UKM Dipajaki 1%

UKM Dipajaki 1%

NERACA

Jakarta – Pemerintah telah menyiapkan draft perencanaan untuk mengenakan pajak sebesar 1% dari omzet untuk usaha kecil menengah (UKM). Menurut ekonom Universitas Atma Jaya Prasetyantoko, pengenaan pajak kepada UKM tersebut adalah suatu hal yang wajar. “Sudah menjadi kewajiban setiap unit usaha untuk membayar pajak dari keuntungannya,” kata dia kepadaNeraca, Senin (7/1).

Namun demikian, kata Prasetyantoko, langkah tersebut menjadi tidak adil ketika perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai masalah pajak, tidak diselesaikan. “Kalau mereka yang kecil-kecil saja dikejar, tapi yang besar dan bermasalah tetap dibiarkan, maka ada persoalan keadilan,” kata dia.

Menurut Dirjen Pajak Fuad Rahmany, Kementerian Keuangan akan memberlakukan pajak kepada usaha kecil dan menengah (UKM) sebesar 1% dari total omzet pada akhir tahun.

Pemberian fasilitas perpajakan yang memudahkan itu dilatarbelakangi kecenderungan pengelolaan UKM yang umumnya dilakukan oleh pemilik usaha. "Kira-kira pengenaan PPN (pajak pertambahan nilai) sebesar 1% dan PPh (pajak penghasilan) juga sebesar satu persen," kata Fuad.

Tarif itu, lanjut dia, diberlakukan untuk UKM dengan omzet Rp 0 hingga Rp 4,8 miliar. Sedangkan UKM dengan omzet di bawah Rp 300 juta akan dikenai tarif setengah persen.

Besaran 1% tersebut menurut Prasetyantoko sudah pas, asalkan UKM mendapatkanfeedback. “Misalnya ketika terkena krisis Eropa, ekspor menurun, maka pemerintah memberikan bantuan, bisa dengan menyediakan kredit lunak, bantuan capacity building, atau yang lain,” jelas Prasetyantoko.

Dia juga menilai besaran tersebut tidak akan terlalu sulit bagi usaha kecil dan menengah. “Asalkan jangan usaha mikro, mereka belum mampu,” kata dia. Lagipula, usaha mikro akan sulit teridentifikasi secara administratif.

Fuad mengungkapkan, saat ini aturan pajak tersebut masih dalam bentukdraftyang sudah ada di Kementerian Keuangan. "Sebentar lagi,drafttersebut akan dibawa ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan akan segera dibawa ke Presiden untuk dimintakan persetujuan pemerintah," jelas Fuad.

Ia berpendapat bahwa pemberlakuan pajak UKM tersebut adalah untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang saat ini belum maksimal. "Harapannya, para UKM tersebut bisa belajar membayar pajak, meski usahanya baru merangkak," kata dia.

Selain itu, pajak UKM ini diberlakukan untuk pengusaha yang tidak memiliki pembukuan keuangan dan bentuk usahanya kecil, namun omzetnya hingga miliaran.

"Soal potensinya, kami belum menghitung karena belum ada datanya. Namun sebenarnya sudah ada data Kementerian Koperasi dan UKM, tapi karena belum akurat, maka saya belum bisa ngomong," ujar dia.

BERITA TERKAIT

Menkop dan UKM: Pariwisata Akar Pengembangan KUMKM

Menkop dan UKM: Pariwisata Akar Pengembangan KUMKM NERACA Garut - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menegaskan, bila suatu daerah…

Kemenkop Benahi UKM Pasca Bencana di NTB dan Sulteng

Kemenkop Benahi UKM Pasca Bencana di NTB dan Sulteng NERACA Mataram - Kementerian Koperasi dan UKM melakukan sinergitas kegiatan di…

Aplikasi Lamikro Diperkenalkan ke UKM Jatim

Aplikasi Lamikro Diperkenalkan ke UKM Jatim NERACA Pamekasan - Perhimpunan Bank Milik Pemerintah Daerah Jawa Timur (Perbamida Jatim) akan lebih…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

MRT Dinilai Tak Pengaruhi Pasar Otomotif

    NERACA   Jakarta - Pasar otomotif di wilayah Jakarta dan sekitarnya dinilai tidak akan terpengaruh dengan kehadiran Moda…

Harga Avtur Turun, Maskapai Diminta Turunkan Harga Tiket

    NERACA   Jakarta - Sejumlah kalangan meminta maskapai penerbangan nasional menurunkan harga tiket pesawat menyusul penurunan harga avtur.…

WIKA Jajaki Peluang Proyek Infrastruktur Di Papua Nugini

      NERACA   Jakarta - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Wijaya Karya (WIKA) menjajaki berbagai peluang proyek…