Ekonom: BI Rate Tetap Bertahan di 2013

NERACA

Jakarta - Suku bunga acuan atau BI Rate yang pada akhir tahun 2012 lalu bertahan di angka 5,75%, diperkirakan masih akan tetap berada di angka yang sama pada tahun 2013 ini. “BI Rate akan tetap di 5,75% di 2013. BI Rate sekarang masih yang terendah sejak diterbitkan tahun 2005,” kata Seto Wardono, Senior Economist PT Indo Premier Securities, kepada wartawan dalam acara Market Outlook 2013 di Jakarta, Selasa (8/1).

Padahal dia menerangkan bahwa inflasi di tahun ini diperkirakan akan naik menjadi 5,77% dari tahun lalu yang sebesar 4,3% year on year (yoy). “Ada beberapa hal yang bisa memicu inflasi pada tahun ini yakni pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan tarif listrik (TDL) dan upah minimum regional (UMR). Akibat kenaikan TDL akan menyebabkan inflasi naik 0,08 basis poin dalam setahun, sementara UMR akan mempengaruhi kenaikan inflasi sebesar 0,2 basis poin dalam setahun,” terangnya.

Namun, kenaikan inflasi tersebut belum tentu akan menyebabkan BI Rate naik juga. Hal ini dikarenakan kebijakan moneter BI untuk meredam inflasi salah satunya adalah menaikkan tingkat suku bunga. Tapi kalau itu tinggi maka orang akan berpikir ulang untuk meminta kredit dari perbankan.

“Jadi ini membuat tingkat toleransi BI terhadap inflasi cukup kurang, tapi dia lebih (fokus) ke pertumbuhan ekonomi. Karena kalau orang tidak mampu mengkredit, maka akan pengaruh ke bisnis dan pertumbuhan ekonomi nasional juga. Dengan begini, BI juga akan lambat dalam menaikkan suku bunga,” ungkapnya.

Walaupun BI Rate pada tahun ini diperkirakan akan tetap atau flat, namun instrumen turunannya yang berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (Fasbi) yang sekarang tingkat suku bunganya sebesar 4%, yang akan lebih mempengaruhi jumlah likuiditas di pasar.

“Fasbi akan berpengaruh ke likuiditas dan akan masuk ke sistem BI. Karena dengan Fasbi dinaikkan, maka akan menarik dana dari bank masuk ke BI,” jelasnya.

Seto pun mengakui bahwa tingkat suku bunga di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain.“Suku bunga di luar masih sangat rendah, misal Jepang yang hanya 0,1%. Memang rata-rata negara lain suku bunga bisa di bawah 1%, apalagi juga dengan adanya quatitative easing (QE),” tuturnya.

Turunkan GWM

Supaya perekonomian domestik tetap jalan, meskipun tingkat suku bunga masih tinggi, maka cari lain yang bisa dilakukan adalah menurunkan jumlah giro wajib minimum (GWM) perbankan.

“GWM itu adalah berapa jumlah uang yang dialokasikan perbankan ke BI. (Jumlah GWM) diturunkan supaya dananya bisa keluar ke market, jadi akan bisa lebih banyak penyaluran kredit. Karena penyaluran kredit tersendat, maka investasi juga akan kena,” paparnya.

GWM sendiri, jika dalam rupiah terdiri atas GWM Primer, GWM Sekunder, dan GWM LDR. Sementara GWM dalam valas wajib dimiliki bank devisa. GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% dari DPK dalam rupiah. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% dari DPK dalam rupiah.

GWM LDR dalam rupiah sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyertaan Modal Minimum (KPMM) Bank dan KPMM Insentif. Sementara, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 1% dari DPK dalam valas.

Kemudian, Seno juga menjelaskan bahwa posisi nilai tukar rupiah yang melemah terhadap USD itu memang disengaja untuk mendorong ekspor.

“Rupiah menurun hanya karena sentimen saja, karena current account (transaksi berjalan) masih akan melemah. Sehingga dari sisi otoritas, mereka masih ingin rupiah melemah karena bisa mendorong ekspor dan mengurangi impor. Jadi barang kita di luar jadi relatif murah, sedangkan barang impor di sini jadi cukup mahal,” jelasnya.

Soal redenominasi rupiah, menurutnya itu akan berpengaruh ke sisi psikologis dari masyarakat yang pada akhirnya bisa menyebabkan inflasi.

“Misalnya harga jadi lebih murah yang menyebabkan (masyarakat) banyak belanja, sehingga produsen juga memproduksi lebih banyak. Tapi pengaruhnya mungkin tidak akan besar ke inflasi.

Jadi, tuturnya, yang paling penting adalah masalah sosialisasi kepada masyarakat. Terutama bahwa redenominasi ini berbeda dengan sanering. “Redenominasi ini hanya simplikasi dan efisiensi dari transaksi. Kalau (sosialisasinya) baik maka tidak akan ada masalah,” pungkasnya. [ria]

BERITA TERKAIT

Batalnya Kenaikan Premium Supaya Ekonomi Tetap Stabil

Oleh : Hugo, Pemerhati Ekonomi Politik     Kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat luas tentu akan mendapatkan perhatian lebih…

Pembangunan Mal di Depok Tetap Perhatikan Keberadaan UMKM

Pembangunan Mal di Depok Tetap Perhatikan Keberadaan UMKM NERACA Depok - Pembangunan pusat perbelanjaan atau Mal Pesona Square di Kota…

Menteri Dalam Negeri - Pelayanan Publik Pascagempa Tetap Jalan

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri Pelayanan Publik Pascagempa Tetap Jalan Palembang - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelayanan publik…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

OJK Pantau Kesepakatan Jiwasraya dengan Pemegang Polis

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memantau kesepakatan yang telah dicapai antara PT. Jiwasraya…

Peran Penting Perbankan dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah

    NERACA   Gorontalo - Bupati Bone Bolango, Hamim Pou mengatakan kehadiran perbankan berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi di…

Era Digital, Buka Rekening Tak Lagi Punya Buku

      NERACA   Jakarta - Pertumbuhan teknologi dan perkembangan digital yang pesat membawa perubahan dalam berbagai sektor, termasuk…