Jakarta – Sejumlah pengamat dan akademisi menilai buruknya penyerapan anggaran belanja APBN-P 2012 yang hanya mencapai 87,5% disebabkan oleh koordinasi yang tidak sehat dan tidak adanya kemauan politik (political will) tinggi antarpetinggi di  Kementerian dan Lembaga (K/L) Negara, khususnya untuk membenahi kondisi infrastruktur di negeri ini. Sementara realisasi subsidi energi pada periode yang sama melonjak hingga Rp 100 triliun, atau 151% dari target APBN-P 2012.  

NERACA

Guru Besar FE Univ. Brawijaya Prof. Dr.  Achmad Erani Yustika menilai penyerapan APBN yang hanya 87,5% itu sangat keterlaluan. "Ini kinerja terburuk dari tahun-tahun sebelumnya," ujarnya kepada Neraca, Senin (7/1).

Erani merasa heran atas rendahnya daya serap anggaran belanja negara tersebut. Padahal, menurut dia, sebelumnya pemerintah sudah merevisi dua Perpres yang dianggap menghambat penyerapan anggaran, yakni Perpres No.67/2005 tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha swasta atau public private partnership (PPP) dalam penyediaan infrastruktur, dan Perpres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Kok dengan diubahnya dua Perpres tadi malah penyerapannya semakin memburuk," ujarnya.

Secara terpisah, Menkeu Agus Martowardojo mengakui secara keseluruhan penyerapan anggaran K/L 2012 hanya mencapai 87,5%, lebih rendah dari 2011 lalu sebesar 90,5%.  Walau APBN-P dibuat dalam waktu yang singkat, Agus mengatakan hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan lambatnya penerimaan anggaran K/L. Penyerapan terhambat, lantaran persiapan proyek tidak maksimal.

"Banyak  K/L ketika menerima anggaran tambahan di APBN-P mereka tidak siap dengan persiapan proyeknya, termasuk TOR, RAB, dan kesiapan lahannya. Selain itu, nanti perlu persetujuan clearance paling tidak dari KemenPU dan BPKP," ujarnya.

Realisasi belanja yang tidak mencapai  target itu berdampak pada minimnya kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2012. Hingga akhir tahun lalu realisasi belanja negara hanya mencapai Rp1.479 triliun atau lebih rendah 95,6% dari target yang ditetapkan APBN-P 2012 yaitu Rp1.548 triliun.

Sedangkan kemampuan penyerapan belanja K/L hanya mencapai  87,5% dari target APBN-P 2012 yang ditetapkan sebesar Rp547,9 triliun. Parahnya lagi, pos dengan tingkat penyerapan anggaran terendah adalah belanja modal, yang hanya mencapai 78%. Padahal, belanja modal diharapkan bisa menjadi motor pendorong  pertumbuhan ekonomi nasional.

Agus mengatakan, hal-hal yang mempengaruhi daya serap anggaran K/L antara lain adanya renegosiasi di beberapa K/L, kendala dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk sosialisasi dari Perpers No. 54/2010, kendala teknis di lapangan seperti adanya permasalahan pengadaan dan pembebasan lahan, diperlukannya audit BPKP, lalu terdapat perubahan kebijakan yg dilakukan K/L.

Subsidi Energi

Realisasi APBN-P 2012 juga mencatat subsidi energi membengkak sekitar Rp100 triliun selama tahun lalu, atau meningkat 151% dari yang dianggarkan.

"Subsidi energi tahun ini mencapai Rp306,5 triliun. Sebelumnya direncanakan Rp202,4 triliun, atau 151% dari anggaran," tutur  Agus.

Menurut dia, beban negara tersebut diakibatkan kesalahan pemerintah menetapkan angka subsidi yang terlalu rendah. Sebelumnya pada 2011 subsidi jebol hingga 54% menjadi Rp211,9 triliun dari pagu awal Rp137,4 triliun. Selain itu, subsidi listrik juga melampaui 45%.  "Listrik dianggarkan Rp65 triliun, realisasi Rp94,5 triliun, 45 persen lebih tinggi," ujarnya.

Meski demikian, Kemenkeu mencatat terdapat tujuh K/L yang paling tinggi penyerapannya (di atas 90%) dalam APBNP 2012.  Mereka adalah Badan SAR Nasional (Basarnas), Mahkamah Agung (MA), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi, mengungkapkan pemerintah hanya beralasan saja jika realisasi penyerapan APBN-P 2012 tidak tercapai 100%. ”Pemerintah hanya beralasan saja terkait penyerapan anggaran, padahal pemerintah lamban dalam mengeksekusi dan tidak inovatif dalam penyerapan anggaran,” ujarnya kemarin.

Menurut dia, Kemenkeu sebagai bendahara negara harus bertanggungjawab atas rendahnya penyerapan anggaran yang kurang tersebut. ”Ini cermin dari adanya koordinasi yang tidak sehat antara Kementerian Keuangan dengan kementerian lainnya,”

Paparan Menkeu soal alasanserapan anggaran tidak maksimal, menurut Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng, ada benarnya pemerintah mengakui itu. “Tapi sebagai pemerintah, mestinya dapat menjawab persoalan itu. Sedemikian besar anggaran tidak dapat terserap di tengah gelombang kemiskinan. Kok bisa?” ujarnya.

Salamuddin melihat sistem anggaran sekarang tampaknya keliru, karena memakai sistem anggaran defisit.  Sejak awal, APBN sudah membuat perencanaan pengeluaran yang lebih besar daripada target penerimaan, sehingga sudah direncanakan berutang.

Kesalahan kedua, menurut Daeng, adalah karena sistem anggaran kita sangat bergantung pada mekanisme yang di luar anggaran itu sendiri, yaitu mekanisme pasar bebas. Sehingga melemahkan perencanaan negara pada alokasi anggaran.

Salamuddin juga menyoroti koordinasi antarkementerian/lembaga yang kurang solid. “Karena mementingkan kementeriannya masing-masing. Perindustrian dan Perdagangan tidak ada koordinasi, karena faktor ego kelembagaan terlalu tinggi,” ujarnya.

Pengamat ekonomi Hendri Saparini menilai kinerja pemerintah gagal dalam hal penyerapan anggaran, yang seharusnya tidak perlu terjadi jika ada kejelasan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.

 “Gagalnya target pemerintah baik dari segi belanja maupun penerimaan disebabkan oleh kemampuan manajerial yang lemah”, ujarnya. Hendri juga menyoroti lemahnya koordinasi antarlintas sektoral dan implementasi program yang kurang berkualitas dalam proyek APBN. dias/iqbal/ria/mohar/novi