Hapuskan Diskriminasi Sekolah

Gugatan terhadap keberadaan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) beberapa waktu lalu oleh sejumlah kelompok masyarakat akhirnya menuai hasil positif. Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (8/1), mengabulkan permohonan uji materi pasal 50 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Dengan dikabulkannya uji materi tersebut, maka status RSBI sekarang dinyatakan bubar.

Dalam amar putusannya, Ketua MK Mahfud MD mengatakan pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. MK juga sebelumnya telah mendengarkan keterangan penggugat yang mengajukan judicial review atas pasal tersebut.

Pasal tersebut telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan 1300-an sekolah berlabel RSBI. Dengan keputusan MK ini, berarti status RSBI harus dihapus dan penyelenggaraan satuan pendidikan berkurikulum internasional juga tak lagi diperbolehkan.

Sebelumnya kita mendengar biaya sekolah di RSBI memang tidak murah untuk ukuran kebanyakan masyarakat di negeri ini. Misalnya untuk jenjang SMP, orang tua siswa bisa dikenai pungutan hingga jutaan rupiah, sedangkan SPP bisa di atas Rp. 250.000 per bulan. Pada hal, bila bersekolah di SMP negeri non RSBI, semua serba gratis.

Tidak ada uang masuk atau uang gedung, begitu pula tidak ada SPP atau uang buku. Semua sudah ditutupi oleh program biaya operasional sekolah (BOS). Lain halnya jika masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam jika anaknya memilih melanjutkan ke SMP/SMA berstatus RSBI. Karena itu, tidak salah kalau RSBI sering diplesetkan menjadi “Rintisan Sekolah Bertarif Internasional”.

Adapun latar belakang RSBI menetapkan biaya tinggi, adalah tidak lain untuk meniadakan murid didik yang berasal dari keluarga miskin. Mereka pasti tidak mampu bersekolah di RSBI. Walau dalam ketentuan telah diatur, siswa berprestasi dari kelangan keluarga miskin/kurang mampu diakomodasi sebesar 20 % untuk bisa masuk di sekolah elit itu, pada kenyataannya aturan ini tidak seindah seperti yang diharapkan. Artinya, siswa berprestasi dari kalangan keluarga miskin tidak selamanya dapat diterima oleh pihak penyelenggara RSBI. Selain itu, mereka juga harus menanggung beban pisikologis bila melanjutkan sekolah di RSBI. Di sana mereka akan bergaul dengan siswa dari kalangan kaya/mampu dan elit.

Dalam penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, pemerintah memberikan perlakuan yang berbeda. Peserta didik yang bersekolah di RSBI mendapat perlakuan lebih/istimewa. Sedangkan perlakuan istimewa tidak diberikan kepada siswa yang bersekolah di sekolah non RSBI.

Berdasarkan atas kenyataan itu, RSBI sesungguhnya telah menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam dunia pendidikan. Diskriminasi dan kastanisasi juga terlihat dari keberadaan sekolah standar nasional (SSN), bila dikaji setidaknya dari perlakuan yang diberikan kepada siswa. Bukankah dalam UUD 1945, telah mengamanatkan bahwa seluruh warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak dan merata di negeri ini?

Jadi, sangat wajar jika MK akhirnya mengabulkan gugatan terhadap status RSBI dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI). Karena predikat status tersebut memunculkan diskriminasi dalam pendidikan dan membuat sekat antara lembaga pendidikan. Ini yang dinilai bertentangan dengan konstitusi negara kita.

BERITA TERKAIT

PRODUKSI SERAGAM BATIK SEKOLAH

Pekerja menyelesaikan pembuatan batik sablon untuk bahan seragam sekolah di Indramayu, Jawa Barat, Senin (8/7/2019). Jelang tahun ajaran baru 2019/2020,…

Ombudsman Ungkap Dua Masalah Utama PPDB Sekolah SMP-SMA

Ombudsman Ungkap Dua Masalah Utama PPDB Sekolah SMP-SMA NERACA Kupang - Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengungkapkan setidaknya terdapat dua masalah…

Jamkrindo Palembang Salurkan Bantuan 500 Paket Alat Sekolah

Jamkrindo Palembang Salurkan Bantuan 500 Paket Alat Sekolah NERACA Palembang - Perusahaan Umum Negara Jamkrindo menyalurkan 500 paket alat sekolah…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Harapan KPK Mendatang

Setelah berkiprah selama hampir 16 tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang telah berbuat banyak dalam memberantas korupsi di negeri ini.…

Menyongsong Masa Depan

Pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo dalam sebuah pertemuan di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7), merupakan antiklimaks pasca…

Kejahatan Siber di Perbankan

Kejahatan dunia siber berupa peretasan data masih mengincar perusahaan besar, khususnya industri jasa keuangan dan perbankan. Paparan studi yang dilakukan…