Tidak Mudah Kendalikan Konsumsi BBM Bersubsidi

NERACA

Jakarta - Kementerian Keuangan mengingatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebanyak 46 juta kiloliter di 2013 tidak jebol, seperti yang sudah terjadi di dua tahun sebelumnya. Diharapkan Kementerian ESDM dapat membuat program untuk melakukan pengendalian BBM bersubsidi. Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Jero Wacik mengakui, tidak mudah membuat aturan guna mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Dia berpendapat, urusan BBM bersubsidi bukanlah satu-satunya masalah yang harus dipikirkan karena negara juga perlu memikirkan tentang investasi, pertumbuhan ekonomi yang baik, hingga keamanan. "Kami kemarin sudah coba bikin aturan. Membuat aturannya mudah, tetapi tidak mudah menjalankannya. Maka, sekarang pakai IT (informasi teknologi) yang sedang disiapkan," ujarnya, Selasa (8/1).

Sistem pemantauan dan pengendalian BBM bersubsidi yang akan diterapkan di seluruh Indonesia itu dilaksanakan untuk menjaga agar kuota bahan bakar minyak subsidi tidak melampaui asumsi dalam APBN 2013. Jero juga akan memastikan kuota tersebut tidak lagi melebihi dari yang sudah ditetapkan. “Tahun ini, 46 juta kiloliter untuk periode Januari hingga Desember, dengan melakukan pembatasan atau pengendalian diharapkan tidak perlu nambah. Bahkan, dengan cara tersebut beberapa pengamat berpendapat penggunaan BBM bersubsidi bisa ditekan,” terangnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menginginkan adanya kejelasan dalam kebijakan energi karena konsumsi BBM berlebihan dapat membahayakan neraca perdagangan. Potensi kelebihan konsumsi kuota BBM bersubsidi pada 2013, dari 46 juta kiloliter, dinilai sangat besar dan dapat membahayakan kesinambungan fiskal dalam jangka panjang. Realisasi subsidi BBM mencapai Rp211,9 triliun atau melebihi pagu Rp137,5 triliun (154,2%) dan subsidi listrik mencapai Rp94,6 triliun atau melebihi pagu 65 triliun (145,6%).

Adapun program yang dilakukan Kementerian ESDM di 2012, yaitu melarang penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan dinas di pulau Jawa dan Bali, namun pengawasannya dibutuhkan dukungan dari beberapa pihak. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) untuk mengawasi, semua harus turut menjaganya,” tuturnya.

Oleh karena itu, Pemerintah kini melarang penggunaan BBM bersubsidi di wilayah lain. Jero telah menandatangani Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 1 Tahun 2013 terkait larangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas pemerintah, BUMN dan BUMD di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Permen tersebut merupakan lanjutan dari Permen ESDM No. 12/2012.

Pembatasan Solar Bersubsidi

Permen tersebut telah ditandatangani Jero Wacik pada 2 Januari lalu. Isi dan substansinya tentang larangan penggunaan BBM subsidi jenis solar untuk kendaraan dinas di Jabodetabek yang akan dimulai pada 1 Februari mendatang. "Lalu, pembatasan untuk minyak solar untuk kendaraan kehutanan berlaku mulai 1 Maret mendatang," ujar Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto.

Djoko menegaskan, kendaraan dinas pemerintah, BUMN dan BUMD di Jawa dan Bali dilarang menggunakan BBM subsidi jenis solar yang akan dimulai pada 1 Maret mendatang. Sementara itu, untuk kendaraan dinas pemerintah, BUMN dan BUMD di Sulawesi dilarang menggunakan premium yang akan dimulai pada 1 Juli mendatang. "Dan untuk kendaraan dinas dilarang pakai premium di Kalimantan dan Sumatera mulai 1 Februari," tegasnya.

BERITA TERKAIT

Kenaikan Harga BBM Dianulir, Cermin Buruknya Manajerial Pemerintah

Oleh: Zainal C. Airlangga Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Keputusan Jokowi ini…

Saksi: Penyetoran Modal PLTU Tidak Sesuai Aturan

Saksi: Penyetoran Modal PLTU Tidak Sesuai Aturan NERACA Jakarta - Direktur Utama PT Samantaka Batubara A.M. Rudy Herlambang selaku saksi…

Wakil Ketua DPR - Dana Saksi Dibiayai Negara Hindari Persaingan Tidak Sehat

Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR Dana Saksi Dibiayai Negara Hindari Persaingan Tidak Sehat  Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarik Investor Dengan Insentif Perpajakan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memperkuat insentif perpajakan guna pendalaman pasar keuangan…

Sejak Revisi PMK, Delapan Perusahaan Terima Tax Holiday

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak delapan perusahaan atau wajib pajak sudah menerima…

Bantu Petelur, Pemerintah Cari Bahan Baku Pakan

    NERACA   Blitar - Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH)…