UKM Dipajaki 1%

UKM Dipajaki 1%

NERACA

Jakarta – Pemerintah telah menyiapkan draft perencanaan untuk mengenakan pajak sebesar 1% dari omzet untuk usaha kecil menengah (UKM). Menurut ekonom Universitas Atma Jaya Prasetyantoko, pengenaan pajak kepada UKM tersebut adalah suatu hal yang wajar. “Sudah menjadi kewajiban setiap unit usaha untuk membayar pajak dari keuntungannya,” kata dia kepadaNeraca, Senin (7/1).

Namun demikian, kata Prasetyantoko, langkah tersebut menjadi tidak adil ketika perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai masalah pajak, tidak diselesaikan. “Kalau mereka yang kecil-kecil saja dikejar, tapi yang besar dan bermasalah tetap dibiarkan, maka ada persoalan keadilan,” kata dia.

Menurut Dirjen Pajak Fuad Rahmany, Kementerian Keuangan akan memberlakukan pajak kepada usaha kecil dan menengah (UKM) sebesar 1% dari total omzet pada akhir tahun.

Pemberian fasilitas perpajakan yang memudahkan itu dilatarbelakangi kecenderungan pengelolaan UKM yang umumnya dilakukan oleh pemilik usaha. "Kira-kira pengenaan PPN (pajak pertambahan nilai) sebesar 1% dan PPh (pajak penghasilan) juga sebesar satu persen," kata Fuad.

Tarif itu, lanjut dia, diberlakukan untuk UKM dengan omzet Rp 0 hingga Rp 4,8 miliar. Sedangkan UKM dengan omzet di bawah Rp 300 juta akan dikenai tarif setengah persen.

Besaran 1% tersebut menurut Prasetyantoko sudah pas, asalkan UKM mendapatkanfeedback. “Misalnya ketika terkena krisis Eropa, ekspor menurun, maka pemerintah memberikan bantuan, bisa dengan menyediakan kredit lunak, bantuan capacity building, atau yang lain,” jelas Prasetyantoko.

Dia juga menilai besaran tersebut tidak akan terlalu sulit bagi usaha kecil dan menengah. “Asalkan jangan usaha mikro, mereka belum mampu,” kata dia. Lagipula, usaha mikro akan sulit teridentifikasi secara administratif.

Fuad mengungkapkan, saat ini aturan pajak tersebut masih dalam bentukdraftyang sudah ada di Kementerian Keuangan. "Sebentar lagi,drafttersebut akan dibawa ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan akan segera dibawa ke Presiden untuk dimintakan persetujuan pemerintah," jelas Fuad.

Ia berpendapat bahwa pemberlakuan pajak UKM tersebut adalah untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang saat ini belum maksimal. "Harapannya, para UKM tersebut bisa belajar membayar pajak, meski usahanya baru merangkak," kata dia.

Selain itu, pajak UKM ini diberlakukan untuk pengusaha yang tidak memiliki pembukuan keuangan dan bentuk usahanya kecil, namun omzetnya hingga miliaran.

"Soal potensinya, kami belum menghitung karena belum ada datanya. Namun sebenarnya sudah ada data Kementerian Koperasi dan UKM, tapi karena belum akurat, maka saya belum bisa ngomong," ujar dia.

BERITA TERKAIT

Revolusi Industri 4.0 Era Baru UKM Indonesia

Revolusi Industri 4.0 Era Baru UKM Indonesia NERACA Denpasar - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menyebutkan bahwa Revolusi Industri…

Sambut Baik Kemudahaan UKM - Japnas Janjikan 4 Anggotanya IPO di 2019

NERACA Jakarta – Dukung industri pasar modal dan mendorong lebih banyak perusahaan tercatat di pasar modal, Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas)…

Kemenkop-Korea Pererat Kemitraan Pengembangan UKM

Kemenkop-Korea Pererat Kemitraan Pengembangan UKM NERACA Jakarta - Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit mengatakan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Cukai Rokok Tetap, Minuman Alkohol Naik

  NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penyesuaian tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dan konsentrat…

PNBP Sektor Tambang Lampaui Target

      NERACA   Jakarta - Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA) memuji kinerja sektor pertambangan yang berperan atas realisasi Penerimaan…

Penampungan Limbah di Atas Sesar Gempa Rentan Rusak

      NERACA   Medan - Keandalan instalasi penampungan limbah terhadap resiko bencana gempa menjadi salah satu persoalan yang…