diperiksa, Menegpora, Bendum Demokrat, anggota komisi X, banggar dan lain-lain yang diduga terlibat, termasuk pengacara Rosa,” jelasnya.

Badan anggaran adalah titik mula munculnya korupsi di DPR karena penetapan anggaran selama ini memang rawan terjadi korupsi.”Memang semua diawali di banggar, makanya yang harus diperiksa juga itu orang-orang banggar. Praktek percaloan sudah terang-terangan dengan mengajukan perusahaan-perusahaan yang mereka miliki,”tandasnya. **cahyo