Realitas Kehidupan Buruh Harus Jadi Referensi Pemerintah

NERACA

Jakarta - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai realitas kehidupan buruh seharusnya menjadi referensi pemerintah dalam menentukan kebijakan perlindungan pekerja.

"Penolakan kaum buruh terhadap pengalihan dana JHT (Jaminan Hari Tua) dari Jamsostek ke BPJS menunjukkan belum adanya komunikasi dan sosialisasi yang baik dari pemerintah dengan buruh," kata Enny seperti dikutip Antara di Jakarta, Senin (7/1).

Enny mengatakan, penolakan kaum buruh terhadap pemberlakuan BPJS dan ancaman untuk menarik dana JHT disebabkan belum adanya kesepahaman tentang manfaat dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tersebut.

"BPJS itu kan dibentuk untuk melindungi kaum buruh. Selama ini perusahaan yang membayar ke Jamsostek, padahal tidak semua perusahaan membayar," ujarnya.

Jadi ketika buruh diminta membayar iuran, lanjut Enny, mereka pasti menolak. Buruh akan merasa pendapatan mereka semakin berkurang dengan adanya kewajiban membayar iuran tersebut.

"Untuk mencukupi biaya kehidupan sehari-hari saja sudah syukur, bagaimana mau memikirkan hari tua. Makanya ketentuan itu pasti ditolak," kata Enny.

Namun menurut Enny, ketentuan kewajiban membayar iuran yang tercantum dalam UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan hal yang wajar.

"Pembayaran iuran itu hal yang wajar. Tapi kalau untuk buruh yang merasa upahnya belum layak tentu dirasa memberatkan, mungkin berbeda dengan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Oleh karena itu, realitas kehidupan buruh harus jadi referensi pemerintah dalam menentukan kebijakan," kata Enny.

Pekan lalu, sejumlah organisasi buruh meminta para pekerja yang menjadi peserta Jamsostek selama ini untuk menarik dana jaminan hari tuanya pada pertengahan Januari 2013.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengatakan agar kaum buruh tidak salah menangkap inisiatif pembentukan BPJS sehingga mengancam akan menarik seluruh dana di Jamsostek karena tidak mau membayar iuran tersebut.

Agus menjelaskan, pembentukan BPJS merupakan suatu inisiatif yang baik karena merupakan perintis sistem keamanan sosial di Indonesia. “BPJS itu adalah suatu inisiatif mulia. Pertama kali di Indonesia punya social security system. Tapi itu perlu komitmen nasional. Artinya pemerintah, pemberi kerja dan pegawai dan rakyat Indonesia semua harus mendukung. Kalau tidak, sistem itu tidak bisa berkesinambungan,” kata Menkeu.

Agus menuturkan, untuk mewadahi aspirasi dan tuntutan para buruh, akan dilakukan pembicaraan dan juga proses yang bertahap. Namun dia menegaskan, prinsipnya seluruh pegawai, baik yang bekerja disektor formal maupun yang bekerja disektor informal harus membayar iuran. (doko)

BERITA TERKAIT

PRESIDEN INGATKAN RAPBN 2020 MAMPU BERADAPTASI GLOBAL - Pemerintah Kaji Penurunan Pajak Badan

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan segera mengkaji rencana penurunan pajak terutama pajak penghasilan (PPh) badan atau perusahaan…

Adira Insurance Sambut Rencana Pemerintah Memberlakukan LCC

    NERACA   Jakarta – Keputusan pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan berbiaya murah atau Low Cos Carrier…

Pemkot Sukabumi Harus Jamin LP2B

Pemkot Sukabumi Harus Jamin LP2B NERACA Sukabumi - Banyaknya proyek besar yang akan berdiri di Kota Sukabumi seperti halnya tol…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kekurangan Penerimaan Pajak Diperkirakan Meningkat

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan memperkirakan penerimaan pajak selama 2019 akan meleset sekitar Rp140 triliun dari target…

Kantar Rilis 10 Iklan Ramadan 2019 Terbaik

      NERACA   Jakarta - Perusahaan data, dan konsultasi berskala global, Kantar Indonesia menggelar penghargaan ‘Most Loved’ Indonesian…

PPK Kemayoran Ingin Jadikan Gedung Eks Bandara Kemayoran Jadi Cagar Budaya

    NERACA   Jakarta - Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran mengusulkan agar gedung eks Bandara Kemayoran dijadikan sebagai cagar…