NERACA

Jakarta - Pemerintah membentuk tim untuk mengkaji ulang persentase pembagian beban biaya (cost sharing) proyek mass rapid transportation (MRT) yang pada 2005 ditetapkan sebesar 42% pemerintah pusat dan 58% Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, persentase pembagian cost sharing pembangunan MRT di DKI Jakarta akan diputuskan pada 15 Januari 2012.

"Tim segera bekerja dalam 2 hari. Setelah laporan 2 hari, kita putuskan kira-kira tanggal 15 Januari," ujarnya usai rapat koordinasi bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di kantornya, Rabu (9/1). Menurut Hatta, Gubernur DKI mengajukan agar pemerintah pusat meninjau kembali rasio beban investasi pembangunan MRT. Pasalnya, apabila rasionya tetap 42% pusat dan 58% DKI Jakarta, harga tiket akan melambung hingga Rp38.000 per penumpang.

"Kalau harganya Rp38.000, dipastikan rakyat tidak akan kuat bayar. Jadi harus disubsidi. Beban subsidinya ini menjadi berat, jadi Gubernur DKI mengajukan agar dipikirkan kembali rasio beban investasinya," tuturnya.

Hatta menegaskan, keputusan terkait cost sharing proyek MRT Jakarta bukan didasarkan pada negosiasi, melainkan atas pertimbangan kekuatan fiskal dan selisih kelayakan proyek (viability gap funding/VGF).

"Ada permintaan untuk 60% pusat, 40% DKI, tapi seperti apa keputusannya, tunggu. Pemerintah nasional ini kan pikirannya bukan cuma DKI. Kita lihat kekuatan fiskal kita dan VGF itu," lanjutnya.

Pada 2005, pemerintah dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menyepakati komitmen pinjaman untuk mendanai Proyek MRT sebesar Rp15 triliun. Utang proyek tersebut bertenor 40 tahun.

Beban DKI Diturunkan

Dalam RAPBN 2013, sebesar 58% dari pinjaman dari JICA disalurkan sebagai penerusan pinjaman pada Pemprov DKI dan 42% diteruskan sebagai hibah. Namun, Gubernur DKI Joko Widowo mengajukan permintaan agar beban Pemprov DKI dalam pembayaran pinjaman proyek MRT dapat diturunkan dan tanggungan pemerintah pusat diperbesar.

Jokowi mengatakan, setelah keputusan beban pendanaan, maka pembangunan jalur MRT Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia akan dibangun terlebih dahulu. "Setelah Menko memutuskan beban anggarannya, sehari setelah itu saya putuskan siapa pemenang (tender) nya, terus kita jalan," kata Jokowi.

Kemudian pada Maret, jalur Bundaran HI-Kampung Bandan menyusul untuk dibangun. Sementara itu, pembangunan jalur Bundaran HI - Kota masih dalam tahap finalisasi. Jokowi memperkirakan, nilai proyek pembangun MRT mencapai Rp15 triliun, namun angka tersebut tergantung tender yang akan dilakukan.

Terkait target operasi, MRT jalur Lebak Bulus-Kampung Bandan direncanakan mulai beroperasi pada 2016. Namun Jokowi meminta agar 2015 MRT sudah dapat dinikmati warga Jakarta. Untuk jalur Bundaran HI-Kampung Bandan, yang targetnya beroperasi pada 2019, Jokowi minta dimajukan dua tahun, menjadi 2017. "Kita ingin secepatnya, karena kita berkejar-kejaran dengan macet," ujarnya.

Kejelasan Biaya

Sementara, Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta kejelasan biaya proyek yang dibutuhkan untuk pembangunan MRT. "Kami perlu ada dasar yang jelas, sekarang ini studi yang ada dari rute Lebak Bulus ke Dukuh Atas, tapi dari Dukuh Atas ke Bundaran HI dan Dukuh Atas ke Kota belum ada studinya," katanya.

Dia mengatakan bahwa biaya proyek pembangunan MRT harus ditekan agar tidak terlalu mahal karena bisa berakibat membengkaknya beban yang ditanggung APBN dan APBD DKI Jakarta. "Selain itu juga bisa menyebabkan tingginya harga tiket MRT yang bisa memberatkan rakyat. Kunci utama di biaya proyek jangan sampai terlalu mahal," katanya.