Oleh: Cundoko Aprilianto

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Di tengah karut-marut kondisi politik Indonesia dengan menonjolnya kasus korupsi selama 2012, awal tahun ini Menteri Keuangan Agus Martowardojo memberi kabar bahwa pertumbuhan ekonomi di Tanah Air menduduki posisi kedua terbaik setelah China.

Menurut Agus, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik daripada India maupun Brasil, di angka 6,3% sementara China di kisaran 8,6%.

Di atas kertas, fakta seperti itu bolehlah. Namun demikian, tentu saja kita tidak boleh hanya berpuas diri dengan gambaran makro saja. Pertanyaan besarnya adalah apakah pertumbuhan ekonomi setinggi itu di tengah krisis global saat ini adalah pertumbuhan yang berkualitas?

Yang pasti, pendorong utama pertumbuhan itu adalah tingginya tingkat konsumsi dalam negeri dan investasi. Salah jika mengandalkan tingkat konsumsi yang tinggi sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Apalagi, konsumsi itu berasal dari barang-barang impor yang mengalir deras ke Indonesia. Berbagai produk luar negeri laris manis di Tanah Air. Lucunya lagi, Indonesia masih sangat tergantung pada impor pangan. Padahal sebagai negara agraris, katanya, tongkat kayu pun bisa jadi tanaman.

Di sisi lain, Indonesia masih terkendala oleh masih rendahnya pembangunan infrastruktur, yang berakibat pada mahalnya biaya distribusi barang. Kondisi ini sangat sering dikeluhkan oleh investor, baik dalam maupun luar negeri.

Masalah infrastruktur ini juga pelik. Pemerintah terus terang tidak bisa membiayai semua pembangunan infrastruktur melalui APBN dan lebih mengandalkan dana swasta, salah satunya dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Rendahnya pembiayaan dalam APBN ini akibat terlalu besarnya belanja pegawai dan biaya subsidi.

Dalam APBN 2012, belanja pegawai mencapai Rp215,73 triliun atau 22,36% dari total belanja pemerintah pusat Rp965 triliun, dan subsidi energi Rp168,5 triliun (17,47%). Sementara itu, belanja barang sebesar Rp142,2 triliun (14,74%) dan belanja modal Rp168,2 triliun (17,44%). Keterlaluan postur anggaran ini!

Repotnya lagi, serapan anggaran selama 2012 juga tidak sesuai harapan. Hingga akhir tahun, serapan hanya mencapai 87,5%. Dengan serapan anggaran seperti tahun-tahun sebelumnya yang 90% saja tidak memuaskan, bagaimana jika serapannya kurang dari itu? Rendahnya penyerapan anggaran berimplikasi pada peningkatan kualitas pertumbuhan. Ini menyebabkan rencana pembangunan tidak terealisasi sesuai rencana.

Salah satu hal yang membuat miris adalah penyebab rendahnya serapan anggaran ini. Salah satu hambatan yang diakui Menkeu adalah hambatan habitual/kultural seperti rendahnya disiplin dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan, dan kebiasaan menyelesaikan pekerjaan pada saat-saat terakhir.

Ketika sebuah masalah yang penting tidak ditanggapi secara bijaksana, tentu implikasi juga tidak sederhana. Pembangunan yang seharusnya bisa dijalankan dengan benar, akhirnya terkendala oleh mental manusia pelaksananya yang berpredikat birokrat feodal!