Realitas Kehidupan Buruh Harus Jadi Referensi Pemerintah

NERACA

Jakarta - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai realitas kehidupan buruh seharusnya menjadi referensi pemerintah dalam menentukan kebijakan perlindungan pekerja.

"Penolakan kaum buruh terhadap pengalihan dana JHT (Jaminan Hari Tua) dari Jamsostek ke BPJS menunjukkan belum adanya komunikasi dan sosialisasi yang baik dari pemerintah dengan buruh," kata Enny seperti dikutip Antara di Jakarta, Senin (7/1).

Enny mengatakan, penolakan kaum buruh terhadap pemberlakuan BPJS dan ancaman untuk menarik dana JHT disebabkan belum adanya kesepahaman tentang manfaat dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tersebut.

"BPJS itu kan dibentuk untuk melindungi kaum buruh. Selama ini perusahaan yang membayar ke Jamsostek, padahal tidak semua perusahaan membayar," ujarnya.

Jadi ketika buruh diminta membayar iuran, lanjut Enny, mereka pasti menolak. Buruh akan merasa pendapatan mereka semakin berkurang dengan adanya kewajiban membayar iuran tersebut.

"Untuk mencukupi biaya kehidupan sehari-hari saja sudah syukur, bagaimana mau memikirkan hari tua. Makanya ketentuan itu pasti ditolak," kata Enny.

Namun menurut Enny, ketentuan kewajiban membayar iuran yang tercantum dalam UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan hal yang wajar.

"Pembayaran iuran itu hal yang wajar. Tapi kalau untuk buruh yang merasa upahnya belum layak tentu dirasa memberatkan, mungkin berbeda dengan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Oleh karena itu, realitas kehidupan buruh harus jadi referensi pemerintah dalam menentukan kebijakan," kata Enny.

Pekan lalu, sejumlah organisasi buruh meminta para pekerja yang menjadi peserta Jamsostek selama ini untuk menarik dana jaminan hari tuanya pada pertengahan Januari 2013.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengatakan agar kaum buruh tidak salah menangkap inisiatif pembentukan BPJS sehingga mengancam akan menarik seluruh dana di Jamsostek karena tidak mau membayar iuran tersebut.

Agus menjelaskan, pembentukan BPJS merupakan suatu inisiatif yang baik karena merupakan perintis sistem keamanan sosial di Indonesia. “BPJS itu adalah suatu inisiatif mulia. Pertama kali di Indonesia punya social security system. Tapi itu perlu komitmen nasional. Artinya pemerintah, pemberi kerja dan pegawai dan rakyat Indonesia semua harus mendukung. Kalau tidak, sistem itu tidak bisa berkesinambungan,” kata Menkeu.

Agus menuturkan, untuk mewadahi aspirasi dan tuntutan para buruh, akan dilakukan pembicaraan dan juga proses yang bertahap. Namun dia menegaskan, prinsipnya seluruh pegawai, baik yang bekerja disektor formal maupun yang bekerja disektor informal harus membayar iuran. (doko)

BERITA TERKAIT

Intervensi Pemerintah atas Harga CPO via Implementasi B20

Oleh: Piten J Sitorus, Mahasiswa D3 Alih Program PKN STAN Pada tahun 2017 Indonesia memproduksi sebesar 38,17 juta ton Crude Palm…

Bank Dunia Minta Pemerintah Dorong Masyarakat Melek Teknologi

    NERACA   Jakarta - Bank Dunia meminta kepada pemerintah Indonesia agar terus mendorong masyarakat untuk melek teknologi (digital…

Gubernur Sumsel: Pemprov Harus Maksimalkan Pelayanan Publik

Gubernur Sumsel: Pemprov Harus Maksimalkan Pelayanan Publik NERACA Palembang - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bappenas Dorong Pembangunan Papua Berbasis Pendekatan Adat

    NERACA   Jakarta - Pendekatan sosiologi-antropologi menjadi faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua. Pendekatan…

Devisa Sektor Pariwisata Selalu Meningkat

    NERACA   Jakarta - Devisa dari sektor pariwisata selama empat tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo meningkat 202 miliar…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…