NERACA

Jakarta – Sektor perikanan memang belum menjadi bidang “seksi” yang dilirik perbankan nasional. Buktinya, angka kucuran kredit usaha rakyat (KUR) ke sektor ini masih terlampau kecil, kurang dari 5%, jika dibandingkan dana jaminan yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 30 triliun setiap tahun.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, minimnya kucuran KUR di sektor perikanan lebih dikarenakan sosialisasi yang minim. Di samping itu, kata Cicip, keengganan perbankan menyalurkan kredit ke nelayan dan pembudidaya ikan juga karena sektor perikanan masih dikategorikan berisiko tinggi.

“Jadi sosialisasinya kepada nelayan dan pembudidaya belum maksimal. Kemarin itu terus terang aja Presiden terkejut kenapa KUR ini nelayan kok tidak tahu. Artinya adalah pemda setempat dan perbankan belum secara masif memberikan informasi kepada nelayan,” ujar Cicip kepada pers usai acara Refleksi 2012 dan Outlook 2013 Pembangunan Kelautan dan Perikanan di kantor KKP, Rabu (9/1).

Karena itu, Cicip mengaku sudah memerintahkan para kepala dinas untuk memberikan penyuluhan mengenai KUR kepada nelayan dan petambak. Bahkan, kata dia, bila perlu pihaknya siap memberikan pendampingan kepada mereka agar lebih mudah mendapatkan dana dari bank di program KUR ini.

Lebih jauh MKP mengakui, keengganan perbankan menyalurkan kredit ke sektor perikanan lantaran sektor ini masih dikategorikan berisiko tinggi. Padahal, menurutnya, risiko itu bisa diminimalisasi lewat penerapan teknologi. Apalagi, kementerian yang dia pimpin juga sudah memberikan beragam bantuan teknologi kepada nelayan, seperti peralatan dan kapal penangkap ikan.

“Termasuk juga kita sudah memberikan peralatan teknologi informasi di 818 pelabuhan di seluruh Indonesia. Sehingga sudah bisa diberikan informasi tentang iklim dan produksi ikan,” beber menteri yang sebelumnya seorang pengusaha tersebut.

Tak Ada Alasan

Menurut Cicip, kucuran KUR sampai Rp 20 juta kepada usaha kecil dan menengah (UMKM) tidak perlu jaminan. Namun, kata dia, kredit lebih dari Rp 20 juta juga sudah dijamin oleh pemerintah. Kalau perbankan tidak memberikan KUR ke nelayan, bagi Cicip, hal itu tidak fair karena pemerintah sudah menjamin melalui asuransi.

“NPL (non performing loan-kredit macet) dari KUR ini sangat kecil. Kurang dari 10%. Sehingga ini untuk perbankan menjadi bisnis yang baik. NPL kecil dan risiko ditanggung oleh pemerintah. Jadi tidak ada alasan bank tidak memberikan kredit kepada UMKM,” ungkapnya.

Kendati mengakui perbankan nasional yang ditunjuk tidak ada yang menolak pengucuran KUR, tapi hingga saat ini perbankan tidak secara agresif mensosialisasikan program ini kepada nelayan dan pembudidaya. “Memang butuh kerjasama dengan pemda dan perbankan untuk mensosialisasikan untuk membantu mendapatkan kredit dari program ini,” tambahnya.

Nah, ketika disinggung soal program industrialisasi perikanan yang dia usung, Menteri Cicip, menjelaskan produktivitas perikanan nasional kini semakin meningkat. Menurut data KKP, pada 2012 lalu, produksi perikanan mencapai 15,26 juta ton, meningkat dari 12,39 juta ton di tahun sebelumnya.

Selain produktivitas, nilai ekspor sektor ini pun, sambung Cicip, juga semakin terkerek. Neraca perdagangan perikanan 2012 surplus US$ 3,38 miliar atau 76,47% dari total transaksi perdagangan luar negeri di sektor ini. Pertumbuhan nilai ekspor 2011-2012 di sektor perikanan mencapai 10,8% dengan niai US$ 3,90 miliar. Sementara impor ikan tumbuh mencapai 6,48% dengan nilai US$ 0,52 miliar.

“Ekspor kita kan naik terus. Kita tidak ada masalah, karena 76% surplus ekspor dari impor. Kita harapkan naik lagi. Kita membuka pasar baru di Middle East. Kalau tidak ada halangan cuaca dan yuang lainnya, bisa US$ 4,5 miliar – US$ 5 miliar di tahun ini,” tandas Cicip.

Sementara itu Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Saut P. Hutagalung menjelaskan, pihaknya tengah fokus menggarap potensi pasar domestik dan sekaligus pasar ekspor produk perikanan.

“Pasar dalam negeri kita dorong, pasar ekspor kita dorong. Negara Amerika Selatan semua akan turun produksinya. Apakah kita bisa memanfaatkan itu di Januari, Februari, dan Maret? Mereka sekarang masih musim dingin, produksi kita bagus,” ungkap Saut.

Dirjen berambut perak ini juga mengutarakan, pasar dalam negeri punya potensi yang sangat besar. “Karena bagaimana kita bisa memperbaiki agar pasar dalam negeri bisa menyerap produk perikanan. Oleh karena itu untuk promosi konsumsi pasar ikan, kita ditingkatkan. Di pasar-pasar. Kedua, perbaikan pasar. Jaringan pasar kita perkuat,” lanjutnya.